Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenakan Biaya pada Perusak Lingkungan jadi Solusi Tepat Atasi Masalah Iklim

Kompas.com, 29 Agustus 2024, 13:15 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber Euronews

KOMPAS.com - Berbagai kebijakan telah dicoba sebagai upaya mengatasi perubahan iklim, namun tingkat keberhasilannya masih rendah.

Dalam sebuah studi, untuk mengetahui kebijakan apa yang benar-benar efektif, para peneliti meneliti 1.500 kebijakan yang diterapkan 41 negara untuk mengurangi gas rumah kaca antara tahun 1998 hingga 2022. Data menunjukkan tingkat keberhasilannya masih rendah. 

"Keberhasilan sering kali berarti ada pihak yang harus membayar, baik melalui harga bahan bakar atau di tempat lain," ujar ekonom iklim di Potsdam Institute for Climate Impact Research Jerman, dan salah satu penulis studi tersebut, Nicolas Koch. 

Baca juga: Kemendikbudristek Rilis Panduan Pendidikan Perubahan Iklim

Penelitian yang diterbitkan di jurnal Science itu menunjukkan bahwa sejak tahun 1998, hanya 63 kebijakan yang berhasil mengurangi emisi karbon secara signifikan.

"Jika subsidi dan regulasi berjalan sendiri atau bersamaan, Anda tidak akan melihat pengurangan emisi yang signifikan. Tetapi ketika instrumen harga seperti pajak karbon diterapkan, mereka akan menghasilkan pengurangan emisi yang substansial," tuturnya, dikutip dari Euronews, Kamis (29/8/2024). 

Studi ini juga menemukan bahwa apa yang berhasil di negara-negara kaya tidak selalu berhasil di negara berkembang.

Kendati demikian, penelitian ini tetap menegaskan pentingnya kebijakan ekonomi dalam memerangi perubahan iklim

"Kita tidak akan memecahkan masalah iklim di negara-negara kaya sampai perusak lingkungan harus membayar," kata ilmuwan iklim dari Universitas Stanford, Rob Jackson.

Menurutnya, kebijakan untuk memerangi perubahan iklim lainnya cukup membantu, namun hanya sedikit. 

Baca juga: Selain Berdampak Lingkungan, Perubahan Iklim Tingkatkan Tren Penyakit

"Pemberian harga karbon menempatkan tanggung jawab pada pemilik dan produk yang menyebabkan krisis iklim," tambah Jackson. 

Contoh kebijakan iklim yang berhasil

Menurut Koch, sektor listrik di Inggris adalah salah satu contoh kebijakan yang berhasil.

Inggris menerapkan 11 kebijakan berbeda sejak tahun 2012, termasuk penghapusan bertahap batu bara dan skema harga melalui perdagangan emisi, yang hampir mengurangi emisi menjadi setengahnya. 

Lalu, dari 63 kebijakan yang berhasil, pengurangan terbesar terjadi di sektor bangunan di Afrika Selatan, di mana kombinasi regulasi, subsidi, dan pelabelan peralatan mengurangi emisi hampir 54 persen.

Di Amerika Serikat, satu-satunya kebijakan yang berhasil adalah di sektor transportasi. Emisi turun 8 persen dari tahun 2005 hingga 2011 berkat campuran standar bahan bakar dan subsidi.

Meski berhasil, kebijakan iklim belum signifikan

Meskipun ada kebijakan yang berhasil, dampaknya terhadap emisi karbon dioksida yang terus meningkat masih kecil.

Secara keseluruhan, 63 kebijakan iklim yang berhasil ini hanya mengurangi 600 juta hingga 1,8 miliar metrik ton gas rumah kaca. Padahal, tahun lalu, dunia melepaskan 36,8 miliar metrik ton karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan produksi semen.

Baca juga: Situs Bersejarah di Turkiye dan Yunani Terancam Tenggelam karena Perubahan Iklim

Jika setiap negara besar menerapkan kebijakan yang paling efektif dari analisis ini, itu hanya akan mengurangi “kesenjangan emisi” sebesar 26 persen dari target PBB.

Kesenjangan emisi adalah perbedaan antara jumlah karbon yang diperkirakan akan dilepaskan dunia pada tahun 2030, dan jumlah yang dibutuhkan untuk menjaga pemanasan pada atau di bawah tingkat yang disepakati secara internasional.

“Ini artinya kita harus melakukan pekerjaan yang lebih baik,” kata Koch.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perang, Emisi, dan Masa Depan Bumi
Perang, Emisi, dan Masa Depan Bumi
Pemerintah
Hari Perempuan Internasional 2026: Tema dan Sejarahnya
Hari Perempuan Internasional 2026: Tema dan Sejarahnya
Pemerintah
Atasi Emisi, Koalisi Perusahaan Luncurkan Superpollutant Action Initiative
Atasi Emisi, Koalisi Perusahaan Luncurkan Superpollutant Action Initiative
Pemerintah
Karhutla Landa 5 Desa di Kalbar, Luasnya Capai 17 Hektar
Karhutla Landa 5 Desa di Kalbar, Luasnya Capai 17 Hektar
Pemerintah
 50 Persen Populasi Hewan yang Bermigrasi di Dunia Turun Drastis
50 Persen Populasi Hewan yang Bermigrasi di Dunia Turun Drastis
Pemerintah
KPAI: Pembatasan Akun Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Cegah Pornografi hingga Cyberbullying
KPAI: Pembatasan Akun Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Cegah Pornografi hingga Cyberbullying
Pemerintah
Bumi Memanas Dua Kali Lipat Lebih Cepat dari Dekade Sebelumnya
Bumi Memanas Dua Kali Lipat Lebih Cepat dari Dekade Sebelumnya
Pemerintah
Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut, BMKG Pantau Tiga Bibit Siklon Tropis di Selatan RI
Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut, BMKG Pantau Tiga Bibit Siklon Tropis di Selatan RI
Pemerintah
Gelombang Panas Makin Sering, Risiko Kekeringan Mendadak Ikut Meningkat
Gelombang Panas Makin Sering, Risiko Kekeringan Mendadak Ikut Meningkat
LSM/Figur
Peneliti Temukan Mikroplastik pada Kedalaman 2.450 Meter di Laut Indonesia
Peneliti Temukan Mikroplastik pada Kedalaman 2.450 Meter di Laut Indonesia
Pemerintah
Perang dan Krisis Iklim: Dampak Ekologis Eskalasi Konflik Timur Tengah
Perang dan Krisis Iklim: Dampak Ekologis Eskalasi Konflik Timur Tengah
Pemerintah
Krisis Iklim Ubah Jalur Migrasi Penyu Tempayan, Gap Rasio Jenis Kelamin Ancam Keberlanjutan Populasi
Krisis Iklim Ubah Jalur Migrasi Penyu Tempayan, Gap Rasio Jenis Kelamin Ancam Keberlanjutan Populasi
LSM/Figur
Peran Serangga dan Laba-Laba di Negara Maju Diabaikan
Peran Serangga dan Laba-Laba di Negara Maju Diabaikan
LSM/Figur
Perjanjian Dagang dengan AS Bikin RI Bergantung Minyak dari 'Paman Sam'
Perjanjian Dagang dengan AS Bikin RI Bergantung Minyak dari "Paman Sam"
LSM/Figur
Soal Tambang Martabe, NGO Desak Pemerintah Fokus Pemulihan Lingkungan ketimbang Pengambilalihan
Soal Tambang Martabe, NGO Desak Pemerintah Fokus Pemulihan Lingkungan ketimbang Pengambilalihan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau