RI Sepakati Perdagangan Karbon hingga Dapat Pendanaan Dalam Konferensi Iklim Dunia

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menyepakati kerja sama perdagangan karbon, hingga mendapatkan pendanaan iklim dalam United Nations Climate Change Conference 2024.

Pertama, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengungkapkan, Conference of Parties (COP) 29 menyepakati Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG).

Ini merupakan komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang, termasuk Indonesia yakni 300 miliar dollar AS per tahun hingga 2035.

Baca juga:

• Perubahan Iklim Ancam Pasokan Pangan Global
• Perempuan Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim, Penggerak Solusi Inovatif

”Forum negosiasi multilateral tidaklah dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan kesepakatan yang sesuai keinginan kita," ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

"Delegasi Indonesia telah menyiapkan plan B, untuk mendapatkan tangible result dari apa yang kami targetkan sebagai low hanging fruits (peluang yang bisa diambil)," tambah dia.

Kedua, menyepakati Article 6 of the Paris Agreement terkait mekanisme kerja sama untuk mendukung NDC. Karena itu, pemerintah bakal memaksimalkan peluang perdagangan karbon dengan mengantisipasi potensi junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional sesuai prosedur UNFCCC.

Ketiga, sepakat dengan Agenda Loss and Damage (LnD) Fund di mana beberapa negara maju berencana membiayai negara yang rentan terhadap perubahan iklim sebesar 731 juta dollar AS.

Selain itu, Indonesia bergabung dengan Friends of Ocean menginisiasi pengarusutamaan hubungan laut dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada NDC.

"Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta ton karbon dioksida. Selain itu  Indonesia menawarkan kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi”, ungkap Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S Djojohadikusumo.

Berkait hal itu, lanjut dia, pemerintah bakal membangun pembangkit listrik berkapasitas 103 Gigawatt (GW). Sebanyak 75 persen di antaranya, menggunakan energi batu terbarukan (EBT).

Baca juga:

• PLN Jalin Kolaborasi dengan Pemain EBT Global untuk Transisi Energi
•  Metode Penghitungan Karbon Perlu Disatukan untuk Capai Net Zero Emission

Hashim menyebut, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam pun akan dibangun. Di sisi lain, menurut dia, pemerintah Indonesia tidak akan menghilangkan PLTU batu bara tetapi menurunkan jumlahnya.

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto menyetujui reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare tengah disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategisnya.

“Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,” papar Raja Juli.

Pada COP29, Indonesia menjalin kerja sama bilateral antara lain peluncuran mutual recognition arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui proyek investasi Jepang.

Lalu, kerja sama dengan World Resources Institute untuk membahas forest monitoring system. Kerja sama dengan Gold Standard dan Leaf Coalition untuk membahas pengakuan standar dan metodologi pasar karbon sukarela.