Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 17 Desember 2024, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Grup band metal asal Solo, Down For Life, merilis video klip yang menyuarakan ancaman kehilangan hutan adat yang dihadapi masyarakat adat Dayak Kualan di Kalimantan Barat.

Video klip berjudul Prahara Jenggala tersebut dirilis bebarengan dengan festival musik tahunan Rock in Solo 2024 di Kalipepe Land, Sabtu (14/11/2024).

Saat ini, masyarakat adat Dayak Kualan di Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup mereka akibat kehadiran perusahaan hutan tanaman industri.

Baca juga: Konser Metal di Solo Turut Suarakan Krisis Iklim dan Ketimpangan

Konsesi perusahaan tersebut terletak sekitar 1 kilometer dari desa mereka dan menyerobot hutan adat.

Vokalis sekaligus frontman Down For Life Stephanus Adjie mengatakan, meski berasal dari Jawa Tengah, video klip tersebut ingin menyuarakan bahwa kerusakan lingkungan terjadi di mana saja.

"Kami juga ingin mengajak para pendengar untuk aware bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena pemerintah kita yang kecanduan dengan pembangunan yang mengabaikan kemanusiaan dan itu memicu ketimpangan sosial, orang kaya yang merebut ruang masyarakat adat," kata Adjie dikutip dari siaran pers.

Adjie menuturkan, kondisi negara sekitar dua sampai tiga tahun belakangan memantik mereka untuk mengeluarkan amarah lewat karya.

Pasalnya, mereka dengan mudah melihat potret ketimpangan yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin.

Baca juga: Dari Tapal Batas Negeri, Masyarakat Dayak Berjuang Lindungi Anak Lewat Peraturan Adat

"Sebagai warga Solo dan warga yang tinggal di Jawa, kita bisa melihat betapa buruknya pembangunan dan tata ruang yang berantakan," tutur Adjie.

Salah satu masyarakat adat Dayak Kualan Ratius menuturkan, hutan yang diserobot perusahaan merupakan merupakan sumber mata pencaharian mereka.

Di hutan tersebut ada berbagai jenis tanaman sebagai sumber mata pencaharian seperti durian, bambu, sawit, tengkawang, karet, dan lain sebagainya.

Selama bertahun-tahun lamanya, hutan tersebut turun-temurun dikelola oleh warga desa. 

"Obat-obatan juga bisa kita ambil dari hutan. Namun sekarang, banyak lahan masyarakat yang diambil oleh perusahaan. Tidak hanya mengambil lahan masyarakat dan menghancurkan tanaman-tanaman kami, tapi ketika kami memperjuangkan hak, kami dilaporkan dan harus berhadapan dengan polisi," ujar Ratius.

Baca juga: Cerita MMS Group Indonesia Melestarikan Cagar Budaya Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur

Pengampanye Bioenergi Trend Asia Amalya Oktaviani menuturkan, apa yang terjadi di Kualan Hilir adalah salah satu contoh di mana hutan alam dibabat dan digantikan dengan tanaman perkebunan. 

Akibatnya adalah penyingkiran masyarakat adat, hilangnya biodiversitas termasuk satwa langka dan endemik, serta semakin parahnya krisis iklim akibat emisi karbon yang dilepas dari deforestasi. 

Amalya menyampaikan, pengembangan bioenergi termasuk biomassa yang akan digunakan sebagai pengganti batu bara untuk menghasilkan listrik akan memicu perluasan deforestasi.

"Yang kita butuhkan sekarang dalam menghadapi krisis iklim adalah dorongan ke energi bersih, terbarukan yang berkelanjutan. Serta mulai mendorong pengelolaan sumber daya, baik itu energi dan hutan berbasiskan komunitas masyarakat," ujar Amalya.

Baca juga: Kemenhut Siapkan Hutan untuk Produksi Bioetanol dari Aren

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perancis Larang Bahan Kimia Abadi PFAS dalam Kosmetik dan Pakaian, Apa Itu?
Perancis Larang Bahan Kimia Abadi PFAS dalam Kosmetik dan Pakaian, Apa Itu?
Pemerintah
Tanaman Ternyata Tak Banyak Menyerap Karbon Dioksida, Mengapa?
Tanaman Ternyata Tak Banyak Menyerap Karbon Dioksida, Mengapa?
LSM/Figur
Urban Farming Bisa Turunkan Suhu Kota, Ini Hasil Riset IPB
Urban Farming Bisa Turunkan Suhu Kota, Ini Hasil Riset IPB
Pemerintah
TPST 74 Ton di IKN Disiapkan untuk Antisipasi Pertumbuhan Populasi
TPST 74 Ton di IKN Disiapkan untuk Antisipasi Pertumbuhan Populasi
Pemerintah
Pola Makan Termasuk Kunci untuk Cegah Pemanasan Global
Pola Makan Termasuk Kunci untuk Cegah Pemanasan Global
LSM/Figur
Asap Kebakaran Hutan Lepaskan Polusi Lebih Besar dari Dugaan
Asap Kebakaran Hutan Lepaskan Polusi Lebih Besar dari Dugaan
LSM/Figur
Teluk Palu Jadi Jalur Penting untuk Burung Migrasi
Teluk Palu Jadi Jalur Penting untuk Burung Migrasi
LSM/Figur
Limbah Produksi Garam Berpotensi untuk Industri Farmasi, tapi..
Limbah Produksi Garam Berpotensi untuk Industri Farmasi, tapi..
Pemerintah
7 Resolusi Tahun Baru 2026 agar Hidup Lebih Ramah Lingkungan
7 Resolusi Tahun Baru 2026 agar Hidup Lebih Ramah Lingkungan
LSM/Figur
Limbah Residu Sulit Diolah di Indonesia, Ada Tisu Bekas hingga Puntung Rokok
Limbah Residu Sulit Diolah di Indonesia, Ada Tisu Bekas hingga Puntung Rokok
Pemerintah
Potensi Tsunami Danau Maninjau, BMKG Jelaskan Peran Segmen Kajai-Talamau
Potensi Tsunami Danau Maninjau, BMKG Jelaskan Peran Segmen Kajai-Talamau
Pemerintah
Hujan Lebat Diprediksi Terjadi Awal Tahun 2026, BMKG Rilis Daftar Daerah Terdampak
Hujan Lebat Diprediksi Terjadi Awal Tahun 2026, BMKG Rilis Daftar Daerah Terdampak
Pemerintah
Dari Tanah “Sakit” ke Lumbung Harapan, Ini Kisah Pengawalan Pertanian Jaga Ketahanan Pangan Desa
Dari Tanah “Sakit” ke Lumbung Harapan, Ini Kisah Pengawalan Pertanian Jaga Ketahanan Pangan Desa
BUMN
Kebijakan Pelarangan Sawit di Jabar Disebut Tak Berdasar Bukti Ilmiah
Kebijakan Pelarangan Sawit di Jabar Disebut Tak Berdasar Bukti Ilmiah
LSM/Figur
Sampah Campur Aduk, Biaya Operasional 'Waste to Energy' Membengkak
Sampah Campur Aduk, Biaya Operasional "Waste to Energy" Membengkak
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau