Politik Tak Pengaruhi Bisnis untuk Perbaiki Pelaporan Keberlanjutan

KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Workiva akhir 2024 menemukan bahwa kalangan bisnis tetap tertarik meningkatkan transparansi pelaporan terkait iklim terlepas dari dinamika poltik.

Survei menemukan, 85 persen eksekutif di organisasi yang sedang merencanakan maupun telah melaporkan dampak iklim dari bisnisnya bakal tetap melanjutkan aksi tersebut terlepas adanya perubahan pada undang-undang atau peraturan negara setempat.

Workiva juga menemukan bahwa 97 persen eksekutif percaya bahwa pelaporan keberlanjutan akan menjadi keuntungan bisnis dalam waktu dua tahun. 

Dalam jajak pendapat terhadap 222 investor, Workiva juga menemukan bahwa 96 persen investor menilai bahwa pelaporan keberlanjutan berkontribusi pada kinerja bisnis, membuat perusahaan mampu mengidentifikasi inefisiensi dan mengantisipasi risiko.

Sebanyak 93 investor juga mengaku lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan yang memiliki laporan keuangan dan non keuangan (termasuk keberlanjutan) yang jelas dan lengkap.

"Para CEO saat ini membuat pilihan yang akan berpengaruh pada bisnis mereka bertahun-tahun mendatang," kata CEO Workiva Julie Iskow.

Baca juga: Keberlanjutan Jadi Kunci Keberhasilan Industri Olahraga

“Pelaporan keuangan dan keberlanjutan yang terjamin bukan sekadar langkah kepatuhan, tetapi pendekatan strategis untuk mengurangi risiko, mendorong kinerja, dan memperkuat kepercayaan investor,” tambahnya.

Workiva melakukan survei pada eksekutif dari seluruh dunia. Sebanyak 1601 eksekutif yang ditanya berasal dari beragam negara mulai dari Amerika Serikat hingga Singapura. Jadi, meski belum mencakup Indonesia, survei pada eksekutif cukup memberi gambaran tren global.

Keterbatasan mungkin ada pada survei investor yang terbatas pada Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada.  

Seperti diketahui, politik terkait langkah iklim dan keberlanjutan kini sangat dinamis. Di Amerika Serikat, Trump melakukan pemotongan anggaran di lembaga yang mendorong gerakan lingkungan. Di Uni Eropa, kebijakan ditekan untuk melemahkan agenda Green Deal.

Di Indonesia, aksi lingkungan juga mengalami hambatan. Ketidakpastian pendanaan menjadi salah satu penghambat dan pemicu keraguan pemerintah melanjutkan aksi iklim. 

Baca juga: Krisis Iklim Ancam Situs Warisan Alam Dunia, Terutama di Asia Tenggara