KOMPAS.com - Setelah berkutat dengan kesemrawutan dan kemacetan selama beberapa tahun terakhir, akhirnya Paris memiliki cara untuk mengatasinya.
Melalui referendum kecil, warga kota mode dunia ini sepakat menaikkan biaya parkir kendaraan sport utility vehicle (SUV) hingga tiga kali lipat untuk membuat kota lebih hijau dan ramah bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda.
Pemungutan suara hari Minggu adalah langkah terbaru dalam upaya Wali Kota Paris Anne Hidalgo untuk memperbaiki kota yang menjadi tuan rumah Olimpiade 2024 ini.
Lebih dari 54 persen suara yang diberikan dalam pemilu. Namun, jumlah pemilih yang mendukung langkah untuk menaikkan biaya parkir bagi pengemudi SUV dari luar kota menjadi 18 euro per jam di pusat kota, justru sangat rendah.
Baca juga: 5 Kota Sabet Adipura Kencana 2023, Ini Daftarnya
Le Monde mencatat, hanya 5,7 persen dari 1,3 juta pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara di 39 TPS di seluruh kota.
Adapun alasan Paris menaikkan biaya parkir SUV adalah karena kendaraan ini memakan terlalu banyak ruang di jalan-jalan sempit di Paris.
Selain itu juga terlalu menimbulkan polusi, mengancam kesehatan dan planet Bumi, serta menyebabkan lebih banyak kecelakaan lalu lintas dibandingkan mobil berukuran kecil.
“Waktunya telah tiba untuk menghentikan kecenderungan mobil yang selalu lebih besar, lebih tinggi, lebih lebar. Anda mempunyai kekuatan untuk mengambil kembali kepemilikan jalan-jalan kami," kata Hidalgo.
Biaya parkir SUV bagi non-penduduk di distrik pusat Paris, di arondisemen nomor 1 sampai 11, akan melonjak menjadi 18 euro per jam untuk dua jam pertama, sementara mobil kecil hanya 6 euro.
Baca juga: Kembangkan Desa Selaras Kota, Ini 5 Kunci dari Bappenas
Setelah itu, sanksi parkir akan menjadi semakin berat. Menginap selama enam jam dengan SUV, dikenakan tarif 225 euro, sedangkan mobil kecil cuma 75 euro.
Jauh dari jantung kota, di arondisemen luar Paris bernomor 12 hingga 20, pengemudi SUV luar kota akan membayar 12 euro per jam untuk dua jam pertama, dan secara bertahap meningkat menjadi 150 euro untuk enam jam.
Referendum kecil ini terbuka bagi warga Paris yang terdaftar sebagai pemilih. Pertanyaan yang diajukan kepada mereka adalah “Mendukung atau menentang penerapan tarif khusus untuk parkir mobil yang berat, besar, dan menimbulkan polusi?”
Cyreane Demur, seorang pelajar berusia 20 tahun, memberikan suara di arondisemen ke-8 yang mencakup bulevar Champs-Elysées yang dipenuhi mobil dan bundaran lalu lintas yang kacau di sekitar Arc de Triomphe yang monumental.
Demur mengatakan mobil yang lebih berat membuat kemacetan semakin rumit. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah kota untuk mempertimbangkan ekologi, dan masalah parkir.
Untuk diketahui, Paris merupakan rumah bagi Renault, Citroen, dan Peugeot. Hidalgo pun telah berupaya selama bertahun-tahun untuk menjadikan Paris kurang ramah terhadap mobil.
Baca juga: Ironi Solo, Kota Toleran tapi Diskriminatif terhadap Keragaman Gender
Di antaranya, melarang kendaraan bermotor berkeliaran di beberapa jalan, terutama di tanggul Sungai Seine yang dulunya merupakan jalan raya paling sibuk.
Kota ini pun menjelma menjadi surga bagi pengendara sepeda, pelari, keluarga, dan pasangan romantis sejak Hidalgo menutupnya untuk lalu lintas kendaraan bermotor pada tahun 2016.
Hidalgo mengatakan, ketika lalu lintas mobil terus menurun, nyaris setengahnya sejak akhir tahun 1990an, SUV menghambat kemajuan dan mengotori udara dengan dimensinya yang terlalu besar.
Tabrakan SUV dengan pejalan kaki dua kali lebih mematikan dibandingkan kecelakaan yang melibatkan mobil kecil. Laporan tersebut mencatat bahwa dua pertiga warga Paris kini tidak memiliki mobil.
Usulan kenaikan tarif parkir ini akan berlaku untuk SUV bermesin konvensional atau hibrida dari luar kota yang berbobot 1,6 ton atau lebih dan 2 ton atau lebih jika sepenuhnya bertenaga listrik.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya