Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Arip Muttaqien
Akademisi/Peneliti (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI)

Saat ini berkiprah sebagai akademisi/peneliti di Universitas Indonesia. Tertarik dengan berbagai topik ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan internasional, Asia Tenggara, monitoring-evaluasi, serta isu interdisiplin. Doktor ekonomi dari UNU-MERIT/Maastricht University (Belanda). Alumni generasi pertama beasiswa LPDP master-doktor. Pernah bekerja di ASEAN Secretariat, Indonesia Mengajar, dan konsultan marketing. Bisa dihubungi di https://www.linkedin.com/in/aripmuttaqien/

Indonesia Menuju Keanggotaan OECD: Analisis Kriteria Bidang Kebijakan Lingkungan

Kompas.com - 11/06/2024, 10:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAAT ini, proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) terus berjalan.

Sesuai dengan Peta Jalan Aksesi OECD untuk Indonesia (OECD Accession Roadmap for Indonesia) yang dikeluarkan pada 2 Mei 2024, akan dilakukan asesmen pada 26 komite teknis.

Setiap komite memiliki dua tugas utama. Pertama, menilai keinginan dan kemampuan Indonesia dalam mengimplementasikan instrumen hukum OECD.

Kedua, membandingkan kebijakan dan praktik di Indonesia dengan standar yang diterapkan oleh OECD.

Komite Kebijakan Lingkungan (Environment Policy Committee) adalah komite dengan jumlah kriteria terbanyak, yakni 21 kriteria.

Sebagai informasi, total ada 169 kriteria yang harus dipenuhi. Khusus untuk 6 kriteria, terdapat tambahan 35 sub-kriteria.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Berdasarkan situs web instrumen hukum OECD (OECD legal instruments), terdapat 42 instrumen hukum yang diawasi oleh Komite Kebijakan Lingkungan, menjadikannya komite dengan jumlah instrumen hukum terbanyak dibandingkan komite lainnya. Secara keseluruhan, 26 komite teknis memiliki 227 instrumen hukum.

Tantangan asesmen bidang kebijakan lingkungan

Setidaknya, 21 kriteria dalam bidang lingkungan tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam kategori. Kelompok pertama adalah kebijakan terkait emisi dan iklim yang terdiri dari dua kriteria.

Pertama, strategi untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2050. Kedua, investasi untuk memperkuat daya adaptasi dan ketahanan iklim.

Dalam konteks ini, Indonesia telah mengirimkan target komitmen nasional ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Juli 2021.

Salah satunya adalah strategi jangka panjang untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2030 dan mencapai net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Berkaca dari target ini, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi target OECD untuk mencapai net-zero emission pada 2050.

Beberapa tantangan tersebut meliputi mobilisasi sumber daya keuangan dan koordinasi antarpihak terkait.

Sebagai contoh, pascapandemi COVID-19, Indonesia butuh dana sebesar Rp 122.000 triliun untuk mencapai SDGs hingga tahun 2030, dengan defisit pembiayaan yang mencapai Rp 24.000 triliun.

Kelompok kedua adalah menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem. Setidaknya ada dua kriteria untuk kategori ini. Pertama, melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Kedua, melakukan konservasi laut.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KKP Targetkan Produksi Ikan Naik Usai Revitalisasi Tambak Pantura
KKP Targetkan Produksi Ikan Naik Usai Revitalisasi Tambak Pantura
Pemerintah
DLH Jabar Denda Rp 3,5 Miliar Perusahaan yang Cemari Sungai Citarum
DLH Jabar Denda Rp 3,5 Miliar Perusahaan yang Cemari Sungai Citarum
Pemerintah
Kemenhut Dapat Dana Rp 4,93 Triliun, Terbesar untuk Konservasi SDA dan Ekosistem
Kemenhut Dapat Dana Rp 4,93 Triliun, Terbesar untuk Konservasi SDA dan Ekosistem
Pemerintah
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Pemerintah
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Swasta
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
BUMN
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Pemerintah
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Pemerintah
Digitalisasi Bisa Dorong Sistem Pangan Berkelanjutan
Digitalisasi Bisa Dorong Sistem Pangan Berkelanjutan
LSM/Figur
Lama Dilindungi Mitos, Bajing Albino Sangihe Kini Butuh Proteksi Tambahan
Lama Dilindungi Mitos, Bajing Albino Sangihe Kini Butuh Proteksi Tambahan
LSM/Figur
Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global
Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global
Pemerintah
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
Pemerintah
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
LSM/Figur
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Swasta
Cegah Banjir, Pemprov DKI Siagakan Pasukan Oranye untuk Angkut Sampah Sungai
Cegah Banjir, Pemprov DKI Siagakan Pasukan Oranye untuk Angkut Sampah Sungai
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau