Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 16 Juni 2024, 19:00 WIB
Add on Google
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Telapak mengungkapkan, belum ada satu pun perkebunan merica yang dikelola masyarakat diserobot oleh PT Vale Indonesia Tbk atau PTVI.

Wakil Ketua Tim Telapak Martin Sugiarto mengatakan, sesuai hasil kajian, masyarakat masih tetap beraktivitas mengelola perkebunan merica mereka dengan aman.

"Tidak ditemukan rekaman atau catatan bentuk kekerasan, pemaksaan, pengusiran bahkan peringatan untuk pengosongan kepada masyarakat yang dilakukan oleh PTVI," ungkap Martin dalam siaran pers, Minggu (16/6/2024).

Menurutnya, Telapak juga tidak melihat konsentrasi aparat keamanan (TNI/POLRI) di desa lingkar tambang sekitar kawasan konsesi PTVI atau yang menjaga keamanan di lokasi Blok Tanamalia.

Baca juga: Duga Ada Pelanggaran HAM Blok Tanamalia Vale Indonesia, Telapak Beri Rekomendasi

Tidak ada pemasangan tanda batas atau pemagaran yang menandakan batas wilayah konsesi perusahaan atau pelarangan pada masyarakat untuk memasuki kawasan perkebunan merica yang berada dalam wilayah konsesi.

Martin mengatakan, saat ini kondisi masyarakat di Desa Loeha dan Rante Angin (area IUP Eksplorasi PTVI) tampak tenteram, tidak tampak tanda-tanda kecemasan maupun konflik antara perusahaan dan masyarakat.

Selama beberapa tahun, Pemerintah lima Desa di Loeha Raya telah membangun kerja sama dengan PTVI melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

Martin menjelaskan, CSR tersebut diperuntukkan untuk membangun sarana prasarana lintas desa, fasilitas olahraga, demplot kebun merica, wisata desa dan pengembangan UMKM desa.

"Secara fakta yang kami temukan, PTVI sebagai perusahaan yang dituding melakukan pelanggaran HAM karena dianggap menyerobot lahan kebun merica yang dikelola masyarakat melalui kegiatan eksplorasi, tidaklah benar," tegas Martin.

Sebab, dari aspek perijinan, perusahaan sudah memiliki hak pengelolaan pertambangan melalui kontrak karya yang pada Mei 2024 diubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Dapat disimpulkan, perusahaan sudah melakukan tahapan aktivitas sesuai prosedur dan peraturan di bidang pertambangan," tandas dia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Peringatan PBB: Panas Ekstrem Picu Krisis Pangan Global
Peringatan PBB: Panas Ekstrem Picu Krisis Pangan Global
Pemerintah
Tak Pakai Tebu, Pertamina Akan Kembangkan Bioetanol dari Sorgum
Tak Pakai Tebu, Pertamina Akan Kembangkan Bioetanol dari Sorgum
BUMN
KLH: Beban Sampah Bantargebang 8.000 Ton, Jakarta Wajib Transformasi
KLH: Beban Sampah Bantargebang 8.000 Ton, Jakarta Wajib Transformasi
Pemerintah
SIG Percepat Penggunaan Energi Alternatif dan Reklamasi Tambang
SIG Percepat Penggunaan Energi Alternatif dan Reklamasi Tambang
BUMN
InJourney bersama ITDC Rehabilitasi Mangrove di KEK Mandalika
InJourney bersama ITDC Rehabilitasi Mangrove di KEK Mandalika
BUMN
IPB University Gandeng Astra, Dorong Ekosistem Bisnis Desa lewat Program OVOC
IPB University Gandeng Astra, Dorong Ekosistem Bisnis Desa lewat Program OVOC
Pemerintah
'Waste Station' bakal Lengkapi Sistem Pengelolaan Sampah WtE
"Waste Station" bakal Lengkapi Sistem Pengelolaan Sampah WtE
Swasta
Cegah Demotivasi Daur Ulang, MR.D.I.Y Luncurkan 'Waste Station' di Jakarta
Cegah Demotivasi Daur Ulang, MR.D.I.Y Luncurkan "Waste Station" di Jakarta
Swasta
Godzilla El Nino Berisiko Picu Karhutla, Ancam Iklim dan Keanekaragaman Hayati
Godzilla El Nino Berisiko Picu Karhutla, Ancam Iklim dan Keanekaragaman Hayati
LSM/Figur
Warga Eropa Bayar Listrik 25 Persen Lebih Murah Berkat Pembangkit EBT
Warga Eropa Bayar Listrik 25 Persen Lebih Murah Berkat Pembangkit EBT
Pemerintah
Pendanaan Iklim Bisa Tekan Risiko Konflik di 85 Negara Berkembang
Pendanaan Iklim Bisa Tekan Risiko Konflik di 85 Negara Berkembang
Pemerintah
Tingginya Konsumsi Daging Sapi Dunia jadi Penyebab Utama Kerusakan Hutan Amazon
Tingginya Konsumsi Daging Sapi Dunia jadi Penyebab Utama Kerusakan Hutan Amazon
Pemerintah
Citra Satelit Jadi Cara Pantau Deforestasi dan Kepatuhan ESG Secara Akurat
Citra Satelit Jadi Cara Pantau Deforestasi dan Kepatuhan ESG Secara Akurat
Pemerintah
Krisis Iklim Perparah Risiko Longsor, AI Bantu Minimalisir Korban
Krisis Iklim Perparah Risiko Longsor, AI Bantu Minimalisir Korban
LSM/Figur
LSMPA Tak Sekadar Perluas Kawasan, tapi Perkuat Pengelolaan Laut Berbasis Data
LSMPA Tak Sekadar Perluas Kawasan, tapi Perkuat Pengelolaan Laut Berbasis Data
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau