Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
Oleh Piers Forster* dan Debbie Rosen**
KOMPAS.com - Di mana-mana bertebaran berita buruk tentang iklim. Afrika menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrem, yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian masyarakatnya.
Kita hidup di masa dunia mengalami laju pemanasan tercepat dalam rekor sejarah. Namun, respons pemerintah di berbagai belahan dunia masih saja lamban.
Konferensi tahunan perubahan iklim dunia, conference of the parties (COP30) hanya tinggal beberapa bulan lagi. Sebanyak 197 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya sudah menyerahkan pembaruan rencana aksi iklim nasional mereka kepada PBB pada Februari lalu.
Rencana-rencana ini, yang dikenal sebagai kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC), merinci bagaimana masing-masing negara akan memangkas emisi gas rumah kaca mereka sesuai dengan Perjanjian Paris.
Perjanjian ini mewajibkan seluruh penandatangannya untuk membatasi pemanasan global yang disebabkan manusia tidak lebih dari 1,5 derajat C di atas suhu praindustri.
Pemerintah juga diminta untuk membawa rencana aksi iklim terbaru mereka ke COP30 dan menunjukkan bagaimana mereka akan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Namun sejauh ini, baru 25 negara—yang hanya mewakili sekitar 20 persen dari total emisi global— yang sudah menyerahkan pembaruan NDC mereka. Ini berarti masih ada 172 negara yang belum mengirimkan rencananya, termasuk Indonesia.
Baca juga: Perubahan Iklim Bakal Bikin Aroma Vanila Alami Lebih Sulit Didapatkan
NDC sangat penting dalam menentukan komitmen jangka pendek hingga menengah suatu negara terhadap perubahan iklim. NDC juga dapat memberikan arah kebijakan dan investasi yang lebih luas. Menyatukan rencana iklim dengan tujuan pembangunan nasional bisa membantu mengangkat 175 juta orang dari kemiskinan.
Tetapi sepertinya, dari seluruh rencana yang telah diserahkan, hanya rencana aksi iklim Inggris yang dianggap sejalan dengan Perjanjian Paris.
Kami adalah ilmuwan iklim, dan salah satu dari kami, Piers Forster, memimpin tim ilmuwan global yang menerbitkan laporan tahunan Indikator Perubahan Iklim Global. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sistem iklim dunia.
Laporan ini dibuat berdasarkan data perhitungan emisi bersih gas rumah kaca global, konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, kenaikan suhu di permukaan Bumi, serta seberapa besar pemanasan yang disebabkan oleh manusia.
Selain itu, laporan ini juga melihat bagaimana intensitas suhu ekstrem dan curah hujan semakin meningkat, seberapa besar kenaikan permukaan air laut, serta berapa banyak karbon dioksida yang masih bisa dikeluarkan sebelum suhu planet ini melampaui ambang 1,5 derajat C dibanding masa praindustri.
Hal ini penting karena membatasi pemanasan di bawah 1,5 derajat C sangat krusial untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim.
Laporan kami menunjukkan bahwa pemanasan global akibat aktivitas manusia sudah mencapai 1,36 derajat C pada 2024. Hal ini mendorong suhu rata-rata global (hasil kombinasi pemanasan alami dan buatan) menjadi 1,52 derajat C.
Dengan kata lain, dunia telah memasuki fase di mana dampak besar dari perubahan iklim tak lagi bisa dihindari. Kita sudah berada di situasi yang berbahaya.
Planet kita yang semakin panas
Meskipun suhu global tahun lalu sangat tinggi, sayangnya hanya dianggap “normal baru” yang tidak begitu mengkhawatirkan.
Data menunjukkan tingkat emisi gas rumah kaca terus mencatat rekor tertinggi dan menyebabkan peningkatan konsentrasi karbon dioksida, metana dan nitrogen oksida yang mempercepat laju pemanasan.
Akibatnya, suhu Bumi terus naik dan dengan cepat menghabiskan carbon budget atau jumlah emisi yang masih bisa dikeluarkan sebelum melewati ambang batas. Pada tingkat emisi saat ini, jatah karbon global akan habis dalam waktu kurang dari tiga tahun.
Kita harus menerima kenyataan bahwa kesempatan untuk menjaga suhu tetap di bawah 1,5 derajat C nyaris tertutup. Bahkan jika nantinya suhu bisa diturunkan kembali, prosesnya akan panjang dan sulit.
Pada saat yang sama, cuaca ekstrem terus meningkat, membawa risiko jangka panjang dan beban ekonomi global, serta berdampak pada kehidupan masyarakat. Benua Afrika misalnya, kini menghadapi krisis iklim paling mematikan dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Baca juga: Ancaman Tersembunyi Perubahan Iklim, Bikin Nutrisi Makanan Turun
Bayangkan jika situasi ini terjadi pada dunia bisnis. Saat harga saham anjlok atau pertumbuhan ekonomi mandek, para pemimpin negara dan pebisnis akan segera bertindak. Mereka bakal selalu update dan enggan memakai data lama untuk mengambil keputusan.
Namun, dalam hal masalah iklim, perubahan yang terjadi sering kali lebih cepat daripada data yang kita punya. Akibatnya, keputusan penting jadi terlambat diambil.
Seandainya data iklim dianggap sepenting laporan keuangan, mungkin setiap laporan baru akan membuat panik. Namun kenyataannya, pemerintah sering kali lamban merespons peringatan dari indikator iklim, tanda-tanda bahaya dari kondisi Bumi.
Apa yang perlu dilakukan selanjutnya?
Seiring dengan semakin banyaknya negara yang mengembangkan rencana iklim mereka, inilah saatnya bagi para pemimpin di seluruh dunia untuk menghadapi kenyataan pahit dari fakta iklim.
Pemerintah harus bisa dengan cepat mengakses data iklim yang terpercaya agar mereka bisa menyusun rencana nasional yang sesuai dengan kondisi terbaru. Rencana ini juga harus mencerminkan situasi global, bukan hanya fokus pada negara masing-masing.
Hal ini penting demi keadilan. Misalnya, negara-negara maju harus mengakui bahwa merekalah yang paling banyak menyebabkan polusi. Oleh karenanya, mereka harus menjadi yang terdepan dalam mengurangi emisi dan membantu negara lain dalam hal pendanaan agar mereka bisa beralih ke energi bersih dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.
Di Afrika, PBB akan menyelenggarakan Pekan iklim UNFCCC di Addis Ababa pada September. Selain mempersiapkan COP30, agenda ini mencakup diskusi soal pembiayaan iklim dan memastikan transisi menuju nol emisi karbon pada 2050 berlangsung adil dan setara. Konferensi ini juga bertujuan untuk membantu negara-negara yang masih menyusun rencana aksi iklim nasional mereka.
Baca juga: Studi Ini Kaitkan Naiknya Harga Pangan dengan Perubahan Iklim
Jika NDC benar-benar diimplementasikan, laju perubahan iklim bisa diperlambat. Ini penting bukan hanya untuk negara-negara yang berada di garis depan yang terdampak perubahan iklim, tetapi juga bagi kelangsungan masyarakat global secara keseluruhan.
Hingga kini, baru lima negara anggota G20 yang menyerahkan rencana iklim mereka untuk 2035, yakni: Kanada, Brasil, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Padahal, G20 bertanggung jawab atas sekitar 80 derajat dari total emisi global.
Artinya, kepemimpinan Afrika Selatan sebagai presiden G20 saat ini berperan penting dalam mendorong dunia untuk memprioritaskan bantuan bagi negara-negara berkembang agar bisa melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Fakta lain yang mengkhawatirkan lainnya adalah, dari seluruh NDC yang telah diperbarui, hanya 10 negara yang secara tegas menegaskan kembali atau memperkuat komitmen untuk meninggalkan bahan bakar fosil.
Hal ini membuat rencana iklim dari Uni Eropa, Cina, dan India menjadi sangat penting sebagai ujian atas kepemimpinan mereka dalam isu iklim, sekaligus menjadi penentu apakah target suhu 1,5 derajat C dalam Perjanjian Paris masih bisa dipertahankan.
Negara-negara lain akan mencermati dengan seksama komitmen mereka sebelum menyerahkan rencana iklim nasional masing-masing.
Data dalam laporan kami membantu dunia memahami bukan hanya apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga apa yang mungkin terjadi di masa depan.
Harapan kami, negara-negara ini— dan negara lainnya—bisa menyerahkan rencana iklim yang ambisius dan kredibel jauh sebelum COP30. Jika itu terjadi, hal ini bisa mengatasi kesenjangan antara kesadaran akan krisis iklim dan aksi nyata untuk menanganinya. Kita harus ingat, bahwa setiap ton emisi gas rumah kaca saat ini amat berarti.
Baca juga: Pakar UGM Sebut Perubahan Iklim Ancam Pola Hujan dan Pertanian Indonesia
* Professor of Physical Climate Change; Director of the Priestley International Centre for Climate, University of Leeds
** Research and Innovation Development Manager for the Priestley Centre for Climate Futures, University of Leeds
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya