Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Besar IPB: Limbah Cair Pabrik Sawit Punya Nilai Ekonomi Jika Diolah

Kompas.com - 11/02/2025, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University Yanto Santosa menilai, limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dikelola dengan profesional.

Yanto mengatakan, LCPKS bisa mendukung laju pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sebagaimana dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Untuk menghindari persepsi bahwa LCPKS bersifat berbahaya, meskipun tidak mengandung unsur bahan berbahaya dan beracun (B3), perlu dilakukan perubahan istilah LCPKS dari limbah cair menjadi air limbah," kata Yanto, sebagaimana dilansir Antara, Senin (10/2/2025).

Baca juga: Heboh Kebun Sawit dalam Hutan Lindung

Lebih lanjut, Yanto menilai LCPKS terproses memiliki berbagai kandungan hara yang dapat dijadikan sebagai nutrisi organik bagi tanaman kelapa sawit melalui land application (LA).

LA sendiri merupakan salah satu teknik pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan cara mengalirkan limbah cair melalui sistem parit ke kebun.

Menurut kajian data terhadap 15 pabrik kelapa sawit (PKS), 80 persen mengalami peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) pada lahan yang diaplikasikan LCPKS, dibandingkan dengan lahan yang tidak diaplikasikan.

"Sedangkan 20 persen tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan," ujar Yanto.

Baca juga: YKAN: Emisi CO2 Naik 38 Persen jika Lahan Gambut Dikonversi ke Sawit

Dengan penerapan LA, pengelola mendapatkan keuntungan ekonomi dalam penghematan pupuk sekitar Rp 57 miliar per tahun per PKS.

Nilai ini menunjukkan potensi besar dalam efisiensi biaya produksi melalui pengelolaan limbah cair yang berkelanjutan.

Yanto juga mengatakan, LCPKS terbentuk dari senyawa-senyawa karbon yang juga berpotensi dijadikan sebagai sumber bahan bakar terbarukan bagi kendaraan maupun pembangkit tenaga listrik.

Selain itu, pemanfaatan LCPKS melalui sistem methane capture (MC) atau biodigester dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Baca juga: HGB Pagar Laut dan HGU Kebun Sawit Ilegal

"Meskipun investasi awal tinggi pada teknologi MC dan biodigester, keuntungan yang diperoleh dari penggantian bahan bakar minyak untuk boiler dan penjualan cangkang kelapa sawit memberikan nilai ekonomi yang signifikan," jelas Yanto.

Beberapa alternatif dari pemanfaatan LCPKS selain LA dan MC, misalnya dengan pengolahan berbasis alam dengan kombinasi LCPKS dan lalat black soldier fly (BSF) untuk menghasilkan produk bioplastik.

Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai palm acid oil (PAO), salah satu produk turunan LCPKS yang memiliki berbagai manfaat.

Hanya saja, Yanto menyampaikan saat ini masih terdapat berbagai kelemahan dalam penanganan LCPKS dari aspek teknis.

"Investasi terhadap teknologi pengelolaan LCPKS tergolong mahal sehingga diperlukan adanya sistem insentif yang berkelanjutan agar pengelolaan LCPKS dapat optimal," tutur Yanto.

Baca juga: DMSI Desak Pemerintah Batasi Ekspor Jelantah dan Limbah Sawit

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo
KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo
Pemerintah
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
LSM/Figur
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Pemerintah
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Pemerintah
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Pemerintah
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Swasta
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
BUMN
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
BUMN
Inisiatif Global Baru: IUCN Bentuk Kelompok Konservasi Mikroba
Inisiatif Global Baru: IUCN Bentuk Kelompok Konservasi Mikroba
Pemerintah
Kembangkan Kapasitas PLTN, Asia Tenggara Perlu Investasi 208 Miliar Dollar AS
Kembangkan Kapasitas PLTN, Asia Tenggara Perlu Investasi 208 Miliar Dollar AS
Swasta
Derawan Bangun TPS3R, Dorong Pariwisata Berkelanjutan
Derawan Bangun TPS3R, Dorong Pariwisata Berkelanjutan
LSM/Figur
KTM Solutions Ingatkan Laporan ESG Bukan Sekadar Dokumen Kepatuhan
KTM Solutions Ingatkan Laporan ESG Bukan Sekadar Dokumen Kepatuhan
Swasta
Kemenhut Buka Loker Tenaga Operator Input Data PPKH, Ini Syaratnya
Kemenhut Buka Loker Tenaga Operator Input Data PPKH, Ini Syaratnya
Pemerintah
AHY: Kami Harus Mengatasi Kemacetan
AHY: Kami Harus Mengatasi Kemacetan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau