Di desa lain, peternak ikan lele mengelola limbah air kolam untuk menyiram tanaman hortikultura- inovasi sederhana yang menggabungkan efisiensi dan tanggung jawab lingkungan.
Yang mereka butuhkan bukan audit ESG, tetapi akses pasar, pelatihan inovasi produk, dan sistem pemasaran digital yang menjangkau luar desa. ESG baru akan bermakna jika turun ke lapangan dan tumbuh dari bawah.
Dari sosialisasi ke kolaborasi
Pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan startup seperti Temu Ide perlu membangun ekosistem kolaboratif yang inklusif.
Literasi keberlanjutan harus dijadikan bagian dari pelatihan UMKM, bukan dalam bentuk seminar satu arah, melainkan dialog dua arah yang menyesuaikan dengan bahasa dan realitas lokal.
Kita juga perlu membuka akses ke pembiayaan hijau yang ramah UMKM: tidak berbelit, tidak memerlukan jaminan berat, dan bisa digunakan untuk inovasi sederhana—seperti kemasan ramah lingkungan, pengelolaan limbah produksi, atau penghematan energi di bengkel kecil.
Terakhir, kita perlu menata ulang kebijakan ESG nasional agar tidak hanya mencerminkan indikator global, tetapi juga menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil: apakah mereka merasa dilibatkan, dibantu, dan didorong tumbuh secara adil?
Jika ESG ingin hidup di Indonesia, ia harus belajar dari warung kopi di desa, dari tangan perajin lokal, dan dari tantangan digital di pinggiran.
Bukan hanya menargetkan emisi rendah di korporasi besar, tapi memastikan pelaku usaha kecil juga berdaya menghadapi masa depan. Karena keberlanjutan bukan soal siapa paling hijau, tapi siapa yang paling tidak meninggalkan siapa pun.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
