Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Brasil Gelar Konsultasi Masyarakat Adat untuk Penjualan Kredit Karbon Amazon

Kompas.com, 18 Oktober 2024, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintah Negara Bagian Para di Brasil akan berkonsultasi dengan masyarakat adat mengenai benefit penjualan sertifikat atau kredit karbon di hutan hujan Amazon.

Sekretariat Lingkungan Negara Bagian Para, Semas, mengatakan mereka akan memulai fase dialog baru dengan masyarakat adat dan kelompok tradisional lainnya di Amazon.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan besar sepakat membeli kredit karbon pengimbang emisi yang berasal dari program konservasi hutan hujan Amazon di Negara Bagian Para.

Baca juga: DNV Proyeksikan Emisi Karbon di 2050 Turun

Total transaksi pembelian sertifikat karbon tersebut senilai 180 juta dollar AS (Rp 2,7 triliun) melalui inisiatif konservasi hutan LEAF Coalition, yang didirikan pada 2021 bersama sekelompok perusahaan dan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

"Transaksi dengan Koalisi LEAF akan diselesaikan pada 2025, setelah selesainya proses pembangunan kolektif ini," bunyi pernyataan Pemerintah Para, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (15/10/2024).

Emergent, koordinator nirlaba Koalisi LEAF, mengatakan konsultasi belum dimulai di Para mengenai perjanjian LEAF.

Emergent menegaskan, tidak ada kredit karbon yang akan ditransaksikan hingga setelah proses konsultasi.

Baca juga: Ketahui Sumber-sumber Jejak Karbon yang Dihasilkan Manusia

"Kami sangat yakin bahwa Para sedang mengembangkan sistem REDD+ dengan partisipasi aktif dari berbagai komunitas dan penerima manfaat yang berperan aktif dalam mengurangi deforestasi," kata juru bicara Emergent.

REDD+ adalah strategi mitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperlambat, menghentikan, dan membalikkan deforestasi.

Salah satu organisasi masyarakat adar yang terlibat aktif dalam mempromosikan konsultasi adalah Federasi Masyarakat Adat Para (FEPIPA).

FEPIPA mendesak agar masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam konsultasi karbon kredit di hutan.

Baca juga: Keanekaragaman Tanaman Pertanian Bisa Tingkatkan Penyerapan Karbon oleh Tanah

Pemimpin FEPIPA Concita Sompre mengatakan, penjualan kredit karbon adalah solusi yang tepat bagi masyarakat adat.

Meski demikian, Sompre menyatakan masyarakat adat merasa tidak mendapat informasi lengkap mengenai kesepakatan kresit karbon.

Dia menyatakana, konsultasi yang akan dilakukan harus menjelaskan bagaimana manfaatnya akan dibagi.

"Dalam perjanjian pembagian manfaat, kami masyarakat adat akan, bersama dengan penerima manfaat lain yang tinggal di negara bagian, menyepakati berapa banyak yang akan diterima masing-masing pihak," papar Sompre.

Baca juga: Penerapan Karbon Dioksida Tak Lagi Berguna Jika Suhu Bumi Lampaui Batas

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Banjir Sumatera dan Amanah Kolektif Menjaga Ruang Hidup
Banjir Sumatera dan Amanah Kolektif Menjaga Ruang Hidup
Pemerintah
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Swasta
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan 'Illegal Logging'
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan "Illegal Logging"
Pemerintah
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
LSM/Figur
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Pemerintah
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Pemerintah
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Pemerintah
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Pemerintah
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
LSM/Figur
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Pemerintah
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Swasta
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau