Celios Usulkan 16 Langkah Penguatan Hilirisasi Tembaga dan Bauksit

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi Center of Economic and Law Studies (Celios) berjudul Nexus Ambisi Nilai Tambah dan Tata Kelola Hilirisasi Tembaga Bauksit di Indonesia mengungkap 16 langkah bagi pemerintah untuk memperkuat hilirisasi tembaga dan bauksit. 

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan, usulan itu dimulai dari kebijakan, insentif, hingga kesejahteraan masyarakat lokal.

"Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan hilirisasi tambang konsisten, tidak berubah-ubah, dan memiliki arah jangka panjang," ungkap Bhima dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

Kedua, memberikan insentif fiskal secara selektif dan terukur kepada investor yang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri dengan catatan memiliki rencana transisi energi, dan pengolahan limbah yang baik.

Ketiga, pemerintah perlu memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membangun smelter sesuai tenggat waktu.

Keempat, membangun infrastruktur energi yang memadai yaitu pembangkit listrik dari energi terbarukan guna mendukung operasi smelter yang membutuhkan energi besar.

Kemudian, memperbaiki jaringan transportasi agar memastikan pengangkutan bahan baku dan produk hilir sampai dengan baik.

Keenam, mewajibkan transfer teknologi dari investor asing ke tenaga kerja maupun perusahaan lokal.

"Selanjutnya, melatih tenaga kerja lokal untuk menguasai teknologi pengolahan tembaga dan bauksit sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Lalu mendorong perusahaan nasional bekerja sama dengan investor asing untuk membangun smelter berteknologi tinggi yang rendah karbon," ucap Bhima.

Langkah kesembilan yakni mengevaluasi secara berkala proyek hilirisasi untuk memastikan keberlanjutan serta efisiensi operasional.

Sepuluh, memperketat standar lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas pengolahan dan pemurnian.

"(Pemerintah perlu) mewajibkan perusahaan tambang merehabilitasi lahan bekas tambang untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan transparansi dalam perizinan dan pelaporan produksi untuk mencegah korupsi serta eksploitasi berlebihan," jelas dia.

Bhima menyampaikan, langkah ke-13 yang diusulkan dalam laporan ialah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan smelter dan operasional tambang.

Ke-14, pemerintah harus mendorong industri yang menggunakan produk hilir tembaga seperti kabel, komponen elektronik dan bauksit yakni aluminium ataupun bahan konstruksi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Selanjutnya, mengintegrasikan proyek hilirisasi dengan pengembangan ekonomi daerah di sekitar lokasi tambang.

Terakhir, memberikan prioritas kepada masyarakat lokal dalam perekrutan tenaga kerja dan penyediaan kontrak bagi UMKM setempat.

"Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sektor tambang tembaga dan bauksit sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional," papar Bhima.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong 28 komoditas untuk program hilirisasi.

Komoditas hilirisasi tersebut mencakup batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi stacy, emas perak, timbal aspal, pasir, mangan, kobalt, logam, minyak bumi, gas alam, minyak kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, gaku gelondongan, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, garam, pala, coklat, dan ikan nila.

"Arahan Pak Presiden Prabowo dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong pada semua sektor. Ada 26-28 komoditas yang akan didorong, terutama perikanan, kehutanan, pertanian, migas, dan minerba," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).