Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Praxis Ungkap Penyebab Sentimen Negatif pada Hilirisasi Minerba

Kompas.com - 01/08/2024, 19:02 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar warga dunia maya memiliki persepsi negatif program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) yang terus digaungkan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. 

Narasi yang bermunculan dari masyarakat sipil terkait hilirisasi, disebabkan karena banyaknya persoalan yang menyangkut ruang hidup, lingkungan sosial, dan eksistensi masyarakat adat.

Sentimen negatif publik tersebut diketahui dari survei yang dilakukan agensi hubungan masyarakat, Praxis, tentang percakapan hilirisasi di sejumlah media sosial. 

Baca juga: Pengamat: Hilirisasi Harus Dievaluasi, Perlu Peta Jalan Konsisten

Kesimpulan itu merupakan salah satu hasil survei bertajuk "Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Hilirisasi Minerba di Indonesia Tahun 2024", yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus kata kunci (keyword) hilirisasi.

Keyword diambil dari percakapan warganet pada platform Twitter (X), Facebook (Fanpage), Youtube, Instagram, dan TikTok selama rentang waktu 1 Januari - 30 Juni 2024.

"Dalam survei ini, terdapat 26.142 percakapan dengan dominasi percakapan bersentimen negatif," ujar Director of Public Affairs Praxis PR, Sofyan Herbowo, saat menyampaikan paparan survei yang digelar di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Mayoritas percakapan terjadi pada platform X sebesar 40,45 persen dengan didominasi percakapan bersentimen negatif. Percakapan lainnya terjadi juga di YouTube (28,76 persen), Instagram (21,20 persen), Facebook (5,6 persen), dan TikTok (3,91 persen).

Secara gender, percakapan lebih banyak dilakukan oleh kelompok pria yang didominasi generasi milenial atau Y.

Baca juga: Kondisi Sektor Pertimahan Nasional di Tengah Potensi Hilirisasi

 

Dalam percakapan isu hilirisasi, akun unik mendominasi percakapan 39 persen, akun cyborg dan robot masing-masing 35 persen dan 26 persen. 

Ada kesenjangan

Sofyan menjelaskan, penelitian ini dilakukan untuk memotret sejauh mana persepsi publik terhadap narasi kebijakan hilirisasi minerba di Indonesia selama tahun 2024.

Berdasarkan hasil survei, kata dia, pemerintah masih mengedepankan isu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan nilai tambah ekonomi sebagai manfaat dari program hilirisasi.

Sedangkan masyarakat sipil lebih banyak mengangkat isu dampak lingkungan dan ketidakadilan di berbagai sektor akibat program hilirisasi. 

Baca juga: Guru Besar ITB: Implementasi ESG Bisa Hapus Cap Negatif Nikel Indonesia

"Kami memahami bahwa hilirisasi memiliki manfaat secara jangka panjang. Sedangkan yang dinarasikan oleh masyarakat sipil saat ini adalah dampak negatif yang sedang dirasakan sekarang," ujarnya. 

Oleh karena itu, ditemukan adanya kesenjangan narasi yang mengakibatkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terhadap program hilirisasi minerba.

"Artinya, memang ada kesenjangan yang cukup besar antara narasi pemerintah dan masyarakat sipil yang menyuarakan keluhan dari masyarakat terdampak," imbuh Sofyan. 

Pada paparan hasil survei ini, sejumlah pembedah juga turut hadir, seperti Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti; dan pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.

Baca juga: Potret Rakusnya Oligarki dalam Serial Dokumenter Kutukan Nikel

Rekomendasi survei

Dari hasil survei ini, Sofyan memberikan rekomendasi khususnya bagi pemerintah dan pelaku industri, agar membangun narasi tentang hilirisasi minerba yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi.

Lebih dari itu, pelaku usaha juga harus memperhatikan biaya eksternalitas serta dampak hilirisasi terhadap lingkungan, sosial, hingga kesehatan. 

Sofyan juga menyarankan agar dibuka ruang dialog dengan para aktor dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini cukup kritis dengan kebijakan hilirisasi minerba.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Pemerintah
Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Swasta
Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Pemerintah
RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

Pemerintah
Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Pemerintah
Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Pemerintah
Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

LSM/Figur
Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah
Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah
Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

LSM/Figur
Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

LSM/Figur
Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Pemerintah
Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah
Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Pemerintah
Mikroplastik Hambat Fotosintesis Tanaman, Jutaan Orang Terancam Kelaparan

Mikroplastik Hambat Fotosintesis Tanaman, Jutaan Orang Terancam Kelaparan

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau