Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ITDP Dorong Pembatasan Kendaraan di Kawasan Rendah Emisi Jakarta

Kompas.com - 29/04/2025, 15:17 WIB
Eriana Widya Astuti,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com — Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mendorong optimalisasi tata kelola ruang dan infrastruktur untuk menjadikan Jakarta sebagai Kawasan Rendah Emisi (KRE).

Dalam laporannya tentang Dokumentasi Penerapan KRE di Kota Tua, ITDP merekomendasikan pembatasan kendaraan bermotor berbasis tingkat emisi secara menyeluruh di skala kota. Pembatasan dapat diterapkan melalui pelarangan total maupun pengenaan biaya berdasarkan tingkat emisi kendaraan.

Penerapan KRE umumnya mencakup area luas di pusat kegiatan kota untuk mendorong peralihan ke moda transportasi rendah emisi. Di Jakarta, langkah serupa telah diujicobakan pada Februari 2021 di kawasan Kota Tua sebagai bagian dari revitalisasi cagar budaya.

Baca juga: IMF: AI Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Biaya Emisi Karbon Bisa Dikelola

Upaya tersebut bertujuan membatasi lalu lintas menerus (through traffic) yang berpotensi mengganggu pelestarian karakter historis Kota Tua. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat wisata, bisnis, perdagangan, dan jasa berbasis pelestarian budaya.

Berdasarkan laporan dokumentasi penerapan KRE yang dikutip pada Senin (28/04/2025) menunjukkan bahwa saat itu zona inti Kota Tua sudah terhubung dengan moda transportasi publik utama seperti Transjakarta dan KRL Jabodetabek.

Kondisi ini dinilai memungkinkan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi kontributor utama emisi karbon.

Dalam implementasinya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menutup enam ruas jalan dari kendaraan bermotor, kecuali untuk bus Transjakarta dan kendaraan dengan stiker pengecualian.

Adapun ruas jalan tersebut meliputi Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Kali Besar Barat (sisi selatan), Jalan Kunir (sisi selatan), Jalan Kemukus, Jalan Ketumbar, dan Jalan Lada.

Stiker pengecualian diberikan kepada tenant di area KRE untuk keperluan operasional, dengan syarat kendaraan mereka lulus uji emisi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Baca juga: Target Emisi Karbon RI Mundur 5 Tahun Demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Meski dari laporan tersebut terlihat ada hasil, ITDP menilai implementasinya belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi kendala di antaranya minimnya kebijakan pendukung kawasan rendah emisi.

Kemudian tidak adanya regulasi yang bersifat mengikat terhadap kendaraan beremisi tinggi, serta cakupan area KRE yang masih terlalu sempit sehingga dampaknya tidak signifikan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
LSM/Figur
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Pemerintah
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Pemerintah
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
LSM/Figur
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Pemerintah
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
LSM/Figur
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Pemerintah
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Pemerintah
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
LSM/Figur
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
Pemerintah
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Pemerintah
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
Pemerintah
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
LSM/Figur
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau