Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Perlu Dorong Bahan Lokal untuk Ketahanan Pangan

Kompas.com - 28/09/2024, 19:09 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya mendorong pangan lokal sesuai yang dimiliki masing-masing daerah, untuk menggerakkan ekonomi lokal dan sebagai solusi ketahanan pangan.

Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal mengatakan, salah satu strategi suatu negara bisa mandiri pangan adalah menganekaragamkan konsumsi pangan dan produksinya.

“Diversifikasi pangan itu adalah salah satu strategi untuk bagaimana kita bisa mencapai kemandirian pangan,” ujar Rinna usai sesi diskusi bertajuk "Di Balik Dapur Makan Siang Bergizi: Dari Ladang Hingga ke Piring", di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Baca juga: Integrasi AI ke Sektor Pertanian Diproyeksikan Bisa Bantu Ketahanan Pangan

Ia menjelaskan, Program Makan Siang Bergizi yang akan dibawa pemerintahan baru, tidak bisa menyeragamkan semua menu di semua daerah.

Menurutnya, jika ingin mengangkat ekonomi lokal, menu akan berbeda sesuai dengan potensi yang tersedia di daerah masing-masing.

Penuhi B2SA

Hal terpenting, kata dia, pilihan menu tersebut memenuhi prinsip gizi seimbang (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman atau B2SA).

“Jadi, B2SA atau beragam, bergizi seimbang, dan aman itu akan berbeda antara isi piring B2SA di Papua, dengan isi piring B2SA di Jakarta, dengan isi piring B2SA di Aceh. Karena akan disesuaikan dengan potensi pangan lokal,” terangnya.

Ia menilai, semua daerah memiliki potensi pangan lokal yang bisa dimanfaatkan, tanpa harus mengambil sumber dari luar.

Baca juga: Kisah Seni Tani, Penerima SATU Indonesia Awards 2021 Ubah Lahan Tidur Jadi Kebun Pangan

“Sebenarnya di beberapa daerah memiliki sumber pangan yang berbeda, yang secara gizi juga memenuhi untuk kebutuhan masyarakat. Misalnya ketika sagu menjadi sumber karbohidrat di daerah timur, menunya itu menggunakan sagu, nanti akan diimbangi dengan proteinnya,” papar dia.

Senada, Inisiator Nusantara Food Biodiversity sekaligus jurnalis, Ahmad Arif, mengatakan bahwa Indonesia punya sumber pangan dan makanan yang beragam dengan cara tumbuh yang berbeda-beda.

"Secara kultural dan historis, pangan di Indonesia itu beragam sekali. Namun, masyarakat di berbagai penjuru Nusantara malah dipaksakan untuk mengonsumsi pangan seragam," papar Arif.

Ia menjelaskan, semakin jauh dari pusat sentral, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat daerah.

Oleh karena itu, prinsip desentralisasi mendorong pemulihan pangan berdasarkan kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah.

Baca juga: IIRC: Ketahanan Pangan Hadapi Tantangan, Mulai Perubahan Iklim hingga Geopolitik

“Jika daerah tersebut kaya dengan pangan ikan, masyarakatnya jangan dipaksakan untuk konsumsi daging ayam," tambahnya.

Ia juga menyoroti bahwa Program Makan Siang Bergizi yang direncanakan Pemerintahan baru perlu menghindari tren sentralisasi pangan berwujud menu instan.

Ia mengatakan, desentralisasi menu yang bersumber pada pangan hasil olahan petani lokal dapat menjadi jawaban dalam upaya negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah.

“Salah satu cara untuk mendukung pemberdayaan masyarakat daerah adalah dengan mengalokasikan anggaran pemerintah daerah untuk lebih menyerap pangan lokal, seperti di Brazil yang menggunakan 30 persen anggarannya untuk membeli pangan dari petani lokal," pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Pemerintah
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
LSM/Figur
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Pemerintah
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Pemerintah
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
LSM/Figur
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Pemerintah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
LSM/Figur
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Pemerintah
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
Pemerintah
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
LSM/Figur
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Pemerintah
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
LSM/Figur
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
LSM/Figur
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Pemerintah
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau