Survei Praxis Ungkap Penyebab Sentimen Negatif pada Hilirisasi Minerba

"Kami juga merekomendasikan untuk mendorong para pelaku usaha pertambangan atau industri ekstraktif melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial untuk menghindari kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat praktik bisnisnya," terangnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia menyetujui pernyataan tersebut. la mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh agenda kebijakan hilirisasi pemerintah.

Baca juga: Denmark, Integrasi, dan Pendidikan Lingkungan di Indonesia

Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan pemahaman terhadap makna hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Ia menilai, publik melihat hilirisasi sebagai sesuatu yang disamaratakan, padahal karakteristik dari masing-masing minerba berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik tersebut dinilai akan berpengaruh terhadap keekonomian. Publik juga cenderung melihat keberlangsungan dari hilirisasi mineral itu semata-mata peran dari industri pertambangan.

"Padahal, sejatinya keberhasilan proses hilirisasi itu juga dipengaruhi ketersediaan industri domestik yang bisa menyerap produk hilirisasi. Maka, kesenjangan pemahaman mengenai hilirisasi itu sendiri yang perlu dikaji kembali," ujar Hendra.

Baca juga: Mengenal Inovasi Mobox dari APG, Solusi Hunian Cepat dan Ramah Lingkungan yang Dapat Rekor Muri

 Belum Ada Pemahaman

Adapun Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan, kesenjangan informasi tersebut timbul karena belum adanya pemahaman yang solid dari pemerintah mengenai konsep hilirisasi.

Masing-masing kementerian, kata dia, masih mempunyai definisi sendiri dan berbeda tentang hilirisasi. Hal itu yang membuat terjadi kesenjangan narasi hilirisasi antara pemerintah dan publik.

"Kesenjangan narasi ini yang harus dijembatani dengan strategi komunikasi yang komprehensif dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang ada," kata Fahmy.