Irwan juga menyoroti ketimpangan sosial dalam konteks emisi karbon. Menurutnya, kelompok dengan pendapatan lebih tinggi cenderung menghasilkan emisi lebih besar karena pola konsumsi yang lebih intensif.
Namun, dampak dari emisi justru lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial, serta lebih rentan terhadap risiko perubahan iklim.
Untuk itu, IESR menyarakan dua strategi utama pengurangan emisi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Pertama, menurunkan emisi sektor transportasi melalui pengembangan infrastruktur ramah lingkungan.
Di perkotaan, hal ini mencakup integrasi moda transportasi, perluasan jalur sepeda, dan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik.
Di semi perkotaan, perluasan akses transportasi publik dan pembangunan fasilitas parkir terintegrasi menjadi prioritas.
Sementara di perdesaan, insentif untuk motor listrik dan pembangunan infrastruktur pengisian daya dinilai krusial, disertai peningkatan akses transportasi umum.
Baca juga: ITDP Dorong Pembatasan Kendaraan di Kawasan Rendah Emisi Jakarta
Kedua, ia mengatakan perlu adanya efisiensi energi rumah tangga melalui insentif atau subsidi perangkat hemat energi seperti lampu LED dan inverter, serta skema pembiayaan fleksibel untuk pemasangan panel surya.
Di sektor makanan, diperlukan edukasi publik dan kerja sama dengan produsen untuk mendorong konsumsi pangan rendah emisi, dengan memperhatikan ketersediaan dan keterjangkauan.
Pada akhirnya, pengurangan emisi karbon tidak bisa dilepaskan dari perubahan sistemik yang menyentuh keseharian masyarakat.
Strategi keberlanjutan yang adil perlu mempertimbangkan ketimpangan akses dan infrastruktur di tiap wilayah, agar transisi menuju masa depan rendah karbon dapat berjalan secara inklusif dan merata.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya