Data Geospasial Maritim

SEBAGAI negara maritim besar, dengan luas lautan mencapai 6,4 juta kilometer persegi, Indonesia perlu mengelola data geospasial maritim secara mandiri.

Data geospasial maritim merujuk pada data yang disajikan dengan menggunakan sistem referensi dan koordinat tertentu yang terkait dengan wilayah perairan, pesisir, dan segala hal yang berhubungan dengan lingkungan maritim.

Data geospasial maritim sangat diperlukan dalam pengelolaan wilayah laut teritorial, perairan dalam, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif.

Data ini mencakup informasi seperti topografi dasar laut, pasang surut, arus laut, kedalaman laut, lokasi pelabuhan, rute pelayaran, informasi tentang perairan yang dilindungi, serta sejumlah faktor lain yang berkaitan dengan lingkungan laut.

Dengan menggunakan teknologi pemetaan dan sistem informasi geografis, data geospasial maritim dapat dianalisis dan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan strategis.

Seperti untuk perencanaan rute pelayaran yang optimal, perencanaan pembangunan pelabuhan, identifikasi lokasi potensial untuk penanaman terumbu karang, pengelolaan wilayah perikanan, deteksi polusi laut, pemodelan kebencanaan wilayah pesisir, penataan kabel bawah laut dan pemantauan aktivitas kapal untuk tujuan keamanan.

Batimetri merupakan bagian integral dari data geospasial maritim yang memberikan gambaran penting tentang karakteristik wilayah perairan.

Batimetri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dan pemetaan kedalaman lautan, yang memberikan informasi tentang topografi dasar laut, morfologi dasar laut, kedalaman, dan struktur bawah laut lainnya.

Saat ini Indonesia belum mempunyai data batimetri secara nasional yang terintegrasi dengan skala yang sama di seluruh Indonesia.

Meskipun demikian, survei dan pemetaan batimetri telah dilakukan di sebagian wilayah Indonesia oleh berbagai instansi pemerintah untuk berbagai tujuan.

Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan survei dan pemetaan batimetri di wilayah pesisir dalam rangka mendukung pengelolaan pesisir, di wilayah laut dalam untuk mendukung pemetaan landas kontinen Indonesia, dan di berbagai perairan konservasi dan taman laut dalam rangka mendukung pengelolaan yang berkelanjutan.

Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) melakukan survei dan pemetaan batimetri terutama pada jalur pelayaran nasional dan internasional untuk menjamin keamanan dan navigasi laut.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan survei dan pemetaan batimetri dalam kaitannya dengan riset wilayah lautan.

Sedangkan Kementerian perhubungan melakukan survei dan pemetaan batimetri untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral melakukan survei dan pemetaan batimetri sebagai bagian dari survei geologi kelautan untuk mendukung pemetaan potensi sumberdaya bawah laut.

Diperlukan sinergi antarinstansi yang memiliki kapasitas dan tugas fungsi terkait survei batimeri untuk meningkatkan ketersediaan data batimetri nasional.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan pembentukan tim nasional penyelenggaraan data batimetri Indonesia, melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Nomor 123 Tahun 2022.

Tim ini bertugas melakukan pengumpulan data batimetri, penjaminan kualitas, pengintegrasian data dan penyebarluasan informasi.

Tim juga bertugas menyediakan akses untuk berbagi pakai data dan penyebarluasan data batimetri melalui jaringan informasi geospasial nasional, serta melakukan sinkronisasi rencana, program, dan pelaksanaan survei batimetri antarkementerian/lembaga.

Pengelolaan data geospasial maritim di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk di antaranya keterbatasan sumberdaya.

Pengumpulan data batimetri memerlukan sumber daya finansial, teknis, dan manusia yang signifikan untuk melaksanakan survei batimetri di seluruh wilayah maritimnya yang luas.

Untuk itu sinergi dan sinkronisasi data dan program terkait batimetri antarkementerian dan lembaga menjadi penting untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan data geospasial maritim.

Selain itu tantangan pembaruan data. Kondisi bawah laut bisa berubah seiring waktu karena faktor alamiah seperti sedimentasi, gempa bumi, atau aktivitas manusia seperti reklamasi pantai dan pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pembaruan data batimetri secara berkala sangat penting untuk menjaga keakuratan informasi yang tersedia.

Kerjasama antara lembaga pemerintah, institusi akademis, dan sektor swasta sangat penting dalam pengelolaan data batimetri di Indonesia untuk memastikan data akurat, terkini, dan bermanfaat bagi berbagai kepentingan, termasuk navigasi, pengembangan infrastruktur, penelitian ilmiah, dan manajemen sumber daya laut.