Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/03/2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pondok pesantren (ponpes) mempunyai peran besar dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Menurut kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), semakin banyak lembaga ekonomi ponpes di suatu provinsi, semakin besar pula peningkatan indeks inklusi keuangannya.

Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional BRIN Yurike Patrecia Marpaung mengatakan, hingga Juli 2023, jumlah ponpes di seluruh Indonesia ada sekitar 40.000 yang tersebar di 366 kabupaten atau kota.

Baca juga: Jelang Debat Capres, Ini Pesan Setara Soal Toleransi dan Inklusi

Dari angka tersebut, jumlah santri mencapai 4,5 juta dan jumlah ustaz mencapai sekitar 270.000.

Dengan angka yang besar tersebut, ponpes sangat berpotensi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024 dari angka 85 persen menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru.

"Sehingga perlu sinergi dan kolaborasi dengan program andalan lainnya seperti balai latihan kerja, balai latihan kerja komunitas, rumah produksi bersama, juga badan usaha milik desa," kata Yurike dikutp dari situs web BRIN, Senin (4/3/2024).

Dari pesantren, ada berbagai lini usaha non-keuangan yang bisa dimunculkan untuk menaikkan inklusi keuangan.

Baca juga: Dukung Inklusi Asuransi, Jagadiri Tawarkan Produk Proteksi Lifestyle

Lini usaha non-keuangan seperti konsumsi, produksi, jasa maupun pemasaran. Usaha-usaha jenis ini dekat dengan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan dari ini usaha keuangan, bentuknya dapat berupa koperasi simpan pinjam berbasis syariah.

"Sementara itu, faktor lain yang juga tidak kalah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan adalah pemanfaatan teknologi perbankan," jelas Yurike.

Dia menambahkan, ada berbagai peluang pemanfaatan teknologi perbankan terutama di provinsi dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang banyak.

Baca juga: Layanan Digital Percepat Inklusi Keuangan di ASEAN

Di sisi lain, Yurike mengakui masih ada sejumlah kendala untuk meningkatkan inklusi keuangan. Salah satunya adalah masuh lemahnya semangat kewirausahaan di masyarakat sekitar ponpes.

Untuk mengatasinya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, salah satunya seperti pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan bagi lembaga ekonomi dan masyarakat sekitar ponpes.

Upaya lainnya yakni membangun keterkaitan proses bisnis produksi, distribusi, dan konsumsi antara lembaga ekonomi ponpes dan masyarakat sekitar.

Selain itu, meningkatkan afirmasi produk layanan dan jasa lembaga ekonomi dan masyarakat sekitar ponpes terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Baca juga: Wujudkan Kesetaraan Inklusi Keuangan, Allianz Gelar Edukasi Asuransi Ramah Disabilitas

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Ilmuwan Sebut Pohon Pisang Bisa Jadi Kunci Atasi Perubahan Iklim
Ilmuwan Sebut Pohon Pisang Bisa Jadi Kunci Atasi Perubahan Iklim
Pemerintah
Pembatasan Emisi Sebelum 2050 Cegah Kenaikan Permukaan Laut 0,6 Meter
Pembatasan Emisi Sebelum 2050 Cegah Kenaikan Permukaan Laut 0,6 Meter
Pemerintah
Sinergi Pangan dan Energi Masa Depan
Sinergi Pangan dan Energi Masa Depan
Pemerintah
Respons Putusan MK soal Izin Berkebun di Hutan, Kemenhut Siapkan SE Menteri
Respons Putusan MK soal Izin Berkebun di Hutan, Kemenhut Siapkan SE Menteri
Pemerintah
Kemenhut: Penebangan Hutan Terencana Bukan Deforestasi, Indonesia Beda dengan Eropa
Kemenhut: Penebangan Hutan Terencana Bukan Deforestasi, Indonesia Beda dengan Eropa
Pemerintah
Marine Safari Bali, Gerbang Edukasi dan Konservasi Laut Nusantara
Marine Safari Bali, Gerbang Edukasi dan Konservasi Laut Nusantara
Swasta
Dari Data Kesehatan Memprihatinkan ke Budaya Hidup Sehat, Begini Transformasi PLN UID Banten lewat Program GELORA
Dari Data Kesehatan Memprihatinkan ke Budaya Hidup Sehat, Begini Transformasi PLN UID Banten lewat Program GELORA
Pemerintah
Bali Luncurkan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanggulangan Bencana
Bali Luncurkan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanggulangan Bencana
Pemerintah
DLH Jakarta Akui Sulit Setop 'Open Dumping' di TPS Bantargebang
DLH Jakarta Akui Sulit Setop "Open Dumping" di TPS Bantargebang
Pemerintah
DKI Gadang Sunter Jadi Lokasi Waste to Energy, Kelola 2.200 Ton Sampah
DKI Gadang Sunter Jadi Lokasi Waste to Energy, Kelola 2.200 Ton Sampah
Pemerintah
RDF Rorotan Beroperasi November, Diklaim Bisa Redam Sebaran Mikroplastik
RDF Rorotan Beroperasi November, Diklaim Bisa Redam Sebaran Mikroplastik
Pemerintah
United Tractors Dorong Inovasi Berkelanjutan Lewat SOBAT Competition 2025
United Tractors Dorong Inovasi Berkelanjutan Lewat SOBAT Competition 2025
Swasta
Mikroplastik Ada di Udara dan Hujan, Menteri LH Minta TPA Lakukan Capping
Mikroplastik Ada di Udara dan Hujan, Menteri LH Minta TPA Lakukan Capping
Pemerintah
Ironis, Udara Kita Tercemar Mikroplastik, Bernafas pun Bisa Berarti Cari Penyakit
Ironis, Udara Kita Tercemar Mikroplastik, Bernafas pun Bisa Berarti Cari Penyakit
LSM/Figur
Second NDC Indonesia Dinilai Tak Partisipatif, Lemah Substansi
Second NDC Indonesia Dinilai Tak Partisipatif, Lemah Substansi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau