Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Masyarakat di Posyandu Jadi Kunci Penurunan Stunting

Kompas.com - 30/04/2024, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, partisipasi masyarakat di pos pelayanan terpadu (posyandu) menjadi kunci penurunan stunting.

Menurut Teguh, setiap jadwal posyandu perlu dihadiri dan didukung oleh keluarga agar upaya penurunan stunting bisa berjalan, sebagaimana dilansir Antara, Senin (29/4/2024).

Teguh menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian memperingati Hari Posyandu Nasional yang jatuh setiap 29 April.

Baca juga: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Menurun 1,2 Juta

Menurutnya, partisipasi ibu hamil perlu ditingkatkan apabila ingin menyukseskan program-program di posyandu.

"Artinya, ibu hamil harus datang. Ibu dengan bayi di bawah dua tahun (baduta) harus hadir, untuk diperiksa berat, tinggi badan, lingkar kepala, dan aspek-aspek lainnya. Jadi kuncinya ayolah datang ke posyandu untuk mewujudkan kesehatan ibu dan anak, termasuk mencegah stunting," ujar dia.

Teguh menambahkan, dalam upaya penurunan stunting, posyandu juga mesti mampu meningkatkan cakupan partisipasi masyarakat.

Baca juga: Hasilkan Data Stunting Sesuai, Pengukuran Balita di Posyandu Harus Seragam

"Jadikan posyandu sebagai pusat pelayanan dasar keluarga atau masyarakat yang berbasis di masyarakat paling bawah, gotong royong itulah posyandu," tuturnya.

Menurutnya, apabila kegiatan posyandu dijalankan dengan baik dan benar, maka stunting dapat dikelola dengan baik, karena termasuk salah satu bagian pencegahan.

"Contoh, posyandu itu kan sasaran utamanya ibu hamil. Standar operasional prosedurnya disarankan untuk percepatan penurunan stunting, paling tidak enam kali untuk pemeriksaan ibu hamil yang sebelumnya empat kali. Ini kan dilakukan di posyandu," kata dia.

Baca juga: Turunkan Stunting, Banjar Jadi Percontohan Kampung KB 2024

Ia juga menjelaskan bahwa program-program BKKBN telah terintegrasi dengan posyandu sejak tahun 1988.

"Sejak awal, tahun 1988 sebenarnya sudah ada integrasi itu, melalui program keluarga berencana, karena posyandu itu kan programnya kesehatan ibu, anak, termasuk bayi, balita, imunisasi, ada keluarga berencana. Artinya, integrasi BKKBN dengan posyandu sudah sejak awal dilakukan," ucap Teguh.

Ia menambahkan sejak tahun 1985, tanggal 29 April sudah dicanangkan sebagai Hari Posyandu Nasional, sekaligus menandai peresmian pembentukan posyandu oleh Presiden Soeharto.

Baca juga: Ini 3 Langkah Kenali Stunting Menurut Dokter Anak

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Balai Gakkumhut Tangkap Penjual Sisik dan Kuku Trenggiling di Medsos
Balai Gakkumhut Tangkap Penjual Sisik dan Kuku Trenggiling di Medsos
Pemerintah
RDF Rorotan Akan Beroperasi Lagi, DLH DKI Janji Tak Ada Bau ke Permukiman
RDF Rorotan Akan Beroperasi Lagi, DLH DKI Janji Tak Ada Bau ke Permukiman
Pemerintah
Jaga Ekosistem, Ratusan Karyawan CIMB Niaga Bersihkan Sungai Ciliwung
Jaga Ekosistem, Ratusan Karyawan CIMB Niaga Bersihkan Sungai Ciliwung
Swasta
Revisi UU Kehutanan Harus Jadi Momen Akhiri Warisan Kolonial
Revisi UU Kehutanan Harus Jadi Momen Akhiri Warisan Kolonial
LSM/Figur
Pusat Data Rentan Bencana Iklim, Kerugian Bisa Capai Miliaran Dolar
Pusat Data Rentan Bencana Iklim, Kerugian Bisa Capai Miliaran Dolar
Pemerintah
Banjir Berpotensi Lepaskan Bahan Kimia Berbahaya
Banjir Berpotensi Lepaskan Bahan Kimia Berbahaya
Pemerintah
Perusahaan Sawit Didenda Rp 282 Miliar Atas Kasus Kebakaran Lahan
Perusahaan Sawit Didenda Rp 282 Miliar Atas Kasus Kebakaran Lahan
Pemerintah
KKP Targetkan Produksi Ikan Naik Usai Revitalisasi Tambak Pantura
KKP Targetkan Produksi Ikan Naik Usai Revitalisasi Tambak Pantura
Pemerintah
DLH Jabar Denda Rp 3,5 Miliar Perusahaan yang Cemari Sungai Citarum
DLH Jabar Denda Rp 3,5 Miliar Perusahaan yang Cemari Sungai Citarum
Pemerintah
Kemenhut Dapat Dana Rp 4,93 Triliun, Terbesar untuk Konservasi SDA dan Ekosistem
Kemenhut Dapat Dana Rp 4,93 Triliun, Terbesar untuk Konservasi SDA dan Ekosistem
Pemerintah
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Pemerintah
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Swasta
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
BUMN
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Pemerintah
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau