Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/10/2024, 18:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

SOLO, KOMPAS.com - Sejumlah warga yang tinggal di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, mengeluhkan limbah dari operasional pembangkit tersebut.

Mereka mendatangi Balai Kota Solo, Selasa (15/10/2024) untuk mengeluhkan berbagai dampak yang mereka rasakan dari operasional pembangkit tersebut.

Perwakilan warga, Slamet Widodo, mengatakan para warga terdampak aktivitas PLTSa mulai dari limbah, bau tak sedap, debu, hingga suara bising yang mengganggu selama beberapa bulan terakhir.

Baca juga: Gibran Ingin Adopsi PLTSa di Kota-kota Besar di Indonesia

Dia menambahkan, PLTSa Putri Cempo menimbulkan bau tak sedap yang mirip dengan bau pembakaran sampah. Hal tersebut kerap menimbulkan gangguan saluran pernapasan warga.

"Penempatan limbah padat berwarna hitam dan berbau tajam di tempat terbuka dan tidak diolah sebagaimana mestinya," kata Slamet kepada wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (15/10/2024).

Slamet menuturkan, total ada tiga rukun tetangga (RT) dalam satu rukun warga (RW) di Kelurahan Mojosongo yang terdampak aktivitas PLTSa Putri Cempo.

Dia mengaku sudah beberapa kali mengajukan protes terhadap pihak PLTSa. Namun, solusi yang diberikan tidak menyelesaikan masalah yang ada.

Baca juga: Ombudsman Soroti PLTSa Bantar Gebang, Manajemen: Ini Hanya Pilot Project

Para warga, ujar Slamet, juga sudah menyampaikan keluhan melalui pemerintah kelurahan. Akan tetapi belum ada kemajuan sejauh ini.

Slamet berujar, warga juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pemberitahuan mengenai berbagai dampak dari operasional PLTSa Putri Cempo sejak dalam tahap perencanaan.

"Kami sebenarnya tidak menolak (proyek PLTSa Putri Cempo). Kami meminta diskusi terlebih dulu. Bagaimana sebaiknya agar aktivitasnya tidak mengganggu warga" papar Slamet.

Kadiv Internal Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah Nur Cholis berujar, para warga terdampak perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk memulihkan hak atas lingkungan yang sehat sebelumnya.

Cholis berujar, operasional PLTSa nyatanya tidak seramah lingkungan dari yang diklaim. Dia menambahkan, berbagai dampak buruk yang timbul menandakan perlunya pengkajian ulang dari pembangkit tersebut.

Baca juga: Gibran Siap Tampung Sampah dari Wilayah Soloraya untuk Pasokan PLTSa Putri Cempo

Cairan hitam yang disebut berasal dari operasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo di Solo.WALHI JATENG Cairan hitam yang disebut berasal dari operasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo di Solo.

Cholis menyampaikan, operasional PLTSa mengeluarkan polusi hingga membuat warga sesak napas. Belum lagi pengelolaan limbah yang dituding belum dilakukan secara baik.

"Sejak awal Walhi menyadari pembakaran sampah mengeluarkan emisi karbon yang toksik. Hal tersebut membuat warga sekitarnya sesan napas dalam jangka pendek. Jangka panjangnya, bisa memicu kanker," papar Cholis.

Asisten Perekonomian Sekda Kota Solo Gatot Sutanto menyampaikan, pihaknya akan segera mengomunikasikan keluhan warga dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pihak PLTSa Putri Cempo.

Meski PLTSa merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah Kota Solo memiliki kepentingan untuk melindungi warga bila terdampak.

"Nanti kamu komunikasikan seperti apa. Yang kami utamakan warga sekitar," tutur Gatot.

Baca juga: Ribut di Pemda gara-gara PLTSa dan Solusi “Bisnis Ajaib” Stranas PK

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Program Harum Manis PGN, Olah Sampah Jadi Obat hingga Manfaatkan Solar Panel

Program Harum Manis PGN, Olah Sampah Jadi Obat hingga Manfaatkan Solar Panel

Pemerintah
IPSASB Rilis Usulan Standar Pelaporan Iklim untuk Sektor Publik

IPSASB Rilis Usulan Standar Pelaporan Iklim untuk Sektor Publik

Pemerintah
Hotel hingga Kafe Diminta Kelola Sampah Sampai Habis, Mulai dari Jakarta

Hotel hingga Kafe Diminta Kelola Sampah Sampai Habis, Mulai dari Jakarta

Pemerintah
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dibarengi Pemenuhan Komitmen NZE

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dibarengi Pemenuhan Komitmen NZE

Pemerintah
Kafe Reparasi Menjamur di Inggris, Gaya Hidup Berkelanjutan dengan Perbaiki Barang

Kafe Reparasi Menjamur di Inggris, Gaya Hidup Berkelanjutan dengan Perbaiki Barang

LSM/Figur
Citra Satelit Bisa Bantu Lindungi Hutan Pesisir dari Perubahan Iklim

Citra Satelit Bisa Bantu Lindungi Hutan Pesisir dari Perubahan Iklim

LSM/Figur
Selain Setop Impor Sampah Plastik, Pemerintah Bakal Perketat Impor Sampah Kertas

Selain Setop Impor Sampah Plastik, Pemerintah Bakal Perketat Impor Sampah Kertas

Pemerintah
Transisi Energi Berkeadilan Jadi Prinsip Utama Target Net Zero Emissions

Transisi Energi Berkeadilan Jadi Prinsip Utama Target Net Zero Emissions

Pemerintah
Transisi Energi Perlu Berlangsung Secara Adil dan Terarah

Transisi Energi Perlu Berlangsung Secara Adil dan Terarah

LSM/Figur
Kementerian ESDM Bakal Terapkan B100 Secara Bertahap

Kementerian ESDM Bakal Terapkan B100 Secara Bertahap

Pemerintah
IESR Ungkap 3 Strategi Dekarbonisasi Transportasi untuk Pangkas Emisi Gas Rumah Kaca

IESR Ungkap 3 Strategi Dekarbonisasi Transportasi untuk Pangkas Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah
Unesco Sebut 251 Juta Anak di Seluruh Dunia Masih Putus Sekolah

Unesco Sebut 251 Juta Anak di Seluruh Dunia Masih Putus Sekolah

Pemerintah
Kenapa Salju Tak Kunjung Turun di Gunung Fuji Jepang? Ini Penjelasannya

Kenapa Salju Tak Kunjung Turun di Gunung Fuji Jepang? Ini Penjelasannya

Pemerintah
Mobil Balap Inggris di Event BTCC Pakai 100 Persen Bahan Bakar Berkelanjutan

Mobil Balap Inggris di Event BTCC Pakai 100 Persen Bahan Bakar Berkelanjutan

Pemerintah
Eropa Catat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 8,3 Persen pada 2023

Eropa Catat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 8,3 Persen pada 2023

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau