Masyarakat Adat Jadi Kunci Kedaulatan Pangan, RUU Mendesak Disahkan

Leuit dapat menyimpan hasil panen selama bertahun-tahun yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga menjaga ketahanan pangan di wilayah adat.

Sementara itu, Masyarakat Adat Boti di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki pengetahuan mendalam dalam mengelola sumber daya alam. 

Masyarakat adat tersebut memproduksi sendiri minyak kelapa untuk keperluan memasak, serta menerapkan teknik pengelolaan lahan yang memungkinkan mereka menanam dan memanen umbi-umbian meskipun kondisi tanah kering.

Baca juga: Pengabaian Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Bentuk Pelanggaran HAM

Untuk memastikan tidak ada anggota komunitas yang mengalami kekurangan pangan, Masyarakat Adat Boti juga mengandalkan modal sosial yang kuat. 

Selain memiliki kebun pribadi, Masyarakat Adat Boti mengelola kebun komunal yang dikelola secara kolektif. 

Proses penggarapannya dilakukan secara gotong-royong oleh seluruh anggota komunitas, dan hasil panennya diperuntukkan bagi mereka yang mengalami kesulitan.

Masih di NTT, Masyarakat Adat Leuhoe Kabupaten Lembata membudayakan konsumsi pangan lokal jali-jali atau Leye dalam bahasa Kedang. 

Baca juga: Momen Teguhkan Kebangsaan, RUU Masyarakat Adat Harus Disahkan 2025

Tradisi Puting Watar Ka Leye mewajibkan perempuan dari suku tertentu untuk mengkonsumsi Leye seumur hidup, menggambarkan eratnya keterkaitan pangan lokal dengan adat dan budaya.

Di tempat lain, yakni Papua, keanekaragaman pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah adat. 

Masyarakat yang tinggal di dataran rendah mengelola sumber daya alam dengan membangun "dusun sagu" yang dikelola berdasarkan hukum adat marga atau suku. 

Sementara itu, di dataran tinggi, pola pangan lebih berfokus pada budidaya umbi-umbian yang menjadi bagian dari tradisi turun-temurun.

Baca juga: COP16 Riyadh: Masyarakat Adat Desak Pengakuan hingga Pembiayaan Langsung