KOMPAS.com - Kehadiran delegasi Indonesia dalam sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69 atau Commission on the Status of Women) bertajuk “Women Forward: Shaping an Inclusive Digital Economy through Collaborative Vision” di New York (10/3/2025).
Partisipasi delegasi Indonesia ini menegaskan komitmen kuat Indonesia memajukan kesetaraan gender di tingkat global sekaligus mempresentasikan upaya kolektif berbagai organisasi perempuan di Indonesia dalam memperjuangkan hak dan pemberdayaan perempuan.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa meskipun ekonomi digital berperan penting dalam memacu inovasi dan perkembangan, perbedaan akses digital antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu yang signifikan.
“Pada tahun 2023, tercatat 244 juta laki-laki lebih banyak memiliki akses ke internet dibandingkan perempuan, dengan kesenjangan yang lebih besar di negara berpenghasilan rendah dan menengah," ungkapnya.
"Kita harus bertindak cepat untuk menutup ketimpangan digital yang masih membatasi perempuan dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital,” tegas Menteri PPPA.
Kesenjangan akses ke internet antara laki-laki dan perempuan berdampak pula pada keterbatasan akses digital para wirausaha perempuan dan juga literasi keamanan perempuan di ranah digital.
Menteri PPPA menyampaikan, wirausaha perempuan menghadapi berbagai tantangan, termasuk norma sosial dan budaya yang membatasi peran mereka.
Hal ini membuat keterbatasan akses perempuan terhadap keterampilan digital, pembiayaan, serta pasar digital, serta meningkatnya ancaman pelecehan dan kekerasan berbasis gender di dunia digital.
"Oleh karena itu, diperlukan intervensi sistemik agar transformasi digital benar-benar inklusif dan setara bagi semua,” ujar Menteri PPPA.
Baca juga: Jaga Nilai Ekonomi dan Tumbuhkan UMKM, BRI Raih 5 Penghargaan RBI Asia Trailblazer Awards 2025
Salah satu delegasi Indonesia, Vice President of International Council of Women (ICW) dan Standing Committee International Federation of Business and Professional Women (BPW)Giwo Rubianto turut menegaskan komitmen memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi tantangan kesetaraan gender.
Dalam kesempatan tersebut, sebagai Ketua Umum BPW Indonesia, Giwo juga berbagi pencapaian Indonesia dalam memberdayakan perempuan di sektor bisnis.
Dia menyampaikan, organisasi perempuan di Indonesia berhasil mendukung pertumbuhan perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi pada representasi perempuan sebesar 60 persen dari total sektor UMKM di Indonesia.
"Pencapaian ini menjadi bukti kekuatan perempuan pengusaha dan organisasi perempuan di indonesia dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif," tegas Giwo.
Selain itu, dalam seminar tersebut juga diselenggarakan Nota Kesepahaman (MoU) antara afiliasi BPW dari Malaysia, Nepal, Inggris, Brasil, Australia, Jerman, dan New Zealand.
MoU ini bertujuan memperkuat kerja sama internasional dan upaya bersama dalam mempromosikan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan secara global. Penandatanganan MoU disaksikan Presiden BPW International, Diana Barragan.
Ke depannya sebagai tindak lanjut MoU ini akan diselenggarakan konferensi lanjutan pada 24-26 Agustus 2025 di Putrajaya, Malaysia.
Konferensi ini diharapkan akan semakin memperkuat kerja sama antar negara yang telah menandatangani MoU dan memperdalam keterlibatan dalam inisiatif kesetaraan gender.
Baca juga: Berdaya di Desa, UMKM Gula Aren Ini Berhasil Ekspor Tembus Pasar Global Berkat BRI
"BPW Indonesia akan segera menandatangani MoU bersama dengan afiliasi BPW di beberapa negara untuk mendukung kesetaraan gender yang akan diimplementasikan di Indonesia," jelas Giwo.
Di sela-sela acara, Giwo juga bertemu Deputi Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB, Hari Prabowo, guna menyampaikan beberapa upaya-upaya berkelanjutan memajukan kesetaraan gender, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya