JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama BMKG, BNPB, BPBD Provinsi Riau, dan TNI AU, menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama 10 hari di Riau.
Operasi tahap ketiga ini dilakukan untuk memadamkan api yang melahap ribuan hektare hutan dan lahan di kawasan tersebut.
"Sepanjang Juli 2025 terjadi 142 kejadian karhutla di Riau dengan perkiraan luas 1.768 hektare," kata Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Ia mencatat ada tambahan 93 kejadian kebakaran hutan dan lahan pada Agustus 2025, dengan luas mencapai 1.150 hektare. Dwi menyebut OMC menjadi langkah strategis dalam masa perpanjangan tanggap darurat bencana karhutla yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Baca juga: Karhutla di Sumatera Picu Kematian Gajah akibat Terbakarnya Habitat
Sebelumnya, Pemprov Riau menetapkan status tanggap darurat pada 22 Juli-4 Agustus 2025 melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 682 Tahun 2025. Berdasarkan evaluasi Satgas Bencana, status tersebut diperpanjang untuk pertama kalinya selama dua pekan.
Tahap pertama OMC dilakukan pada 2–12 Mei 2025, tahap kedua pada 21 Juli–9 Agustus 2025 dengan dukungan pendanaan dari BNPB.
Pada periode tersebut hujan turun selama lima hari di Kabupaten Rokan Hilir, dan delapan hari di Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Dwi, OMC adalah bagian dari inovasi pencegahan permanen karhutla yang sudah dijalankan sejak 2015.
“Dengan pendekatan ini, kita mampu menurunkan luas karhutla secara signifikan, yakni sebesar 77 persen pada 2024 dibandingkan baseline 2019,” tutur dia.
OMC berfungsi membasahi lahan gambut yang kering agar tinggi muka air tanah tetap terjaga. Selain itu, menjaga kawasan hidrologis gambut tetap basah. Selain itu, pemadaman darat dilakukan Manggala Agni bersama Satgas Pengendalian Karhutla Provinsi Riau, serta operasi udara dengan patroli udara dan water bombing.
“Kementerian Kehutanan tetap berkomitmen tinggi dalam pengendalian karhutla, baik melalui pemadaman darat maupun penanganan udara," jelas Dwi.
Baca juga: NTT Tak Masuk Prioritas Penanganan Karhutla, OMC Tetap Jalan
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan tren karhutla cenderung menurun. Dalam siklus empat tahunan, karhutla terparah terjadi pada 2015 dengan total 1,8 juta hektare.
Lalu di 2019 turun menjadi 1 juta hektare, dan 2023 sekitar 600.000 hektare.
"Menurut kami sangat baik sekali di mana ada tren penurunan jumlah karhutla, kenapa bisa turun karena kami belajar dari kesalahan masa lalu sehingga dirumuskan strategi yang baik," ungkap Raja Juli dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
"Kami punya radar, satelit yang dapat membaca cuaca dan tingkat kemudahan terbakar," imbuh dia.
Pihaknya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memetakan potensi karhutla terutama di wilayah rentan. Data ini kemudian digunakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan upaya pemadaman.
"Sehingga dengan modifikasi udara, operasi udara dan darat ini angka karhutla terus dapat turun termasuk pada tahun ini," jelas Raja Juli.
Kendati demikian, dia tetap mewanti-wanti masyarakat maupun pemerintah daerah untuk waspada lantaran cuaca masih tidak menentu.
"Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap harus hati-hati mudah-mudahan selesai September nanti sudah masuk musim hujan dan aman," ucap dia.
Baca juga: Karhutla 2025 Perparah Krisis Iklim dan Membuat Cuaca Makin Panas
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya