KOMPAS.com - Lembaga nirlaba Oxfam melaporkan, jumlah kekayaan hartawan terkaya di dunia semakin meningkat. Di sisi lain, kekayaan 60 persen orang terkaya didaparkan dari warisan, monopoli, hingga kolusi.
Dalam laporan berjudul Takers Not Makers tersebut, Oxfam menyebutkan 36 persen orang terkaya di dunia mendapatkan hartanya dari warisan.
Dari persentase tersebut, Oxfam merinci semua hartawan berusia di bawah 30 tahun merasiri kekayaan dari pendahulu mereka.
Baca juga: Emisi 1 Persen Hartawan Terkaya Dunia Bisa Tingkatkan Kelaparan hingga Kemiskinan
Kondisi tersebut akan menjadi mata rantai berikutnya. 30 tahun dari sekarang, 1.000 orang terkaya akan mewariskan harta kekayaan dengan total lebih dari 5,2 triliun kepada ahli waris mereka.
Lebih buruk lagi, warisan tersebut sebagian besar tidak akan dikenakan pajak. Analisis Oxfam menunjukkan, dua pertiga negara sama sekali tidak mengenakan pajak warisan kepada keturunan langsung.
Setengah dari miliarder dunia tinggal di negara-negara tanpa pajak warisan atas uang yang akan mereka berikan kepada anak-anak pewaris ketika mereka meninggal.
Amerika Latin adalah wilayah dengan volume kekayaan warisan tertinggi di dunia. Namun, hanya sembilan negara di wilayah tersebut yang mengenakan pajak atas warisan, hadiah, dan harta warisan.
"Hal ini dengan cepat menciptakan aristokrasi baru di mana kekayaan ekstrem diwariskan lintas generasi," tulis para peneliti Oxfam dalam laporan tersebut.
Baca juga: Negara Kaya dan Kepulauan Saling Tuding soal Biang Kerok Perubahan Iklim
Di satu sisi, peningkatan kekayaan para hartawan saat ini juga memiliki hubungan dengan kolusi.
Sebagian kekayaan ekstrem merupakan produk dari hubungan kroni antara orang-orang terkaya dan pemerintah.
Oxfam menilai, ada hubungan yang jelas antara bidang-bidang ekonomi yang rentan terhadap hubungan kroni semacam itu dan konsentrasi kekayaan.
"Pada dasarnya, ada lebih banyak miliarder dan orang-orang super kaya didi negara yang korup," tulis peneliti Oxfam.
Menurut penghitungan Oxfam, 6 persen dari kekayaan miliarder dunia berasal dari sumber-sumber kroni.
Baca juga: Konser Metal di Solo Turut Suarakan Krisis Iklim dan Ketimpangan
Di samping itu, ketika monopoli memperketat cengkeramannya pada berbagai industri, kekayaan para hartawan turut meroket.
Kekuatan monopoli meningkatkan kekayaan dan kesenjangan yang ekstrem di seluruh dunia.
Perusahaan-perusahaan yang memonopoli dapat mengendalikan pasar, menetapkan aturan dan ketentuan pertukaran dengan perusahaan dan pekerja lain.
Bahkan perusahaan yang memonopoli mampu menetapkan harga yang lebih tinggi tanpa kehilangan bisnisnya.
Baca juga: Celios: Industri Ekstraktif Jadi Akar Ketimpangan di Indonesia
Di sisi lain, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan global hampir tidak berubah sejak 1990.
Itu berarti kesenjangan ekonomi masih terus terjadi dan diperparah oleh berbagai faktor yang meningkatkan kekayaan para hartawan.
Kekayaan yang terkonsentrasi kepada segelintir orang turut melemahkan potensi redistribusi sumber daya yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan.
Kesenjangan juga memutus akses yang setara terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi hambatan besar dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan dan Tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan.
Selain itu, ketimpangan memperburuk dampak sosial seperti keterbatasan akses perempuan dan kelompok rentan terhadap hak dasar, yang menghambat realisasi Tujuan 5 Kesetaraan Gender.
Baca juga: Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk
Country Director Oxfam di Indonesia Maria Lauranti mengatakan, ketimpangan mengancam pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang.
"Sayangnya, situasi ketimpangan ekstrem lebih banyak berada di global south atau negara berkembang, seperti Indonesia," kata Maria dalam siaran pers yang diterima, Jumat (24/1/2025).
Maria menuturkan, kekayaan ekstrem merupakan warisan sejarah kolonial yang memperlebar ketimpangan antar negara.
Untuk mengatasinya, Maria mendesak solidaritas global yang perlu dipraktikkan oleh para pemimpin dunia.
"Solusi menurunkan ketimpangan tidak dapat dilakukan oleh satu negara untuk rakyatnya sendiri karena semua negara saling terhubung secara ekonomi dan politik. Ketimpangan harus menjadi agenda bersama untuk menyejahterakan semua orang di seluruh dunia," papar Maria.
Baca juga: Peneliti BRIN Sebut Aturan Agraria Semakin Rumit, Rentan Ketimpangan
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya