Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Moh Samsul Arifin
Broadcaster Journalist

Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data

Penyangkal Perubahan Iklim Terus Merongrong

Kompas.com, 3 Juli 2025, 12:38 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Meski ada formula premium untuk harga listrik dari energi terbarukan, seperti kata Bill Gates, tren harga listrik dari energi bersih menunjukkan tren turun.

Kementerian ESDM Indonesia menghitung harga listrik PLTS Terapung Cirata, Purwakarta sebesar 5,8 sen dolar AS per kilowatt jam Watt (kWh) atau sekitar Rp 907,6 per kWh.

Ini lebih murah dari tarif listrik ke konsumen rumah tangga nonsubsidi yang mencapai Rp 1.444,70 per kWh. Namun ini masih parsial dan lokal, serta belum mencerminkan PLTS di negeri kita, walau tetap "good news".

Transisi ke energi terbarukan memang terjal. Dan politik selalu mengintip, mengendap-endap dan menunggu waktu untuk memulai serangan serta memukul balik. Sekali tak mencerminkan dinamika kemajuan, bersiaplah digugat.

Partai sayap kanan populis, yakni Alternative for Germany (AfD), misalnya, bergabung dalam barisan yang menyangkal perubahan iklim sebagai strategi kampanye.

Dan seperti gerakan bongkotan yang menyangkal perubahan iklim, AfD tak percaya jika perubahan iklim disebabkan ulah manusia. Kini AfD menjadi kekuatan terbesar nomor dua di parlemen Jerman.

Baca juga: Sampah Karbon Raksasa, Mungkinkah Dihapus?

Amerika Serikat lebih parah. Di sana justru sang "kepala ikan" negara adidaya itu, Presiden Donald Trump yang membidik. AS kembali ke energi fosil, minyak, gas dan batu bara serta mengeluarkan negaranya dari Perjanjian Paris.

Menurut saya, ini tak menjelaskan Amerika karena di masa Joe Biden, negeri Abang Sam setia dengan Perjanjian Paris serta energi terbarukan.

Trump hanya terjebak dalam populisme yang bertopang pada keinginan memenuhi hasrat kinerja ekonomi yang berkilau, tanpa peduli terhadap sains.

Di tanah harapan kaum imigran itu politik sedang menelikung sains, setidaknya hingga empat tahun mendatang.

Pada 2024, suhu global rata-rata telah menyundul level 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-revolusi industri, menurut Copernicus Climate Change Service. Itu berarti melampaui batas toleransi yang ditetapkan Perjanjian Paris.

Mungkin para penyangkal akan bilang itu hal biasa atau tak perlu dibesar-besarkan. Skeptisisme, bahkan sinisme, adalah mesin pematah harapan mereka yang pro-iklim.

Namun, ada modal besar untuk terus optimistis. Survei mutakhir yang dipublikasikan Global Methane Hub, ViriyaENB, WRI Indonesia dan WWF Indonesia menyebutkan, 98 persen responden Indonesia percaya perubahan iklim dan 81 persen di antaranya meyakini kegiatan manusia sebagai penyebab utama (Bisnis.com, 6 Mei 2025).

Survei Indikator Politik Indonesia bareng Yayasan Indonesia Cerah tahun 2021 tak berbeda jauh. Sebanyak 82 persen responden (Gen-Z dan milenial) memiliki kepedulian tinggi terhadap isu perubahan iklim. Dan 61 persen memandang krisis iklim sebagai ulah manusia.

Namun, jangan buru-buru menutup pintu rumah dan tidur. Nasihat Michael Mann dalam "The New Climate War" patut dicamkan.

Dalam buku urutan pertama dari 25 buku rekomendasi Earth.Org tahun 2024 itu Mann mewanti-wanti penduduk bumi.

Kata Mann, industri bahan bakar fosil telah menyesuaikan taktiknya, dari penolakan iklim secara langsung hingga menghalangi dan mengalihkan beban tanggung jawab kepada individu, sehingga menunda tindakan yang diperlukan untuk mendorong perubahan sistemik.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
Pemerintah
Studi Ungkap 50 Persen Perairan Dunia Terkontaminasi Sampah
Studi Ungkap 50 Persen Perairan Dunia Terkontaminasi Sampah
LSM/Figur
Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050
Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050
Pemerintah
Ambisi Korsel: 60 Persen Motor Pengirim Barang Wajib Listrik pada 2035
Ambisi Korsel: 60 Persen Motor Pengirim Barang Wajib Listrik pada 2035
Pemerintah
Inggris Berencana Pangkas Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang
Inggris Berencana Pangkas Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang
Pemerintah
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Pemerintah
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Pemerintah
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Pemerintah
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
LSM/Figur
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
LSM/Figur
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Pemerintah
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Swasta
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
Swasta
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
LSM/Figur
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau