Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun Rencana Aksi Nasional Tangani Sejumlah Kanker Prioritas

Kompas.com - 04/02/2025, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Pemerintah menyusun rencana aksi nasional (RAN) untuk menangani sejumlah kanker prioritas yakni eliminasi kanker leher rahim, menurunkan keparahan kanker payudara, kanker paru, kanker usus, dan kanker-kanker lain.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Selasa (4/1/2025).

"Tujuan program adalah downstaging atau menurunkan stadium saat didiagnosa pertama kali, sehingga angka kesintasannya dapat ditingkatkan dan mengurangi biaya pengobatan," kata Nadia, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Meski Kanker Bisa Diobati, Deteksi Dini Lebih Baik

Dengan angka kesakitan kasus baru sekitar 408.661 orang per tahun dan kematian 242.988 orang per tahun, kanker merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga setelah penyakit stroke dan jantung.

"Berdasarkan data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan tahun 2023 kanker menggunakan biaya untuk pengobatan yang kedua terbesar yaitu Rp 5,9 triliun," ucapnya.

Selain itu, pada kanker dewasa, angka kematian masih 70 persen. Artinya, tingkat keselamatan masih sangat rendah. 

Sedangkan pada kanker anak, hampir 70-80 persen berakhir pada kematian setelah ditemukan karena umumnya ditemukan pada stadium 3 atau 4.

Baca juga: Pencemaran Air Dapat Sebabkan Stunting Hingga Kanker

Untuk penurunan kasus baru, saat ini telah ditemukan vaksin guna mencegah terjadinya infeksi yang dapat memicu tumbuhnya kanker rahim, sehingga jenis kanker itu dapat dieliminasi.

Adapun dalam rencana aksi eliminasi kanker serviks, targetnya pada 2030 adalah 90 persen anak perempuan dan laki-laki berusia 15 tahun menerima vaksin, 75 persen dari seluruh wanita berusia antara 30 sampai dengan 69 tahun menjalani skrining dengan high performance test (DNA HPV).

"Dan 90 persen wanita yang teridentifikasi menderita lesi pra-kanker serviks dan kanker menerima pengobatan sesuai standar," kata Nadia.

Nadia berujar, pemerintah melakukan perluasan program deteksi dini kanker yaitu kanker leher rahim dengan pemeriksaan IVA dan PV DNA, kanker payudara dengan pemeriksaan payudara klinis (sadanis), periksa payudara sendiri (sadari), dan pemeriksaan USG.

Kemudian, kanker paru dengan skrining, serta kanker usus dengan skrining dan pemeriksaan tes darah samar.

Baca juga: Tantangan Tingginya Kanker di Indonesia: Gaya Hidup Tak Sehat hingga Kurang Dana

Untuk kanker pada anak, diperiksa melalui pemeriksaan mata pada usia 2-5 tahun. Selain itu pihaknya juga melakukan deteksi thalasemia melakukan pemeriksaan pada anak kelas 7 yang memiliki keluarga atau riwayat thalasemia, serta pada calon pengantin.

Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi kesehatan yang holistik baik di tingkat pelayanan primer hingga lanjutan, dari promosi, preventif, kuratif hingga paliatif.

Transformasi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu dibutuhkan penyusunan Rencana Kanker Nasional 2024–2034.

Nadia menuturkan, target dari Rencana Kanker Nasional bukan hanya untuk tenaga kesehatan, namun juga industri farmasi, industri perbekalan dan peralatan kesehatan, serta masyarakat umum yang bertujuan untuk meningkatkan layanan yang holistik kepada pasien.

Menurutnya, penyediaan obat dan alat kesehatan dalam negeri merupakan hal yang penting bagi pengembangan layanan kanker.

Baca juga: YKI Luncurkan 2 Program Guna Edukasi Masyarakat Soal Kanker

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Elpiji 3 Kg Langka, Gas Bumi Bisa Jadi Alternatif Pengganti?

Elpiji 3 Kg Langka, Gas Bumi Bisa Jadi Alternatif Pengganti?

Pemerintah
5 Jejak Karbon Harian Tak Terduga, Salah Satunya Kirim Meme

5 Jejak Karbon Harian Tak Terduga, Salah Satunya Kirim Meme

LSM/Figur
Peneliti Temukan Padi yang Mampu Reduksi Metana Hingga 70 Persen

Peneliti Temukan Padi yang Mampu Reduksi Metana Hingga 70 Persen

LSM/Figur
RPP KEN Disetujui, EBT Bakal Digenjot hingga 70 Persen pada 2040

RPP KEN Disetujui, EBT Bakal Digenjot hingga 70 Persen pada 2040

Pemerintah
Tutupan Karang Hidup dan Populasi Pari Manta di Raja Ampat Meningkat

Tutupan Karang Hidup dan Populasi Pari Manta di Raja Ampat Meningkat

Pemerintah
Pemerintah Susun Rencana Aksi Nasional Tangani Sejumlah Kanker Prioritas

Pemerintah Susun Rencana Aksi Nasional Tangani Sejumlah Kanker Prioritas

Pemerintah
Tanpa Inovasi Pembiayaan, Mustahil Bangun Tanggul Laut 700 Km

Tanpa Inovasi Pembiayaan, Mustahil Bangun Tanggul Laut 700 Km

Pemerintah
Studi: Permukaan Laut Global Naik Hingga 1,9 M pada 2100

Studi: Permukaan Laut Global Naik Hingga 1,9 M pada 2100

LSM/Figur
Emisi Karbon Industri Sepak Bola Dunia Setara dengan Satu Negara

Emisi Karbon Industri Sepak Bola Dunia Setara dengan Satu Negara

LSM/Figur
IESR: JETP Bukan 'Omon-omon', 230 Juta Dollar AS Mengucur pada 2024

IESR: JETP Bukan "Omon-omon", 230 Juta Dollar AS Mengucur pada 2024

LSM/Figur
Ikan Gobi Kerdil, Spesies Baru yang Ditemukan Ilmuwan di Teluk Saleh

Ikan Gobi Kerdil, Spesies Baru yang Ditemukan Ilmuwan di Teluk Saleh

LSM/Figur
DPR RI Setujui RPP Kebijakan Energi Nasional, Adaptasi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

DPR RI Setujui RPP Kebijakan Energi Nasional, Adaptasi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Pemerintah
Ombudsman: 3.888 Nelayan Rugi hingga Rp 24 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang

Ombudsman: 3.888 Nelayan Rugi hingga Rp 24 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang

Pemerintah
BNPB Semai 26 Ton Garam dalam Sepekan, Kendalikan Hujan Ekstrem

BNPB Semai 26 Ton Garam dalam Sepekan, Kendalikan Hujan Ekstrem

Pemerintah
Pemerintah Baru Gunakan EBT 15 GW untuk Listrik, Sisanya Didominasi Energi Fosil

Pemerintah Baru Gunakan EBT 15 GW untuk Listrik, Sisanya Didominasi Energi Fosil

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau