Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Bersiap Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Ini

Kompas.com - 16/06/2025, 17:59 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di tahun ini. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP, Trian Yunanda, mengungkapkan sejauh ini ada 910 proposal yang tengah dikurasi.

Pihaknya juga mengidentifikasi lahan milik pemerintah atau bukan untuk mencegah adanya klaim sepihak.

"Kami harus memastikan bahwa lahan itu adalah lahan yang siap dibangun clear and clean, posisinya tidak terisolasi. Ini juga dekat dengan pelabuhan terutama dengan material untuk disiapkan di sana nanti," ujar Trian dalam acara Morning Sea di kantornya, Senin (16/6/2025).

Baca juga: Nelayan di Nusa Tenggara Pakai “Cold Storage” Bertenaga Surya

KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih rampung dalam empat bulan, dimuai dari Agustus 2025. Sejauh ini, KKP juga menyiapkan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan program.

Trian menyebut, instansinya telah membangun Kampung Nelayan Modern di Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua dengan anggaran hingga Rp 22 miliar per satu wilayah.

Keberhasilan pembangunan Kalamo Biak akan direplikasi dan dicontoh dalam pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih 2025. Trian memastikan, seluruh biaya pembangunan kampung nelayan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan. 

“KNMP merupakan pengembangan Kalamo, dengan anggaran yang disiapkan tiap lokasi sebesar Rp22 miliar. Ini merupakan atensi dari Presiden RI untuk mendorong produktivitas masyarakat perikanan yang berkelanjutan serta mengubah wajah kampung nelayan menjadi lebih tertata dan modern," ucap Trian.

Baca juga: Pengerukan Pasir Ilegal di Pulau Pari Picu Abrasi dan Ganggu Nelayan

Kampung nelayan yang bakal menjadi Kampung Nelayan Merah Putih harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan atau pembudidaya ikan minimal 80 persen.

Kedua, tersedia lahan dengan status yang jelas untuk pembangunan fasilitas produksi seluas lebih dari 1 hektare. Selain itu, kampung harus memiliki potensi sumber daya ikan, budi daya ikan, serta wisata bahari yang dapat dikembangkan.

KKP bakal membangun sejumlah fasilitas berupa dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan besarta drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran di kampung nelayan yang baru.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Usung Kearifan Lokal, BREWi JAYA Jadi Wujud Bisnis Berkelanjutan UB untuk Pendidikan Terjangkau
Usung Kearifan Lokal, BREWi JAYA Jadi Wujud Bisnis Berkelanjutan UB untuk Pendidikan Terjangkau
LSM/Figur
OECD: Biaya Kekeringan Diperkirakan Naik 35 Persen pada 2035
OECD: Biaya Kekeringan Diperkirakan Naik 35 Persen pada 2035
Pemerintah
Ramai PHK dan Susah Dapat Kerja? FAO Ajak Lirik Sektor Pertanian
Ramai PHK dan Susah Dapat Kerja? FAO Ajak Lirik Sektor Pertanian
LSM/Figur
Perubahan Iklim Bakal Bikin Aroma Vanila Alami Lebih Sulit Didapatkan
Perubahan Iklim Bakal Bikin Aroma Vanila Alami Lebih Sulit Didapatkan
LSM/Figur
KLH Perketat PROPER, Klaim Perusahaan Bakal Diikuti Survei Lapangan
KLH Perketat PROPER, Klaim Perusahaan Bakal Diikuti Survei Lapangan
Pemerintah
ITS Perluas Akses Beasiswa, Dorong Pendidikan Inklusif
ITS Perluas Akses Beasiswa, Dorong Pendidikan Inklusif
Swasta
MethaneSAT Hilang di Angkasa, Pemantauan Emisi Metana di Ujung Tanduk
MethaneSAT Hilang di Angkasa, Pemantauan Emisi Metana di Ujung Tanduk
Swasta
Mangrove Diselamatkan, Manusia dan Buaya Sama-Sama Aman
Mangrove Diselamatkan, Manusia dan Buaya Sama-Sama Aman
LSM/Figur
Jual Kayu Ilegal, Direktur Perusahaan Terancam 15 Tahun Penjara
Jual Kayu Ilegal, Direktur Perusahaan Terancam 15 Tahun Penjara
Pemerintah
Semua Kawasan Komersial di Jakarta Harus Kelola Sampah Mandiri, Tak Bebani APBD
Semua Kawasan Komersial di Jakarta Harus Kelola Sampah Mandiri, Tak Bebani APBD
Pemerintah
Bus Listrik Bisa Pangkas Emisi GRK, tetapi Berpotensi Jadi Proyek FOMO
Bus Listrik Bisa Pangkas Emisi GRK, tetapi Berpotensi Jadi Proyek FOMO
Swasta
Tambang Ancam Ekosistem Kerapu dan Ketahanan Pangan di Raja Ampat
Tambang Ancam Ekosistem Kerapu dan Ketahanan Pangan di Raja Ampat
LSM/Figur
Susu Terancam Panas Ekstrem, Produksinya Turun 10 Persen oleh Iklim
Susu Terancam Panas Ekstrem, Produksinya Turun 10 Persen oleh Iklim
Pemerintah
Setiap Makanan Berisiko Terkontaminasi Mikroplastik dari Kemasan
Setiap Makanan Berisiko Terkontaminasi Mikroplastik dari Kemasan
Pemerintah
Transisi Energi Terbarukan yang Adil Tingkatkan PDB Global 21 Persen
Transisi Energi Terbarukan yang Adil Tingkatkan PDB Global 21 Persen
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau