Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luas Perhutanan Sosial Indonesia Bisa Ditingkatkan Jadi 15 Juta Hektar

Kompas.com - 16/03/2025, 19:00 WIB
Yunanto Wiji Utomo

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan saat ini terdapat 7 juta hektar lahan yang berpotensi untuk dijadikan perhutanan sosial, yang menjadi salah satu dukungan untuk program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.

“Program perhutanan sosial ini kita punya rencana dan sekarang menjadi program strategis nasional,” ujar Menhut Raja Antoni di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Lebih lanjut, Raja Antoni menjelaskan perhutanan sosial sudah dimulai pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sehingga saat ini sebanyak 8,3 juta hektar telah digunakan para petani untuk perhutanan sosial.

“Ada potensi 12,7 juta yang sudah mulai dikerjakan pada periode lalu di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, sudah memiliki akses petani sekarang sekitar 8,3 juta, jadi masih ada sekitar 4 juta," ujar Menhut.

Baca juga: Masyarakat Sipil Dorong RUU Kehutanan Berpihak Perlindungan Rimba dan Masyarakat Adat

Ia menyebut, pihaknya kembali mengidentifikasi kembali dan menemukan adanya tambahan potensi lahan yang dapat dijadikan perhutanan sosial. Sehingga menurutnya saat ini terdapat 7 juta hektar yang dapat diberikan akses kepada para petani.

“Kemarin saya eksplor lagi potensinya bisa ditingkatkan dari 12,7 juta bisa jadi 15 juta. Artinya bisa sekitar 7 juta lagi masyarakat petani kita dapat diberikan akses pada perhutanan sosial,” katanya.

Menhut mengatakan dirinya saat ini mengajak para petani untuk dapat memaksimalkan dan memanfaatkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi. Selain itu, secara bersamaan masyarakat juga diajak untuk tetap menjaga hutan.

“Kalau dulu, pada masa lalu, para petani di kawasan hutan berjarak dengan hutan, dilarang masuk hutan, polisi hutannya galak-galak, kalau sekarang lebih humanis. Dan mengajak petani masuk ke hutan dan memanfaatkan, memaksimalkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi tapi secara bersamaan juga menjaga hutan,” jelas Raja Antoni.

“Jadi masih ada potensi yang luar biasa yang bisa kita berikan akses pada masyarakat,” imbuhnya.

Baca juga: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Seminar 'Beyond Productivity', PPM Manajemen Dorong Kesehatan Mental di Ruang Kerja
Seminar "Beyond Productivity", PPM Manajemen Dorong Kesehatan Mental di Ruang Kerja
Swasta
Ketika Industri Nikel Berdamai dengan Alam, Kisah Keberlanjutan Vale
Ketika Industri Nikel Berdamai dengan Alam, Kisah Keberlanjutan Vale
Swasta
EV Bukan Cuma Tren: Pacu Ekonomi Hijau, Pangkas Beban, Ciptakan 150 Ribu Green Jobs
EV Bukan Cuma Tren: Pacu Ekonomi Hijau, Pangkas Beban, Ciptakan 150 Ribu Green Jobs
LSM/Figur
PSN di Merauke Picu Invasi Sosio-Ekologis, Hutan dan Budaya Terancam
PSN di Merauke Picu Invasi Sosio-Ekologis, Hutan dan Budaya Terancam
LSM/Figur
Riset Dunia Ungkap, Biochar Bisa Jadikan Pengomposan Lebih Hijau
Riset Dunia Ungkap, Biochar Bisa Jadikan Pengomposan Lebih Hijau
LSM/Figur
Langkah Hijau Google, Rilis Fitur Pelaporan Emisi bagi Pengiklan
Langkah Hijau Google, Rilis Fitur Pelaporan Emisi bagi Pengiklan
Swasta
Lahan DAS Anai Terancam Semakin Kritis, Alih Fungsi Lahan Sebabnya
Lahan DAS Anai Terancam Semakin Kritis, Alih Fungsi Lahan Sebabnya
Pemerintah
Masa Peralihan Musim, BMKG Prediksi Hujan Lebat dan Karhutla Awal Oktober
Masa Peralihan Musim, BMKG Prediksi Hujan Lebat dan Karhutla Awal Oktober
Pemerintah
Segregation Plant Vale Indonesia, Wujud Komitmen Nol Sampah Menuju 2050
Segregation Plant Vale Indonesia, Wujud Komitmen Nol Sampah Menuju 2050
Swasta
Teknologi Canggih PT Vale Jaga Kejernihan Danau Matano
Teknologi Canggih PT Vale Jaga Kejernihan Danau Matano
Swasta
Negara Pulau Kecil Perlu 12 Miliar Dolar AS per Tahun untuk Hadapi Perubahan Iklim
Negara Pulau Kecil Perlu 12 Miliar Dolar AS per Tahun untuk Hadapi Perubahan Iklim
Pemerintah
Bayi Dugong Terlihat di Perairan Alor, Konservasi Berbasis Masyarakat Jadi Kunci
Bayi Dugong Terlihat di Perairan Alor, Konservasi Berbasis Masyarakat Jadi Kunci
LSM/Figur
Jalan Sehat, Ribuan Warga Gerak Lawan Polusi dan Pembakaran Sampah di Tangerang
Jalan Sehat, Ribuan Warga Gerak Lawan Polusi dan Pembakaran Sampah di Tangerang
Pemerintah
2026, Pemerintah Fokus Bangun Fasilitas Pengelolaan Sampah hingga Air Minum
2026, Pemerintah Fokus Bangun Fasilitas Pengelolaan Sampah hingga Air Minum
Pemerintah
PBB Desak Pendanaan Bertanggung Jawab untuk Mineral Transisi Energi
PBB Desak Pendanaan Bertanggung Jawab untuk Mineral Transisi Energi
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau