Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 8 Maret 2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pondok pesantren (ponpes) mempunyai peran besar dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Menurut kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), semakin banyak lembaga ekonomi ponpes di suatu provinsi, semakin besar pula peningkatan indeks inklusi keuangannya.

Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional BRIN Yurike Patrecia Marpaung mengatakan, hingga Juli 2023, jumlah ponpes di seluruh Indonesia ada sekitar 40.000 yang tersebar di 366 kabupaten atau kota.

Baca juga: Jelang Debat Capres, Ini Pesan Setara Soal Toleransi dan Inklusi

Dari angka tersebut, jumlah santri mencapai 4,5 juta dan jumlah ustaz mencapai sekitar 270.000.

Dengan angka yang besar tersebut, ponpes sangat berpotensi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024 dari angka 85 persen menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru.

"Sehingga perlu sinergi dan kolaborasi dengan program andalan lainnya seperti balai latihan kerja, balai latihan kerja komunitas, rumah produksi bersama, juga badan usaha milik desa," kata Yurike dikutp dari situs web BRIN, Senin (4/3/2024).

Dari pesantren, ada berbagai lini usaha non-keuangan yang bisa dimunculkan untuk menaikkan inklusi keuangan.

Baca juga: Dukung Inklusi Asuransi, Jagadiri Tawarkan Produk Proteksi Lifestyle

Lini usaha non-keuangan seperti konsumsi, produksi, jasa maupun pemasaran. Usaha-usaha jenis ini dekat dengan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan dari ini usaha keuangan, bentuknya dapat berupa koperasi simpan pinjam berbasis syariah.

"Sementara itu, faktor lain yang juga tidak kalah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan adalah pemanfaatan teknologi perbankan," jelas Yurike.

Dia menambahkan, ada berbagai peluang pemanfaatan teknologi perbankan terutama di provinsi dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang banyak.

Baca juga: Layanan Digital Percepat Inklusi Keuangan di ASEAN

Di sisi lain, Yurike mengakui masih ada sejumlah kendala untuk meningkatkan inklusi keuangan. Salah satunya adalah masuh lemahnya semangat kewirausahaan di masyarakat sekitar ponpes.

Untuk mengatasinya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, salah satunya seperti pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan bagi lembaga ekonomi dan masyarakat sekitar ponpes.

Upaya lainnya yakni membangun keterkaitan proses bisnis produksi, distribusi, dan konsumsi antara lembaga ekonomi ponpes dan masyarakat sekitar.

Selain itu, meningkatkan afirmasi produk layanan dan jasa lembaga ekonomi dan masyarakat sekitar ponpes terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Baca juga: Wujudkan Kesetaraan Inklusi Keuangan, Allianz Gelar Edukasi Asuransi Ramah Disabilitas

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Swasta
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
Swasta
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Pemerintah
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
LSM/Figur
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau