Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transisi Energi Indonesia Lambat, Regulasi Tak Jelas Sebabnya

Kompas.com - 24/12/2024, 19:03 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Ia menilai, pemerintah berupaya memperpanjang umur PLTU batu bara dengan berbagai teknologi. Co-firing, misalnya, yang mencampurkan kayu dengan bahan bakar fosil.

Baca juga: PLTU Lontar Manfaatkan Sampah Biomassa Jadi Bahan Bakar  

“Jadi PLTU-nya dicampur dengan kayu, sehingga bisa memperpanjang terus umur PLTU batu baranya. Kalau terus diperpanjang umur PLTU batu bara, kapan kita melakukan transisi energi, karena masih terus menggunakan batu bara,” ungkap Bhima.

Menurut dia, rencana pemerintah mengganti PLTU batu bara dengan gas hanya memberikan solusi sementara bukan jangka panjang. Gas dianggap memiliki emisi lebih rendah meski termasuk bahan bakar fosil. 

“Banyak sekali model dari pengembangan energi terbarukan masuk dalam kategori solusi palsu,” ucap Bhima.

Celios pun menyoroti meningkatnya jumlah pembangkit PLTU di kawasan industri. Banyak perusahaan membangun PLTU mereka sendiri. PLN gagal memasok energi terbarukan ke kawasan industri.

 “Begitu kencang wacana transisi energi, ternyata tidak sejalan dengan praktek produksi batu bara kita yang terus meningkat tinggi. Jumlah PLTU batu baranya bukan berkurang tetapi terus bertambah signifikan,” terang dia.

Baca juga: Indonesia Perlu Segera Tetapkan Peta Jalan Pensiunkan Dini PLTU Batu Bara 

Di samping itu, produsen batu bara yang semula banyak menyuplai PLTU milik PLN di Jawa dan Bali, kini mengincar pasar di kawasan industri Sulawesi serta Maluku.

Bhima menyatakan, Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar untuk pembangunan transimisi energi di setiap pulau.

Penyusunan skema dan regulasi terkait perizinan maupun insentif yang sesuai penting dilakukan untuk menarik investor. Pemerintah juga didorong segera mengesahkan RUU EBT untuk memperkuat regulasi yang mendukung transisi energi.

“Sudah punya komitmen yang lugas di forum internasional. Maka perlu keluarkan segera daftar PLTU yang akan dipensiunkan pada 2025,” tutur Bhima.

Baca juga: Pemensiunan PLTU Batu Bara Sejak 2024 Bisa Cegah 182.000 Kematian akibat Polusi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Usai BRGM Dibubarkan, 26.000 Hektar Gambut Terbakar, Siapa Kini yang Bertanggung Jawab?
Usai BRGM Dibubarkan, 26.000 Hektar Gambut Terbakar, Siapa Kini yang Bertanggung Jawab?
LSM/Figur
Belantara Foundation Ingatkan Pentingnya Koeksistensi untuk Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia
Belantara Foundation Ingatkan Pentingnya Koeksistensi untuk Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia
LSM/Figur
KLH Usul Pemda Tarik Retribusi untuk Kelola Sampah Jadi Energi Listrik
KLH Usul Pemda Tarik Retribusi untuk Kelola Sampah Jadi Energi Listrik
Pemerintah
BRIN Wanti-wanti Hujan Mikroplastik Tak Hanya Terjadi di Jakarta
BRIN Wanti-wanti Hujan Mikroplastik Tak Hanya Terjadi di Jakarta
Pemerintah
Pemanfaatan Teknologi CCS Justru Berisiko Tingkatkan Emisi Karbon
Pemanfaatan Teknologi CCS Justru Berisiko Tingkatkan Emisi Karbon
LSM/Figur
Terang Lampu Surya Selamatkan Penyu, Kurangi Kasus Terjerat hingga 63 Persen
Terang Lampu Surya Selamatkan Penyu, Kurangi Kasus Terjerat hingga 63 Persen
LSM/Figur
PSN Merauke Dikritik Picu Deforestasi, Pemerintah Bilang Siap Reforestasi
PSN Merauke Dikritik Picu Deforestasi, Pemerintah Bilang Siap Reforestasi
Pemerintah
UNEP Kucurkan 100 Juta Dolar AS untuk Aksi Iklim, Indonesia Termasuk Penerima
UNEP Kucurkan 100 Juta Dolar AS untuk Aksi Iklim, Indonesia Termasuk Penerima
Pemerintah
Intervensi Pangan Berkelanjutan Perlu Libatkan Anak dan Remaja
Intervensi Pangan Berkelanjutan Perlu Libatkan Anak dan Remaja
LSM/Figur
Standar Baru Emisi Disepakati, Peluang Akhiri Kekacauan Perhitungan
Standar Baru Emisi Disepakati, Peluang Akhiri Kekacauan Perhitungan
Swasta
Kemenhut: Kelompok Tani Hutan Bakal Pasok Produk ke Kopdes Merah Putih
Kemenhut: Kelompok Tani Hutan Bakal Pasok Produk ke Kopdes Merah Putih
Pemerintah
Perpres Baru Akui Semua Skema Karbon, Akhiri Tumpang Tindih Proyek Hijau
Perpres Baru Akui Semua Skema Karbon, Akhiri Tumpang Tindih Proyek Hijau
LSM/Figur
IESR: Harga Listrik akan Mahal jika Pemerintah Pertahankan PLTG
IESR: Harga Listrik akan Mahal jika Pemerintah Pertahankan PLTG
LSM/Figur
Prabowo Teken Perpes 110 Tahun 2025, Disebut Bisa Percepat Investasi Hijau
Prabowo Teken Perpes 110 Tahun 2025, Disebut Bisa Percepat Investasi Hijau
Pemerintah
BNPB: Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Karhutla Jadi Bencana Paling Dominan sejak Awal 2025
BNPB: Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Karhutla Jadi Bencana Paling Dominan sejak Awal 2025
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau