Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/03/2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pondok pesantren (ponpes) mempunyai peran besar dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Menurut kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), semakin banyak lembaga ekonomi ponpes di suatu provinsi, semakin besar pula peningkatan indeks inklusi keuangannya.

Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional BRIN Yurike Patrecia Marpaung mengatakan, hingga Juli 2023, jumlah ponpes di seluruh Indonesia ada sekitar 40.000 yang tersebar di 366 kabupaten atau kota.

Baca juga: Jelang Debat Capres, Ini Pesan Setara Soal Toleransi dan Inklusi

Dari angka tersebut, jumlah santri mencapai 4,5 juta dan jumlah ustaz mencapai sekitar 270.000.

Dengan angka yang besar tersebut, ponpes sangat berpotensi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024 dari angka 85 persen menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru.

"Sehingga perlu sinergi dan kolaborasi dengan program andalan lainnya seperti balai latihan kerja, balai latihan kerja komunitas, rumah produksi bersama, juga badan usaha milik desa," kata Yurike dikutp dari situs web BRIN, Senin (4/3/2024).

Dari pesantren, ada berbagai lini usaha non-keuangan yang bisa dimunculkan untuk menaikkan inklusi keuangan.

Baca juga: Dukung Inklusi Asuransi, Jagadiri Tawarkan Produk Proteksi Lifestyle

Lini usaha non-keuangan seperti konsumsi, produksi, jasa maupun pemasaran. Usaha-usaha jenis ini dekat dengan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan dari ini usaha keuangan, bentuknya dapat berupa koperasi simpan pinjam berbasis syariah.

"Sementara itu, faktor lain yang juga tidak kalah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan adalah pemanfaatan teknologi perbankan," jelas Yurike.

Dia menambahkan, ada berbagai peluang pemanfaatan teknologi perbankan terutama di provinsi dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang banyak.

Baca juga: Layanan Digital Percepat Inklusi Keuangan di ASEAN

Di sisi lain, Yurike mengakui masih ada sejumlah kendala untuk meningkatkan inklusi keuangan. Salah satunya adalah masuh lemahnya semangat kewirausahaan di masyarakat sekitar ponpes.

Untuk mengatasinya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, salah satunya seperti pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan bagi lembaga ekonomi dan masyarakat sekitar ponpes.

Upaya lainnya yakni membangun keterkaitan proses bisnis produksi, distribusi, dan konsumsi antara lembaga ekonomi ponpes dan masyarakat sekitar.

Selain itu, meningkatkan afirmasi produk layanan dan jasa lembaga ekonomi dan masyarakat sekitar ponpes terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Baca juga: Wujudkan Kesetaraan Inklusi Keuangan, Allianz Gelar Edukasi Asuransi Ramah Disabilitas

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tradisi Sasi: Cerita, Realita, dan Harapannya untuk Konservasi
Tradisi Sasi: Cerita, Realita, dan Harapannya untuk Konservasi
LSM/Figur
Guru Besar IPB: Revisi PP 24/2021 Harus Dijalankan dengan Hati-hati
Guru Besar IPB: Revisi PP 24/2021 Harus Dijalankan dengan Hati-hati
LSM/Figur
Belasan Tahun Dirawat, Orang Utan Mungky dan Dodo Kini Kembali ke Hutannya
Belasan Tahun Dirawat, Orang Utan Mungky dan Dodo Kini Kembali ke Hutannya
LSM/Figur
Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras
Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras
LSM/Figur
Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
LSM/Figur
Celios: Terlalu Beras, Kebijakan Pangan Kita Berisiko Hiperinflasi
Celios: Terlalu Beras, Kebijakan Pangan Kita Berisiko Hiperinflasi
LSM/Figur
KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo
KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo
Pemerintah
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
LSM/Figur
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Pemerintah
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Pemerintah
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Pemerintah
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Swasta
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
BUMN
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau