Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembangkan Desa Selaras Kota, Ini 5 Kunci dari Bappenas

Kompas.com - 05/03/2024, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Ada lima kunci pengembangan desa agar maju dan selaras dengan kota menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti sebagaimana dilansir Antara, Senin (4/3/2024).

Kunci pertama adalah, desa harus memposisikan diri sebagai sumber utama penyedia pangan dan komoditas mumpuni dengan didukung berbagai inovasi dan teknologi.

Baca juga: Punya Potensi Besar, Desa Wisata di Gorontalo Ikuti Pelatihan Pemasaran

Sedangkan kunci ketiga, desa perlu memastikan pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar dengan standar berkualitas setara perkotaan.

Akan tetapi, pemenuhan tersebut harus tetap mempertahankan identitas adat, budaya, kearifan lokal, dan modal sosial masyarakat setempat.

Sementara itu, kunci ketiga adalah desa harus dapat menawarkan alternatif sumber pertumbuhan ekonomi lokal yang bersifat kultural dan hijau dengan tetap mempertahankan keunikan dan kualitas lingkungan desa.

Kunci keempat yakni desa harus mampu mendukung program pembangunan berkelanjutan melalui fungsi ekologisnya di tengah ancaman krisis iklim dan kerusakan lingkungan.

Baca juga: Kuatkan Ekonomi Desa, BUMDes Perlu Berorientasi Ekspor

Terakhir, atau kunci kelima, perlu ada tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan desa serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Teni mengatakan, pembangunan desa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 difokuskan pada pengarusutamaan upaya pengembangan yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor untuk mewujudkan kemandirian desa.

"Transformasi pembangunan desa secara holistik ini yang akan terus kita lanjutkan melalui kebijakan pembangunan desa dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," ujar Teni.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,22 persen, jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan perkotaan yang berkisar 7,29 persen.

Baca juga: BCA Perkuat Pariwisata Berkelanjutan lewat Desa Bakti BCA

Ketimpangan juga terlihat pada perbandingan jumlah penduduk yang dapat mengakses fasilitas kesehatan dasar.

Baru 75,37 persen penduduk di wilayah pedesaan yang dapat mengakses fasilitas kesehatan dasar. Sedangkan di perkotaan, persentasenya lebih tinggi yaitu 82,22 persen.

Teni menyampaikan, penyelesaian ketimpangan tidak hanya menyasar pada pengurangan ketimpangan antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia.

"Tetapi juga ketimpangan perkotaan dan pedesaan maupun ketimpangan antarkelompok pendapatan," ucapnya.

Baca juga: Sukses Kelola Sampah, Desa di Banyumas Raup Rp 140 Juta per Bulan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

LSM/Figur
Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Pemerintah
Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah
Pemprov Bali Larang Instansi Sediakan AMDK Plastik, Wajibkan Bawa Botol Minuman

Pemprov Bali Larang Instansi Sediakan AMDK Plastik, Wajibkan Bawa Botol Minuman

Pemerintah
Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Swasta
Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Pemerintah
Inikah Obat Krisis Iklim? CDR Serap Karbon 99.000 Kali Lebih Cepat dari Lautan

Inikah Obat Krisis Iklim? CDR Serap Karbon 99.000 Kali Lebih Cepat dari Lautan

Swasta
CO2 Terlalu Tinggi, Sulit Capai Target Pemanasan di Bawah 1,5 Derajat

CO2 Terlalu Tinggi, Sulit Capai Target Pemanasan di Bawah 1,5 Derajat

LSM/Figur
RUU Minerba Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Jatam: Bukan untuk Rakyat

RUU Minerba Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Jatam: Bukan untuk Rakyat

Pemerintah
AS Keluar Kesepakatan Paris: Perdagangan Karbon Jalan, JETP Terancam

AS Keluar Kesepakatan Paris: Perdagangan Karbon Jalan, JETP Terancam

Pemerintah
Danone Dukung Program Skrining Gratis Nasional dan Transformasi Kesehatan Kemenkes

Danone Dukung Program Skrining Gratis Nasional dan Transformasi Kesehatan Kemenkes

Swasta
Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Pemerintah
Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pemerintah
100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

LSM/Figur
BPOM Perlu Percepat Pelabelan BPA pada Air Minum Galon

BPOM Perlu Percepat Pelabelan BPA pada Air Minum Galon

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau