BPDLH Perkuat Kolaborasi Pembiayaan Inovatif untuk Lingkungan Hidup Berkelanjutan

KOMPAS.com — Untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menyelenggarakan acara bertajuk "Synergy for Sustainability", Rabu (16/10/2024). Acara ini menjadi ajang bagi BPDLH untuk memperkenalkan inisiatif inovatifnya dalam bidang pembiayaan lingkungan, sekaligus menegaskan komitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Acara yang diadakan di Jakarta tersebut mencakup beberapa kegiatan utama, seperti Partnership Gathering untuk Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dan penandatanganan kerja sama Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2.

Selain itu, ada juga diskusi publik dengan tema "Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan: Dari Mandat Menuju Lingkungan Hebat". Dalam diskusi ini, BPDLH membahas berbagai upaya pengelolaan lingkungan berbasis dana masyarakat yang memberikan dampak nyata bagi pelestarian alam.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menjelaskan bahwa kolaborasi antar-pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat umum, sangat penting dalam mencapai target pelestarian lingkungan.

Baca juga: Gandeng BPDLH, BNI Salurkan Dana Bantuan untuk Program Lingkungan Hidup

“Kami terus membangun kesadaran publik tentang BPDLH sebagai inovasi dalam mekanisme pendanaan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan di Indonesia,” ujarnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/10/2024).

Adapun salah satu pencapaian besar yang dibahas dalam acara tersebut adalah penyaluran dana Proyek Result-Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2. Dana sebesar 103,8 juta dollar AS dari GCF diperoleh atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi sebesar 20,25 juta ton CO2eq pada periode 2014-2016.

Dana akan disalurkan kepada pemerintah provinsi melalui lima lembaga perantara yang mewakili delapan provinsi penerima manfaat.

Dampak sosial dan ekologis

Sebagai informasi, proyek RBP REDD+ ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya rehabilitasi hutan dan pengelolaan lingkungan, serta memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Kolaborasi tersebut mempertegas komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat global dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), Wahyu Marjaka, menyatakanmengharapkan program itu mampu menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan dan memperkuat sektor kehutanan dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).

Baca juga: Koperasi Pemulung Berdaya jadi Penerima Dana Ekonomi Sirkular BPDLH

Selain proyek RBP, BPDLH juga memperkuat sinergi melalui FDB yang bertujuan memberikan pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam usaha kehutanan. Pada kesempatan ini, BPDLH menyerahkan 7.000 bibit tanaman jenis Multi Purpose Tree Species (MPTS) kepada mitra lembaga keuangan dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan.

Direktur Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan, Saiful Islam, menekankan bahwa rangkaian inisiatif ini tidak hanya merupakan simbol komitmen pemerintah terhadap lingkungan, tetapi juga langkah nyata untuk mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas lokal, dan internasional dalam menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030, BPDLH juga memfasilitasi diskusi mengenai Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan, yang bertujuan memberikan akses pendanaan kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program ini didukung oleh pendanaan Result-Based Contribution (RBC) dari Pemerintah Norwegia, yang ditargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 140 juta ton CO2e pada 2030.

Dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, BPDLH percaya bahwa kolaborasi ini akan memperkuat upaya pelestarian lingkungan di Indonesia, sekaligus memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.