Eksploitasi Air Tanah: Tantangan dan Peluang Jakarta

AIR tanah di Jakarta merupakan salah satu sumber air yang penting bagi warganya. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi tidak terkendali, kondisi air tanah di kota ini mengalami tekanan signifikan.

Peningkatan konsumsi air tanah oleh industri dan rumah tangga menyebabkan penurunan cadangan air tanah.

Masalah ini diperburuk minimnya sistem pengelolaan dan perlindungan air tanah, yang pada akhirnya berdampak pada ketersediaan dan kualitas air bagi warga Jakarta.

Jakarta mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Aktivitas ini telah menyebabkan penurunan muka tanah (land subsidence) yang signifikan, di mana tanah mengalami penurunan yang cukup mengkhawatirkan per tahunnya.

Profesor Riset Bidang Metereologi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Eddy Hermawan (Mongabay, 8/10/2021), menjelaskan bahwa peristiwa penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut yang terjadi bersamaan, pada 2050 mendatang diprediksi akan membanjiri wilayah di Jakarta hingga seluas hampir 160,4 kilometer persegi (km2) atau mencapai 24,3 persen dari total wilayah DKI Jakarta.

Kondisi ini memperburuk masalah banjir, karena permukaan tanah yang semakin rendah meningkatkan risiko air laut masuk ke daratan (rob) dan mengganggu drainase kota.

Nandhi Sugandhi (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat 6 wilayah di Jakarta Utara yang memiliki tingkat kerentanan banjir rob, yakni Cilincing (364 ha), Kelapa Gading (583 ha), Koja (99 ha), Pademangan (268 ha), Penjaringan (909 ha), Tanjung Priok (153 ha).

Selain itu, intrusi air laut ke dalam akuifer air tawar telah mencemari sumber air tanah, menjadikannya tidak layak dikonsumsi atau digunakan.

Pertumbuhan penduduk Jakarta yang pesat, terutama di wilayah urban, menambah beban pada sumber daya air tanah. Kepadatan penduduk yang tinggi menciptakan kebutuhan air sangat besar, yang sebagian besar dipenuhi melalui eksploitasi air tanah.

Berdasarkan data BPS (2021) diketahui sebaran kepadatan penduduk Jakarta berdasarkan urutan tertinggi, yakni di Jakarta Pusat (20,360 jiwa/Km2), Jakarta Barat (19,608 jiwa/Km2), Jakarta Timur (16,729 jiwa/Km2), Jakarta Selatan (14475 jiwa/Km2), Jakarta Utara (12,749 jiwa/Km2) dan Kepulauan Seribu (2774 jiwa/Km2). Kepadatan penduduk rata-rata Jakarta adalah 15,978 jiwa/Km2.

Tentunya kepadatan penduduk berpengaruh besar terhadap konsumsi air tanah. Pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa pengendalian menyebabkan penurunan permukaan air tanah, yang berakibat pada intrusi air laut di beberapa daerah pesisir dan penurunan kualitas air tanah.

Fenomena ini berdampak langsung pada keberlangsungan hidup penduduk yang sangat bergantung pada sumber daya air tersebut.

Eksploitasi air tanah yang berlebihan juga berdampak pada kehidupan sosial dan penduduk Jakarta.

Penurunan kualitas air tanah memaksa penduduk beralih ke air yang dipasok oleh perusahaan air minum, yang seringkali lebih mahal dan sulit diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Masalah banjir akibat penurunan muka tanah juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat genangan air yang tercemar. Penurunan muka tanah telah mengakibatkan banyak bencana di pesisir Jakarta, khususnya banjir.

Jika persoalan tersebut tidak segera diantisipasi lebih masif, maka Jakarta berpotensi merugi hingga Rp 10 triliun per tahun.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto (Liputan6.com, 10/1/2024) dalam seminar nasional yang diadakan Universitas Pertahanan, Jakarta.

"Nanti koridor ekonomi Jawa akan terganggu kalau banjir rob. Kerugian akibat banjir mencapai Rp 2,1 triliun per tahun, hanya di Jakarta. Sehingga dalam 10 tahun bisa (meningkat hinga) Rp 10 triliun kerugiannya," ucapnya.

Kerugian tersebut diperhitungkan akibat terjadinya penurunan muka tanah yang menyebabkan pergeseran struktur tanah yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur bangunan, jalan, dan jembatan, sehingga memengaruhi aktivitas harian penduduk.

Relasi manusia dan lingkungan hidup

Persoalan air tanah di Jakarta, tidak terlepas dari persoalan ekologis yang perlu menjadi perhatian utama bagi penduduknya, termasuk relasi manusia dengan lingkungannya.

Bicara relasi antara manusia dan lingkungan, kita akan masuk dalam konteks hubungan yang kompleks dan saling bergantung antara manusia dan lingkungannya sendiri. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mendapatkan udara bersih, makanan, tempat tinggal dan terutama air.

Kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya. Namun karena kemampuan berpikir manusia dengan perilakunya yang melebihi kemampuan biota lainnya, maka manusia menjadi faktor yang penting (Andi Susilawaty et al, 2021).

Ekosistem yang sehat memberikan banyak manfaat esensial, seperti hutan yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, serta lautan yang menjadi sumber protein bagi miliaran orang.

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam mengelola lingkungan hidup.

Kedudukan manusia yang integral dalam biosfer, mengharuskannya bersikap imanen, tetapi karena tanggung jawabnya yang lebih dibandingkan dengan makhluk hidup lain, maka manusia harus bersikap transenden terhadap sumber daya yang mendukungnya, karena harus bersikap melindungi dan mengayomi komponen lain (Desy Safitri, Ferdy Fauzan Fauzan, Arita Marini, 2020).

Cara kita memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berdampak langsung pada kesehatan dan keseimbangan ekosistem di bumi.

Sayangnya, banyak aktivitas manusia telah menyebabkan krisis lingkungan serius. Deforestasi, industrialisasi, dan urbanisasi yang tak terkendali menyebabkan hilangnya habitat alami dan penurunan keanekaragaman hayati.

Pencemaran udara dan air akibat limbah industri dan penggunaan bahan kimia berbahaya telah merusak ekosistem serta mengancam kesehatan manusia dan hewan.

Perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan peningkatan suhu global, yang memicu bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai yang semakin sering dan intens. Ini semua merupakan bagian dari krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini.

Tantangan dalam upaya menjaga relasi yang harmonis antara manusia dan lingkungan yang dihadapi tidaklah sedikit.

Pertumbuhan populasi yang cepat dan kebutuhan ekonomi yang meningkat sering kali menekan sumber daya alam hingga batasnya.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia selalu di atas 1 persen per tahun, bahkan pada rentang tahun 1971-1980 mencapai angka 2,31 persen, dan rentang tahun 2020-2024 berada pada angka 1,1 persen (BPS, 2024).

Angka laju pertumbuhan penduduk Indonesia tersebut di atas rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya 0,9 persen per tahun, saat ini jumlah penduduk Indonesia terbesar keempat dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 279,58 juta jiwa (Worldometers, 2024).

Data tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi permasalahan penduduk Indonesia. Meski demikian, peluang untuk perubahan selalu ada.

Kebijakan zona bebas air tanah Jakarta

Pemerintah Daerah Khusus Jakarta telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi masalah air tanah. Pemprov secara resmi melarang penggunaan air tanah di sejumlah lokasi sesuai peraturan yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 93/2021 tentang Zona Bebas Air Tanah yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2023.

Namun, pada tataran praktiknya, implementasi kebijakan pengelolaan air tanah menghadapi berbagai tantangan.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk pemantauan dan penegakan peraturan termasuk sosialisasi publik yang minim sering menjadi hambatan utama.

Selain itu, masih banyak sumur ilegal yang sulit dideteksi dan diatur, serta resistensi dari pihak industri yang bergantung pada air tanah sebagai sumber utama mereka.

Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam program konservasi air juga masih minim, yang memperlambat adopsi praktik pengelolaan air yang lebih berkelanjutan.

Berbagai tantangan yang ada dalam mengimplementasikan Zona Bebas Air Tanah sangat beragam. Sejatinya Pemprov Jakarta perlu melakukan beberapa langkah strategis sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Pertama, melakukan identifikasi dan penetapan kawasan yang rentan terhadap penurunan muka tanah dan banjir rob sebagai zona bebas air tanah.

Kedua, pemerintah Jakarta perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur air bersih, seperti jaringan pipa air permukaan dan pengolahan air limbah, untuk menyediakan alternatif yang dapat diandalkan bagi masyarakat dan industri yang sebelumnya bergantung pada air tanah.

Ketiga, melakukan sosialisasi kebijakan dilakukan melalui berbagai media dan program edukasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan air tanah yang berlebihan dan pentingnya transisi ke sumber air yang lebih berkelanjutan.

Pelibatan publik dalam kebijakan penggunaan air tanah di Jakarta sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif.

Partisipasi masyarakat dapat memperkaya proses perumusan kebijakan dengan wawasan dari berbagai pemangku kepentingan yang terdampak, seperti warga lokal, komunitas, dan sektor industri.

Ketika publik dilibatkan dalam proses ini, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, partisipasi publik membantu menciptakan rasa kepemilikan atas kebijakan yang dihasilkan, mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengelola sumber daya air tanah.

Untuk memastikan pelibatan publik yang efektif, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, penyelenggaraan forum konsultasi publik dan diskusi terbuka memungkinkan masyarakat menyuarakan pendapat dan kekhawatiran mereka mengenai penggunaan air tanah. Apalagi ada sanksi yang siap menjerat dan nilai ekonomis dari air yang cukup menguras kocek rumah tangga.

Kedua, pelibatan komunitas dalam program monitoring dan pengelolaan air tanah dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Ketiga, transparansi dalam proses pembuatan keputusan dan penyebaran informasi yang memadai tentang kondisi air tanah dan dampak potensial dari kebijakan yang diusulkan dapat membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Sehingga, dalam praktik implementasinya, strategi ini bertujuan menciptakan dialog dua arah yang konstruktif dan mendorong kerja sama antara berbagai pihak, termasuk warga yang cenderung menjadi “korban” dari setiap kebijakan.

Ketika masyarakat merasa didengar dan terlibat, mereka cenderung mendukung dan menerapkan kebijakan.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelibatan publik meliputi potensi konflik kepentingan, kurangnya pemahaman teknis di kalangan masyarakat, dan kemungkinan rendahnya partisipasi akibat kurangnya kepercayaan atau kesadaran tentang masalah yang ada.

Maka, peran para pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang adaptif, dengan upaya edukasi dan pemberdayaan berkelanjutan, serta mekanisme umpan balik yang efektif untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan memastikan kebijakan yang diterapkan berfungsi dengan baik.