KOMPAS.com - Pemerintah Negara Bagian Para di Brasil akan berkonsultasi dengan masyarakat adat mengenai benefit penjualan sertifikat atau kredit karbon di hutan hujan Amazon.
Sekretariat Lingkungan Negara Bagian Para, Semas, mengatakan mereka akan memulai fase dialog baru dengan masyarakat adat dan kelompok tradisional lainnya di Amazon.
Sebelumnya, sejumlah perusahaan besar sepakat membeli kredit karbon pengimbang emisi yang berasal dari program konservasi hutan hujan Amazon di Negara Bagian Para.
Baca juga: DNV Proyeksikan Emisi Karbon di 2050 Turun
Total transaksi pembelian sertifikat karbon tersebut senilai 180 juta dollar AS (Rp 2,7 triliun) melalui inisiatif konservasi hutan LEAF Coalition, yang didirikan pada 2021 bersama sekelompok perusahaan dan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
"Transaksi dengan Koalisi LEAF akan diselesaikan pada 2025, setelah selesainya proses pembangunan kolektif ini," bunyi pernyataan Pemerintah Para, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (15/10/2024).
Emergent, koordinator nirlaba Koalisi LEAF, mengatakan konsultasi belum dimulai di Para mengenai perjanjian LEAF.
Emergent menegaskan, tidak ada kredit karbon yang akan ditransaksikan hingga setelah proses konsultasi.
Baca juga: Ketahui Sumber-sumber Jejak Karbon yang Dihasilkan Manusia
"Kami sangat yakin bahwa Para sedang mengembangkan sistem REDD+ dengan partisipasi aktif dari berbagai komunitas dan penerima manfaat yang berperan aktif dalam mengurangi deforestasi," kata juru bicara Emergent.
REDD+ adalah strategi mitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperlambat, menghentikan, dan membalikkan deforestasi.
Salah satu organisasi masyarakat adar yang terlibat aktif dalam mempromosikan konsultasi adalah Federasi Masyarakat Adat Para (FEPIPA).
FEPIPA mendesak agar masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam konsultasi karbon kredit di hutan.
Baca juga: Keanekaragaman Tanaman Pertanian Bisa Tingkatkan Penyerapan Karbon oleh Tanah
Pemimpin FEPIPA Concita Sompre mengatakan, penjualan kredit karbon adalah solusi yang tepat bagi masyarakat adat.
Meski demikian, Sompre menyatakan masyarakat adat merasa tidak mendapat informasi lengkap mengenai kesepakatan kresit karbon.
Dia menyatakana, konsultasi yang akan dilakukan harus menjelaskan bagaimana manfaatnya akan dibagi.
"Dalam perjanjian pembagian manfaat, kami masyarakat adat akan, bersama dengan penerima manfaat lain yang tinggal di negara bagian, menyepakati berapa banyak yang akan diterima masing-masing pihak," papar Sompre.
Baca juga: Penerapan Karbon Dioksida Tak Lagi Berguna Jika Suhu Bumi Lampaui Batas
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya