Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Riset: Misinformasi Iklim Disebarkan Elit, Korporasi, dan Orang Pintar

Kompas.com, 24 Juni 2025, 12:39 WIB
Yunanto Wiji Utomo

Penulis

KOMPAS.com - Misinformasi perubahan iklim kerap kali dianggap bersumber dari pihak penyangkal iklim, mereka yang tidak terekspos pesan, dan yang kurang berpendidikan.

Namun, laporan International Panel on the Information Environment (IPIE) yang berbasis analisis sistematis lebih dari 300 publikasi ilmiah menunjukkan sebaliknya.

Misinformasi perubahan sengaja disebarkan oleh mereka yang berpendidikan dan kreatif menyusun pesan yang pada akhirnya menguntungkan pihaknya sendiri.

Menurut laporan IPIE yang terbit pada Juni 2025 tersebut, pihak-pihak tersebut utamanya adalah korporasi besar, lembaga pemerintahan, serta partai politik.

Laporan itu menunjukkan bahwa taktik penyebaran misinformasi iklim berubah dari sekadar menyangkal menjadi secara strategis berusaha skeptis terhadap perubahan iklim.

Contoh, manakala seorang ilmuwan menyampaikan manfaat ekonomi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pihak lain berupaya mendiskreditkan dan mempertanyakan manfaat ekonomi tersebut. 

Contoh lain, laporan menyebut, perusahaan bahan bakar fosil berupaya melakukan greenwashing pada jejak karbon mereka. 

Misinformasi perubahan iklim menyebar lewat media tradisional maupun media sosial, menarget siapa pun audiens-nya.

Baca juga: Perubahan Iklim Pangkas Panen Global Meski Petani Sudah Beradaptasi

Meski demikian, pihak yang berperan sebagai pengambil kebijakan merupakan target utama misinfornasi perubahan iklim tersebut.

Untuk menarget pengambil kebijakan, misinformasi bukan hanya disebarkan via pesan-pesan umum seperti berita dan posting media sosial.

Misinformasi juga disebarkan lewat konferensi ilmiah, laporan keberlanjutan, policy brief hingga beragam forum networking.

Laporan menyebut bahwa penyebaran misinformasi secara sistematis itu mendisrupsi upaya mengatasi perubahan iklim.

Apa yang perlu dilakukan menjadi kabur. Langkah strategis akhirnya menemui jalan buntu. Upaya untuk mengatasi krisis iklim pun jadi lambat.

IPIE mengusulkan 4 langkah strategis untuk menyelesaikannya. Pertama, standardisasi laporan keberlanjutan atau emisi karbon.

Kedua, langkah strategis memonitor klaim keberlanjutan oleh korporasi maupun pemerintah. Sayangnya, kini langkah ini pun sulit dilakukan.

Ketiga, memperkuat komunitas yang bisa membantah klaim-klaim atau misinformasi perubahan iklim yang disebarkan korporasi dan lembaga pemerintahan.

Terakhir, meningkatkan literasi media dan sains publik. Diharapkan, publik bisa mempertanyakan ragam pesan salah yang disebarkan.

Baca juga: Komisi Eropa Berencana Batalkan Penyusunan Regulasi Anti-Greenwashing

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
Pemerintah
Studi Ungkap 50 Persen Perairan Dunia Terkontaminasi Sampah
Studi Ungkap 50 Persen Perairan Dunia Terkontaminasi Sampah
LSM/Figur
Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050
Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050
Pemerintah
Ambisi Korsel: 60 Persen Motor Pengirim Barang Wajib Listrik pada 2035
Ambisi Korsel: 60 Persen Motor Pengirim Barang Wajib Listrik pada 2035
Pemerintah
Inggris Berencana Pangkas Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang
Inggris Berencana Pangkas Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang
Pemerintah
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Pemerintah
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Pemerintah
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Pemerintah
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
LSM/Figur
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
LSM/Figur
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Pemerintah
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Swasta
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
Swasta
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
LSM/Figur
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau