Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/06/2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Berdasarkan kajian perubahan iklim yang dilakukan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pulau Sumatera menghadapi ancaman peningkatan kekeringan yang signifikan antara 20 sampai 25 persen hingga 2050.

Peneliti Klimatologi BRIN Profesor Erma Yulihastin mengatakan, wilayah tersebut khususnya Sumatera bagian tengah dan selatan, yang membentang dari Pekanbaru hingga Lampung pesisir timur.

"Pada saat bersamaan, wilayah-wilayah tersebut juga mengalami peningkatan hujan ekstrem sebesar 10 sampai 30 persen," ungkap Erma dalam acara World Environmental Day di UIN Raden Intan Lampung, Kamis (6/7/2024).

Baca juga: Kota Super Megah yang Kalah oleh Krisis Iklim

Erma menekankan, wilayah Sumatera akan mengalami perubahan durasi musim hujan yang lebih panjang, sementara deret hari-hari kering tanpa hujan juga meningkat.

Akibatnya, ucap Erma, sekali hujan turun bisa sangat ekstrem.

"Wilayah yang paling terdampak dengan musim hujan yang lebih lama dan hujan ekstrem adalah Sumatra bagian selatan, termasuk Lampung," tuturnya, dikutip dari situs web BRIN.

Selain itu, dia juga menjelaskan fenomena La Nina yang diprediksi mulai terbentuk pada Juni 2024 dan dapat dikonfirmasi pada Agustus 2024.

Baca juga: Sekjen PBB Sebut Industri Energi Fosil Godfather Krisis Iklim

La Nina ditandai oleh anomali negatif suhu permukaan laut di Samudra Pasifik kurang dari minus 0,5 derajat celsius selama minimal tiga bulan berturut-turut.

Dampaknya, Sumatera dan Kalimantan merasakan pembentukan kemarau basah atau musim kemarau yang lebih pendek selama dua bulan, misalnya di wilayah Lampung dan Sumatra selatan.

Erma juga menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi kebijakan pemerintah daerah yang harus mempertimbangkan hasil dari kajian-kajian perubahan iklim.

Salah satu upaya untuk merespons perubahan iklim adalah dengan sering memutakhirkan kebijakan terkait teknis penentuan masa tanam, jadwal irigasi, dan sejenisnya.

Baca juga: Lautan Hadapi Ancaman Besar akibat Krisis Iklim, Pemananasan Ekstrem hingga Pengasaman

"Oleh karena itu, harus ada terobosan-terobosan dalam pengambilan kebijakan yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terus-menerus diperbarui," jelas Erma.

Erma berujar, tim periset dari BRIN telah membangun berbagai tools sistem pendukung keputusan untuk pengambilan kebijakan teknis terkait pertanian, hidrologi, dan kebencanaan.

Dengan adanya prediksi ancaman hujan ekstrem dan kekeringan ini, langkah-langkah mitigasi yang tepat dan cepat sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim di Sumatera.

Baca juga: Jakarta Wilayah Rentan Terdampak Perubahan Iklim

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

LSM/Figur
Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

LSM/Figur
Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Pemerintah
Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah
Pemprov Bali Larang Instansi Sediakan AMDK Plastik, Wajibkan Bawa Botol Minuman

Pemprov Bali Larang Instansi Sediakan AMDK Plastik, Wajibkan Bawa Botol Minuman

Pemerintah
Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Swasta
Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Pemerintah
Inikah Obat Krisis Iklim? CDR Serap Karbon 99.000 Kali Lebih Cepat dari Lautan

Inikah Obat Krisis Iklim? CDR Serap Karbon 99.000 Kali Lebih Cepat dari Lautan

Swasta
CO2 Terlalu Tinggi, Sulit Capai Target Pemanasan di Bawah 1,5 Derajat

CO2 Terlalu Tinggi, Sulit Capai Target Pemanasan di Bawah 1,5 Derajat

LSM/Figur
RUU Minerba Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Jatam: Bukan untuk Rakyat

RUU Minerba Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Jatam: Bukan untuk Rakyat

Pemerintah
AS Keluar Kesepakatan Paris: Perdagangan Karbon Jalan, JETP Terancam

AS Keluar Kesepakatan Paris: Perdagangan Karbon Jalan, JETP Terancam

Pemerintah
Danone Dukung Program Skrining Gratis Nasional dan Transformasi Kesehatan Kemenkes

Danone Dukung Program Skrining Gratis Nasional dan Transformasi Kesehatan Kemenkes

Swasta
Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Pemerintah
Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pemerintah
100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau