Studi: Negara-negara di Asia Terapkan Sustainable Finance yang Berbeda-beda

KOMPAS.com - Studi baru yang dilakukan oleh Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menemukan negara-negara di Asia menerapkan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang berbeda-beda.

Studi tersebut menyebut bahwa beberapa negara mengalami kemajuan, sedangkan yang lain masih membutuhkan peraturan yang lebih ketat dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Baca juga: Standar Penegakan Hukum Jadi Katalis Investasi Keuangan Berkelanjutan

Mengutip Know ESG, Selasa (15/10/2024) contoh negara yang memiliki pedoman jelas dan ketat mengenai apa yang memenuhi syarat sebagai berkelanjutan adalah Singapura.

Sementara Filipina, Malaysia, dan Indonesia punya standard yang lebih longgar. Perbedaan dalam penerapan ini menurut studi dapat membingungkan bisnis dan investor dalam hal mengikuti pedoman hijau.

Tantangan Transisi

Seperti yang kita ketahui sebagian besar negara di Asia masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik sehingga transisi secara tiba-tiba tidak mungkin dilakukan.

Beberapa negara mengikuti sistem tiga tingkat yaitu hijau, kuning, merah, untuk mengklasifikasikan bisnis berdasarkan seberapa ramah lingkungannya.

Singapura memiliki pedoman yang lebih ketat dalam klasifikasi hijau, yang telah membuat mereka mendapat pujian internasional.

Baca juga: Bahan Bakar Fosil dan Pertanian Kuras Dana Publik Negara Terdampak Perubahan Iklim

Sementara itu, Indonesia dikritik karena mengklasifikasikan investasi pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai pembiayaan hijau, yang melanggar standar internasional.

Hal ini menurut peneliti menunjukkan negara di Asia kurang dalam hal pelaporan dan aturan ketat dalam hal aktivitas hijau karena sering kali bersifat sukarela dan kurang diatur.

Selain itu juga laju perubahan pun harus sesuai dengan kemampuan setiap negara untuk beradaptasi.