Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 10 Mei 2024, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Akar Foundation Erwin Basrin mengatakan, perubahan iklim dan kasus stunting saling berkaitan.

Hal tersebut disampaikan Erwin saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Provinsi Bengkulu pada Rabu (8/5/2024).

Erwin mengatakan, berdasarkan riset Asian Development Bank (ADB), perubahan iklim mengakibatkan produksi pangan turun hingga 44 persen.

Baca juga: 10 Provinsi dengan Prevalensi Stunting Tertinggi 2023

Dan dari prediksi tersebut, diperkirakan pada 2045 ada 19 juta orang Indonesia mengalami kelaparan akibat penurunan sumber pangan.

Penurunan sumber pangan mengancam peningkatan kasus stunting karena kurangnya asupan makanan dan gizi.

Selain itu, menurut temuan Akar Foundation, pada 2018 masyarakat yang mendapatkan lahan di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang, Bengkulu, mengalami situasi kelaparan tersembunyi yang memunculkan kasus stunting.

"Jadi, yang ditanam petani bukan tanaman pangan, tetapi komoditas untuk pasar. Di bagian timur Bengkulu misalnya, mereka menanam kopi. Lalu, di utara Bengkulu, mereka tanam sawit. Aktivitas yang tadinya harusnya memproduksi pangan, tidak terjadi. Ini disebut dengan fenomena hidden hunger (kelaparan tersembunyi)," kata Erwin sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Prevalensi Stunting RI Hanya Turun 0,1 Persen, Menkes Ungkap Sebabnya

Sebagai solusi, Akar Foundation menawarkan model-model penyediaan pangan lokal yang nantinya dibagikan bagi para keluarga berisiko stunting.

"Nah, yang coba kita bikin model kecil, baik di Kepahiang dan Rejang Lebong untuk membikin demplot pangan," ucap Erwin.

Hasil dari demplot pangan tersebut dapat dibagikan kepada keluarga-keluarga yang berpotensi stunting.

Program dan model tersebut bisa direplikasi di tempat lain sebagai salah satu cara menekan angka stunting yang lebih besar.

Baca juga: Partisipasi Masyarakat di Posyandu Jadi Kunci Penurunan Stunting

Dengan begitu, kata dia, prediksi ADB bahwa Indonesia akan kelaparan pada 2045 bisa ditepis.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, orang yang stunting berpotensi memiliki penghasilan 22 persen lebih rendah dari orang normal.

"Oleh karena itu, bagaimana bisa menanggung orang tuanya kalau anaknya saja stunting. Ini jadi masalah," tutur Hasto.

Menurutnya, kasus stunting dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan pendapatan per kapita daerah, utamanya dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia.

Sehingga,, berbagai pihak perlu lebih banyak berkolaborasi membuat program penurunan stunting.

Baca juga: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Menurun 1,2 Juta

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau