Pakar Satwa Liar Ungkap, Lahan HTI Prabowo Perlu Restorasi agar Jadi Rumah Nyaman bagi Gajah

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyerahkan 90.000 hektar lahan untuk konservasi gajah.

Namun, lahan tersebut merupakan bekas hutan tanaman industri (HTI), yang efektivitasnya sebagai habitat gajah menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Menurut Ekolog Satwaliar dan Research Fellow di Institute for Sustainable Earth & Resources, FMIPA Universitas Indonesia, Sunarto, HTI adalah status pengelolaan lahan, sehingga bisa jadi secara ekologi bukan habitat ideal untuk satwa liar seperti gajah.

“HTI, apalagi yang sudah dibuka atau ditanami monokultur, bisa jadi bukan habitat ideal untuk gajah,” ujar Sunarto kepada Kompas.com, Senin (28/7/2025).

Agar efektif sebagai kawasan konservasi, kata dia, perlu tahapan penilaian, seperti membandingkan peta lahan dengan sebaran gajah saat ini maupun historis. Kajian lanjutan juga perlu dilakukan lewat pemodelan habitat, dengan mengukur parameter seperti kelerengan, vegetasi, dan tutupan lahan.

Ia menyebut kelayakan habitat pun harus mempertimbangkan kondisi sosial di sekitarnya. Kawasan tidak boleh terlalu curam, harus menyediakan pakan alami seperti tumbuhan muda, dan ruang berlindung seperti hutan primer dan sekunder.

Baca juga: Prabowo Serahkan HTI untuk Konservasi Gajah, Ahli Jelaskan Cara Membuatnya Efektif

“Juga tidak tumpang tindih dengan penggunaan intensif oleh manusia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sunarto mengatakan bahwa jika kawasan masih berhutan, penting untuk dijaga tetap sebagai hutan. Sementara, jika area terbuka dapat dipulihkan dengan restorasi dan pengayaan habitat. Termasuk mengganti tanaman monokultur dengan jenis-jenis yang lebih sesuai dengan kebutuhan gajah.

Dalam konteks ini, sejumlah jenis tumbuhan yang disukai gajah telah petakan melalui riset. Penelitian IPB pada 2013 mencatat lebih dari 20 jenis tumbuhan yang disukai gajah, dari ilalang, rumput teki, putri malu, hingga pohon-pohon seperti jabon dan sungkai.

Ia menyebut, langkah seperti penanaman spesies pakan, membuat salt-lick, dan embung air, dapat membantu meningkatkan kualitas habitat.

“Kalau sudah didukung pemangku kawasan dan pemegang izin, tinggal tantangan teknisnya saja,” ujar Sunarto.

Indikator keberhasilan konservasi, menurut Sunarto, juga perlu dipantau secara bertahap. Mulai dari dukungan masyarakat dan pemerintah, hingga peningkatan kualitas habitat dan jumlah populasi gajah.

Senada, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM, R. Wisnu Nurcahyo, menegaskan bahwa efektivitas konservasi sangat bergantung pada kepastian status lahan dan kesesuaian habitat.

Baca juga: Mitigasi Konflik Manusia-Gajah, Belantara Foundation Dirikan Pos Pantau di OKI

“Kalau dibuat seperti taman nasional akan lebih bagus. Tapi tantangan terbesarnya memang status lahan yang sering tumpang tindih dengan sawit, tambang, dan permukiman,” ujar Wisnu, sebagaimana di kutip dari laman UGM.

Ia menekankan konservasi ideal dilakukan di habitat asli yang menyediakan pakan dan air alami, bukan di lahan bekas perkebunan atau dekat permukiman. Keterlibatan masyarakat dan LSM dinilai penting, bersama dukungan dari organisasi seperti WWF.

“Pemerintah sudah punya Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah. Tinggal implementasinya,” ujarnya.

Namun, ia juga menyoroti terbatasnya anggaran untuk konservasi gajah, seperti untuk patroli dan perawatan, padahal banyak anak gajah mati karena virus EEHV, dan gajah dewasa jadi korban jerat atau perburuan.

UGM, kata Wisnu, siap berkontribusi melalui riset, edukasi, dan kolaborasi. Menurutnya konservasi tidak cukup dari pemerintah saja, tetapi membutuhkan gerakan kolektif semua pihak.

Dengan restorasi ekologis, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan ilmu pengetahuan, konservasi gajah tidak sekadar menyelamatkan spesies, tapi juga menegaskan komitmen pada keberlanjutan pengelolaan lahan dan hubungan manusia dengan alam.

Baca juga: Dorong Edukasi Hidup Berdampingan, Guru SD Kabupaten OKI Dilatih Buku Ajar Gajah Sumatera