Dia menambahkan, jika hutan makin hilang misalnya demi campuran bahan bakar biomassa atau co-firing di PLTU, Indonesia bakal dikecam internasional.
Hal tersebut, ujar Bhima, dapat menurunkan dukungan pembiayaan global untuk konservasi hutan sekaligus transisi energi.
"Jelas instruksi Prabowo tidak berhasil diturunkan menjadi program implementatif yang berkualitas," papar Bhima.
Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup: Limbah Makan Bergizi Gratis Akan Jadi Kompos
Secara keseluruhan, kinerka kabinet Prabowo-Gibran dinilai mengecewakan. Sebab, sebanyak 42 responden menjawab buruk dan 42 persen menilai cukup.
Sisanya, 7 persen responden menilai sangat buruk dan 8 persen menila baik.
Dalam melakukan studi evaluasi kinerja kabinet Prabowo Gibran, Celios menyebutkan, studi tersebut berbeda dengan studi evaluasi kinerja pemerintah lainnya.
Biasanya, evaluasi kinerja pemerintah memilih masyarakat awam sebagai responden. Dalam stui di ini, Celios menggunakan survei berbasis expert judgment.
Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah.
Para jurnalis dipilih karena mereka memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
Baca juga: Investasi Berdampak Bisa Wujudkan Praktik Bisnis Ramah Lingkungan
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya