Industri Pariwisata dan Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Dr. Hetty Karunia Tunjungsari*

PARIWISATA memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Sebagai sektor yang terus berkembang, industri ini memiliki potensi besar untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yang mencakup 17 tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif, adil, dan lestari pada 2030.

Indonesia, dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan sejarahnya, telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama di dunia.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi pengembangan pariwisata, untuk memastikan bahwa sektor ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Industri pariwisata dapat memainkan peran penting dalam mendukung beberapa SDGs yang paling relevan, termasuk:

Pengentasan Kemiskinan (SDG 1). Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki daya tarik wisata tinggi.

Di Indonesia, destinasi seperti Bali, Lombok, dan Labuan Bajo telah menjadi penggerak utama ekonomi lokal.

Melalui pariwisata, masyarakat lokal mendapatkan peluang kerja, baik di sektor formal maupun informal, mulai dari pengelolaan hotel dan restoran hingga pengrajin dan pemandu wisata.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pariwisata menyumbang sekitar 5,8 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2019 dan mempekerjakan lebih dari 13 juta orang.

Dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pariwisata membantu mengurangi kemiskinan di daerah-daerah yang memiliki daya tarik wisata alam dan budaya.

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (SDG 5). Pariwisata juga memberikan peluang besar bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Banyak perempuan yang terlibat dalam usaha kecil seperti pengelolaan homestay, kerajinan tangan, dan kuliner. Keterlibatan mereka dalam sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga, tetapi juga membantu mengatasi ketimpangan gender di masyarakat.

Data menunjukkan di sektor pariwisata, perempuan sering kali lebih banyak terlibat dalam pekerjaan berbasis komunitas, yang memberi mereka kemandirian finansial.

Hal ini mendukung SDG 5 yang bertujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di seluruh dunia.

Perlindungan Lingkungan (SDG 13, 14, 15). Salah satu aspek penting dari industri pariwisata yang berkelanjutan adalah perlindungan terhadap lingkungan.

Pariwisata alam atau ekowisata telah menjadi tren di Indonesia, di mana destinasi seperti Taman Nasional Komodo, Raja Ampat, dan Pulau Derawan menjadi contoh bagaimana pariwisata dapat mendukung pelestarian alam.

Di destinasi seperti Raja Ampat, pariwisata membantu melindungi ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Pendapatan dari pariwisata digunakan untuk mendanai upaya konservasi dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Hal ini selaras dengan SDG 13 (Aksi Iklim), SDG 14 (Ekosistem Laut), dan SDG 15 (Ekosistem Darat), yang mendorong pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Peran Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan SDGs.

Salah satu inisiatif yang paling menonjol adalah program "10 Bali Baru," yang bertujuan mengembangkan 10 destinasi wisata unggulan di luar Bali, seperti Mandalika di Lombok, Danau Toba di Sumatera Utara, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.

Program ini tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur fisik, seperti bandara dan jalan raya, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi dan pengelolaan pariwisata.

Dengan meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik destinasi wisata lain di luar Bali, program ini juga berupaya mendistribusikan manfaat ekonomi pariwisata secara lebih merata.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan pariwisata berkelanjutan, yang mencakup perlindungan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan meluncurkan pedoman pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga tengah mengkaji wacana penurunan harga tiket pesawat domestik, sebagai salah satu upaya untuk mendorong pariwisata dalam negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, harga tiket pesawat domestik sering kali dianggap sebagai hambatan bagi wisatawan domestik untuk mengunjungi destinasi wisata di Indonesia.

Penurunan harga tiket ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan domestik yang bepergian ke berbagai destinasi di nusantara, sehingga mendorong pertumbuhan pariwisata dalam negeri dan memperkuat ekonomi lokal.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa penurunan harga tiket pesawat domestik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi COVID-19.

"Dengan penurunan harga tiket pesawat, kita berharap lebih banyak wisatawan domestik yang berperan aktif dalam memulihkan industri pariwisata," ungkapnya.

Tantangan dan solusi

Meskipun industri pariwisata memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi.

Salah satu tantangan utama adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh over-tourism di beberapa destinasi wisata populer.

Contoh yang paling sering dikemukakan adalah Bali, di mana peningkatan jumlah wisatawan yang tidak terkendali telah menyebabkan polusi plastik dan kerusakan terumbu karang.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan penegakan hukum terkait pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi langkah penting.

Dengan pendekatan yang lebih terarah, pariwisata dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan, bukan malah merusaknya.

Selain itu, ketimpangan ekonomi di beberapa daerah wisata juga menjadi perhatian. Manfaat ekonomi dari pariwisata sering kali lebih dirasakan oleh pihak-pihak besar, seperti investor asing, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan bagian kecil.

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus lebih inklusif, dengan memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih adil dan berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata.

*Dosen dan Peneliti Destination Marketing di FEB Universitas Tarumanagara