Pulau untuk Dijaga, Bukan Dijual: Jalan Menuju Wisata Berkelanjutan

ISU penjualan empat pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau (Kepri), melalui situs asing kembali mencuat dan mengguncang kesadaran kita sebagai bangsa maritim.

Dibalut dalam narasi “investasi”, praktik ini justru mengancam kedaulatan dan merusak masa depan ekologis kawasan pesisir.

Padahal, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 secara tegas melarang aktivitas pertambangan dan komersialisasi penuh di pulau-pulau kecil.

Namun, mengapa praktik-praktik yang menyerempet wilayah abu-abu hukum ini terus berulang?

Kepri: Provinsi maritim strategis yang terabaikan

Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi paling strategis di Indonesia: 96 persen wilayahnya adalah laut, dan memiliki lebih dari 2.400 pulau.

Letaknya sangat dekat dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka, serta bertetangga langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Baca juga: 4 Pulau Anambas Diiklankan di Situs Asing: Begini Kronologi Dugaan Penjualannya

Kepri bukan hanya etalase maritim Indonesia, tetapi juga gerbang utama bagi wisatawan mancanegara—terutama melalui Kota Batam, yang menempati posisi ketiga pintu masuk turis setelah Bali dan Jakarta (BPS Kepri, 2023).

Namun, hingga hari ini, potensi itu belum sepenuhnya terkelola. Infrastruktur dasar antarpulau masih minim. Aksesibilitas rendah.

Dan yang lebih mengkhawatirkan, orientasi pembangunan masih berkutat pada ekstraksi sumber daya—pasir, bauksit, dan lainnya—alih-alih konservasi dan wisata berkelanjutan.

Kasus terbaru di Anambas menggambarkan kegamangan tersebut. Empat pulau—Pulau Rintan, Tekongsendok, Lakok, dan Mala—disebut-sebut dipasarkan lewat situs luar negeri sebagai “pulau pribadi”.

Padahal, Perda Kabupaten Anambas No. 3 Tahun 2024 telah menetapkan pulau-pulau tersebut sebagai kawasan pariwisata.

Pemerintah pusat memang telah menegaskan bahwa tidak ada regulasi di Indonesia yang membenarkan penjualan pulau. Namun, kenyataan bahwa pulau-pulau itu masih terpampang dalam laman digital asing adalah sinyal lemahnya pengawasan dan koordinasi.

Mendorong pariwisata berbasis komunitas

Di tengah polemik ini, solusi yang inklusif dan berkelanjutan sebenarnya ada: Pariwisata berbasis komunitas (Community Based Tourism - CBT).

Ini bukan hanya tentang membuka akses pariwisata bagi investor besar, melainkan memberi ruang bagi warga lokal untuk berperan aktif sebagai pelaku utama—sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, pelaku UMKM, hingga penjaga ekosistem.

Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi tidak menetes ke bawah secara samar, melainkan tersebar secara adil. Rasa kepemilikan warga terhadap pulau pun akan meningkat, menjadikan mereka mitra aktif dalam menjaga lingkungan.

Baca juga: Berkaca dari Polemik 4 Pulau Aceh: Presiden (Lagi) Pahlawannya?

Studi KKP–UNDP (2022) menaksir potensi ekonomi biru Kepri—berbasis pariwisata, perikanan budidaya, dan konservasi—mencapai Rp 6 triliun–Rp 8 triliun per tahun. Angka ini jauh melampaui kontribusi tambang pasir atau bauksit yang merusak lanskap.

Namun, upaya ini akan sia-sia jika prinsip-prinsip dasar pembangunan pesisir terus diabaikan.

Menurut regulasi yang berlaku, 30 persen lahan pulau wajib menjadi milik negara untuk ruang publik dan lindung, serta 70 persen lainnya harus berupa ruang terbuka hijau. Sayangnya, aturan ini sering diakali atau diabaikan.

Transformasi pembangunan Kepri membutuhkan arah yang jelas: dari ekstraktif menjadi regeneratif.

Kita (mungkin) tidak butuh lagi tambang pasir. Kita butuh pelabuhan antarwilayah yang terintegrasi, konektivitas laut yang kuat, serta digitalisasi informasi wisata. Investasi seharusnya mendorong kualitas hidup warga, bukan menjual Tanah Air kita.

Pemerintah pusat tak boleh berpangku tangan. Bila serius ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Kepri adalah titik awalnya. Namun, itu hanya akan terwujud jika disertai keberanian politik, dukungan anggaran, dan pelibatan warga secara aktif dan setara.

Baca juga: Raja Ampat dan Kutukan Sumber Daya

Sebagaimana dikatakan Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, “Koperasi adalah usaha bersama untuk kesejahteraan bersama.”

Maka pengelolaan pulau-pulau kecil juga harus mencerminkan semangat kolektif tersebut, bukan semata-mata keuntungan investor.

Pulau bukan hanya soal komoditas. Mereka adalah rumah bagi ekosistem laut, benteng kedaulatan, dan masa depan serta tempat generasi mendatang akan tumbuh. Menjaga mereka bukan hanya soal hukum, tapi juga martabat kita sebagai bangsa bahari yang berkelanjutan.