Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/01/2025, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, periode 2025–2030 merupakan masa yang krusial untuk membangun ekosistem yang dapat mempercepat keekonomian hidrogen hijau.

Hidrogen hijau berasal dari proses elektrolisis air dengan sumber energi terbarukan.

Dengan mempercepat keekonomian, hidrogen hijau bisa bersaing dengan hidrogen yang berasal dari proses steam methane reforming (SMR) yang bersumber dari gas alam.

Baca juga: Zona Ekonomi Terusan Suez Raih Investasi untuk Pengembangan Hidrogen Hijau

Hal tersebut disampaikan Fabby dalam diskusi kelompok terpimpin bertajuk Mengidentifikasi Pasar Hidrogen Hijau di Indonesia di Jakarta, Kamis (23/1/2025). 

Fabby menuturkan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.687 gigawatt (GW) yang dapat menjadi modal utama untuk mengembangkan hidrogen hijau.

Indonesia juga telah memiliki Strategi Hidrogen Nasional (SHN) sejak 2023 sebagai bagian dari upaya pemanfaatan hidrogen untuk mendukung dekarbonisasi 2060 atau lebih cepat. 

Namun, Fabby menilai SHN belum secara rinci merumuskan strategi untuk mempercepat pengembangan hidrogen hijau.

Baca juga: Ekspor Hidrogen Indonesia Berpotensi Hadapai Sejumlah Tantangan

Agar keekonomian hidrogen hijau tercapai, Fabby mendorong pemerintah serius memprioritaskan peta jalan pengembangan hidrogen hijau.

Dengan demikian, hidrogen hijau dapat diproduksi secara berkesinambungan dengan harga yang kompetitif di Indonesia pada 2030.   

"Untuk membuat harga hidrogen hijau lebih kompetitif, biaya listrik dari energi terbarukan harus ditekan mencapai di bawah 0,05 dollar AS per kWh, karena akan menentukan biaya produksinya," kata Fabby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (30/1/2025).

Selain itu, tambah Fabby, infrastruktur hidrogen perlu dibangun sedekat mungkin dengan lokasi permintaan sehingga dapat mengurangi biaya transportasi. 

"Pemerintah dapat memberikan insentif dan subsidi untuk mendukung penurunan biaya produksi hidrogen hijau, sehingga dapat bersaing dengan hidrogen abu-abu dan biru," jelas Fabby. 

Baca juga: PLN Kembangkan Teknologi Hidrogen Hijau sebagai Energi dan Bahan Bakar

Fabby menyatakan, pemerintah harus mampu memanfaatkan potensi besar energi terbarukan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, sekaligus memproduksi hidrogen hijau dan ammonia hijau untuk pemakaian dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor.

Pada 2023, konsumsi hidrogen di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 1,75 juta ton per tahun.

Dari total konsumsi tersebut, produksi urea menggunakan 88 persen, produksi amonia 4 persen, dan kilang minyak 2 persen. 

Namun, hidrogen yang digunakan masih didominasi oleh hidrogen abu-abu, yang memiliki intensitas karbon tinggi. 

Fabby menyatakan bahwa untuk mendorong permintaan hidrogen hijau, langkah awal dapat dimulai dengan memenuhi kebutuhan hidrogen dan ammonia dari industri pupuk, semen, dan sektor lain yang sulit didekarbonisasi.

Baca juga: PT PLN EPI Getol Kembangkan Hidrogen Hijau, Bidik Industri dan Transportasi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KKP Jelaskan Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Izin, Siapa Pemiliknya?
KKP Jelaskan Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Izin, Siapa Pemiliknya?
Pemerintah
BNPB Rinci Data Terbaru Korban Banjir Bali dan Uraikan Sebabnya
BNPB Rinci Data Terbaru Korban Banjir Bali dan Uraikan Sebabnya
Pemerintah
BNPB: 7 Wilayah di Bali Terdampak Banjir dan Longsor
BNPB: 7 Wilayah di Bali Terdampak Banjir dan Longsor
Pemerintah
Kemenko Pangan: MBG Kurang Ikan, Perlu Manfaatkan Pangan Akuatik
Kemenko Pangan: MBG Kurang Ikan, Perlu Manfaatkan Pangan Akuatik
Pemerintah
Tahun ini, Kemenhut Targetkan Rehabilitasi 15.387 Ha Mangrove di 4 Provinsi
Tahun ini, Kemenhut Targetkan Rehabilitasi 15.387 Ha Mangrove di 4 Provinsi
Pemerintah
Belanja Militer Global Melonjak, PBB Ingatkan Ancamannya pada SDGs
Belanja Militer Global Melonjak, PBB Ingatkan Ancamannya pada SDGs
Pemerintah
ZSL: Hanya 18 Persen Perusahaan Kehutanan Tropis Ungkap Asal Bahan Baku
ZSL: Hanya 18 Persen Perusahaan Kehutanan Tropis Ungkap Asal Bahan Baku
LSM/Figur
Atasi Ketimpangan, Menkeu Purbaya Didesak Bereskan Masalah Perpajakan
Atasi Ketimpangan, Menkeu Purbaya Didesak Bereskan Masalah Perpajakan
LSM/Figur
17 Truk Tak Lulus Uji Emisi, Pemilik Terancam 6 Bulan Penjara
17 Truk Tak Lulus Uji Emisi, Pemilik Terancam 6 Bulan Penjara
Pemerintah
ESG dan Potret Kecil Paradoksnya di Dunia Korporasi
ESG dan Potret Kecil Paradoksnya di Dunia Korporasi
LSM/Figur
5 Tahap Industri Otomotif Menuju Keberlanjutan, Bukan Lagi Biang Polusi
5 Tahap Industri Otomotif Menuju Keberlanjutan, Bukan Lagi Biang Polusi
Swasta
Konservasi Lahan 600 Ribu Hektare, APP Group Pertimbangkan Masuk Pasar Karbon
Konservasi Lahan 600 Ribu Hektare, APP Group Pertimbangkan Masuk Pasar Karbon
Swasta
Krisis Iklim Ancam Piala Dunia 2026, Stadion Tak Aman untuk Bertanding
Krisis Iklim Ancam Piala Dunia 2026, Stadion Tak Aman untuk Bertanding
LSM/Figur
Balai Tesso Nilo Umumkan Kematian Anak Gajah Tari, Penyebabnya Masih Diselidiki
Balai Tesso Nilo Umumkan Kematian Anak Gajah Tari, Penyebabnya Masih Diselidiki
Pemerintah
APP Group Kucurkan Rp 462M untuk Konservasi dan Restorasi 1 Juta Ha Lahan
APP Group Kucurkan Rp 462M untuk Konservasi dan Restorasi 1 Juta Ha Lahan
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau