Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Ketimpangan Gender Indonesia Konsisten Turun dalam 5 Tahun

Kompas.com - 27/05/2024, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Sepanjang lima tahun, sejak 2019 hingga 2023, skor indeks ketimpangan gender (IKG) di Indonesia mengalami penurunan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), skor IKG Indonesia pada 2023 adalah 0,447 poin, turun 0,012 dibandingkan 2022 yang sebesar 0,459 poin.

Skor IKG 2022 juga lebih rendah bila dibandingkan tahun 2021 yakni 0,465 poin.
Penurunan skor IKG Indonesia pada 2023 melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak 2019.

Baca juga: Sektor Pariwisata dan Ekonomi Bisa Jadi Pelopor Kesetaraan Gender

Dengan demikian, selama lima tahun terakhir, IKG Indonesia secara konsisten
mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

BPS menuliskan, hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Dilansir dari data BPS, berikut skor IKG di Indonesia sejak 2018 hingga 2023.

  • 2018: 0,499
  • 2019: 0,488
  • 2020: 0,472
  • 2021: 0,465
  • 2022: 0,459
  • 2023: 0,447

Indikator penyusun IKG dari BPS didasarkan pada tiga dimensi yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Menurut BPS, penurunan IKG Indonesia 2023 dipengaruhi oleh perbaikan ketiga dimensinya, khususnya dimensi pasar tenaga kerja.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 53,41 persen pada 2022 menjadi 54,52 persen pada 2023.

Perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa risiko potensial kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia berhasil diminimalkan.

Selain itu, secara spasial, ketimpangan gender mengalami penurunan yang signifikan di sebagian besar provinsi di Indonesia.

Secara total, 28 dari 34 provinsi di Indonesia mengalami penurunan skor IKG pada 2023.

Baca juga: Ironi Solo, Kota Toleran tapi Diskriminatif terhadap Keragaman Gender

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Akademisi: Program Hilirisasi Mineral Tetap Bisa Jaga Kelestarian Alam Indonesia
Akademisi: Program Hilirisasi Mineral Tetap Bisa Jaga Kelestarian Alam Indonesia
BUMN
Otorita Pengelola Pantura Jawa Fokus Bangun Tanggul Laut untuk Jaga Ekosistem Pesisir
Otorita Pengelola Pantura Jawa Fokus Bangun Tanggul Laut untuk Jaga Ekosistem Pesisir
Pemerintah
4 Ha TN Lore Lindu Rusak karena Ditambang, Pelaku terancam 10 Tahun Penjara
4 Ha TN Lore Lindu Rusak karena Ditambang, Pelaku terancam 10 Tahun Penjara
Pemerintah
Kemenhut Pastikan Belum Ada Izin Pemanfaatan Hutan di Pulau Sipora Mentawai
Kemenhut Pastikan Belum Ada Izin Pemanfaatan Hutan di Pulau Sipora Mentawai
Pemerintah
Kebakaran Hutan di Uni Eropa Capai Level Terburuk Sepanjang Sejarah
Kebakaran Hutan di Uni Eropa Capai Level Terburuk Sepanjang Sejarah
Pemerintah
Krisis Iklim Tingkatkan Kasus Kecelakaan di Laut dan Perburuk Kehidupan Nelayan
Krisis Iklim Tingkatkan Kasus Kecelakaan di Laut dan Perburuk Kehidupan Nelayan
LSM/Figur
Demi Capai Target Emisi, China Bangun PLTS Terbesar di Dunia
Demi Capai Target Emisi, China Bangun PLTS Terbesar di Dunia
Pemerintah
Krisis Iklim Jadi Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau di Kabupaten Sigi
Krisis Iklim Jadi Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau di Kabupaten Sigi
Pemerintah
Perdagangan Karbon Belum Bergairah, Padahal Butuh Rp 4.000 T untuk Pangkas Emisi
Perdagangan Karbon Belum Bergairah, Padahal Butuh Rp 4.000 T untuk Pangkas Emisi
Pemerintah
Survei: Publik di Negara Berkembang Lebih Percaya Ilmuwan Jadi Sumber Informasi Iklim
Survei: Publik di Negara Berkembang Lebih Percaya Ilmuwan Jadi Sumber Informasi Iklim
Pemerintah
Inovasi Baru, Ilmuwan Bikin Alat untuk Perkirakan Dampak Sosial Kekeringan
Inovasi Baru, Ilmuwan Bikin Alat untuk Perkirakan Dampak Sosial Kekeringan
Pemerintah
Cegah Dominasi Industri Monokultur, Daerah Perlu Diversifikasi Komoditas
Cegah Dominasi Industri Monokultur, Daerah Perlu Diversifikasi Komoditas
Pemerintah
KLH: RI Butuh Rp 4.000 Triliun untuk Penuhi Target NDC Iklim
KLH: RI Butuh Rp 4.000 Triliun untuk Penuhi Target NDC Iklim
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Gangguan Tikus di Kota-Kota Besar Dunia
Krisis Iklim Picu Gangguan Tikus di Kota-Kota Besar Dunia
Pemerintah
Berdiri Kokoh, Jembatan Berkahf Jadi Harapan Baru untuk Warga di Musi Rawas
Berdiri Kokoh, Jembatan Berkahf Jadi Harapan Baru untuk Warga di Musi Rawas
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau