Peralihan Kendaraan Listrik Perlu Diimbangi Angkutan Umum

KOMPAS.com - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik mesti mengutamakan angkutan umum.

Dengan mengutamakan angkutan umum, peralihan tersebut tak hanya berdampak terhadap pengurangan emisi, melainkan juga mengurai kemacetan.

Hal tersebut, juga dapat penyelesaian masalah polusi udara kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta dan lainnya.

Baca juga: Target 15 Juta Kendaraan Listrik pada 2030, Ini Strategi Pemerintah

"Ini momentum untuk memperbaiki angkutan umum dengan listrik, sekalian mengatasi kemacetan dan polusi juga," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), sebagaimana dilansir Antara, Senin (10/6/2024).

"Kalau tetap fokus layani kendaraan pribadi, tetap macet, untuk apa?", sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeli 552 bus listrik sebagai program insentif kendaraan listrik dengan nilai Rp 12,3 triliun untuk dua tahun anggaran, 2023-2024.

Bus-bus tersebut diproyeksikan dapat beroperas di 1.824 perumahan kelas menengah dan bawah di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Armada itu dikerahkan guna mengisi kekosongan layanan angkutan umum dan mengatasi kemacetan, termasuk di Jakarta.

Baca juga: Elon Musk Disebut Pertimbangkan Investasi Baterai Kendaraan Listrik di RI

Djoko menuturkan, sebagian besar Jakarta sudah terlayani angkutan umum dengan persentase 88,2 persen.

"552 bus listrik itu bisa dimanfaatkan untuk 1.824 perumahan kelas menengah yang masih kosong layanan angkutan umumnya di wilayah Bodetabek," ucap Djoko.

Menurutnya, sekadar beralih ke kendaraan listrik tanpa memperhatikan angkutan umum tidak efektif mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.

"Peralihan ke kendaraan listrik itu untuk tekan emisi gas buang. Nah, sekarang transportasi publik diganti ke listrik saja, tak hanya Jakarta, termasuk daerah lainnya. Jadi, selain emisi ditekan, kemacetan juga berkurang," ucap Djoko.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Pemerintah Indonesia menargetkan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua mengaspal pada 2030.

Baca juga: Sambut WWF ke-10 di Bali, 231 Kendaraan Listrik Dikerahkan

Dari target tersebut, diharapkan terjadi penghematan energi sebesar 29,79 juta barel setara minyak dan reduksi emisi 7,23 juta karbon dioksida ekuivalen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana berujar, pemerintah menetapkan target yang ambisius untuk penerapan kendaraan listrik.

Dia menambahkan, sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar.

Untuk itu, upaya dekarbonisasi di sektor transportasi melalui elektrifikasi sangat penting, untuk mengurangi bahan bakar fosil.

Total 11 juta kendaraan yang mengaspal di Indonesia telah menghasilkan lebih dari 35 juta ton emisi karbon dioksida, sedangkan truk mengeluarkan lebih dari 50 juta ton.

"Dalam hal ini, sistem transportasi yang berkelanjutan dan bersih sangat penting untuk memitigasi dampak lingkungan yang signifikan dari sektor transportasi," ujar Dadan, 22 Mei 2024.

Baca juga: Kembangkan Kendaraan Listrik, Budi Karya Inginkan Kolaborasi