Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Moch N Kurniawan
Dosen

Praktisi Kehumasan dan Sustainability, Mantan Jurnalis Olahraga, Lingkungan dan Bisnis

Kepada Nikel Kami Berharap

Kompas.com, 29 September 2025, 16:44 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Ribuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tumbuh menopang ekonomi lokal, seiring derasnya arus investasi asing - terutama dari China- yang mencapai USD 63 miliar dalam satu dekade terakhir.

Namun di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta multiplier effect tersebut, kutukan sumber daya alam tetap mengintai.

Daerah kaya mineral sering tampak makmur sesaat, tetapi jika tidak dikelola bijak, ia justru dapat membawa stagnasi, ketimpangan dan ketergantungan ekonomi, bukan kemakmuran yang berkelanjutan.

Itulah mengapa penting belajar dari Norwegia, Brunei, dan Bojonegoro. Norwegia pada 1970-an menata pengelolaan minyaknya dengan hati-hati: membangun infrastruktur, menjaga stabilitas fiskal dan nilai tukar, mencegah ketergantungan pada migas, serta membentuk dana abadi transparan yang kini bernilai Rp 31.000 triliun.

Brunei (1976–1979) dan Bojonegoro (2015–2017) juga pernah mengalami lonjakan pertumbuhan berkat migas, lalu menyalurkan pendapatan ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, tata kelola, serta dana abadi.

Pelajaran itu relevan bagi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Pemerintah pusat dan daerah perlu membangun tata kelola nikel yang transparan, adil, dan berorientasi jangka panjang. Infrastruktur publik, pendidikan, dan layanan kesehatan harus ditingkatkan, sementara dana abadi nikel bisa dibentuk untuk menjamin keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang.

Tata kelola lingkungan yang kompleks

Hilirisasi nikel dihadapkan pilihan yang rumit. Tidak dilakukan, peluang hilang. Bila dilakukan, perlu teknologi dan inovasi dari negara yang lebih maju. Saat dilakukan pun, dampak negatif tak terhindarkan, terutama pada lingkungan.

Tidak bisa dipungkiri, penambangan mengubah bentang alam, sementara proses pengolahan bijih nikel menjadi baja tahan karat maupun baterai kendaraan listrik memberi tekanan pada udara, air, tanah, serta menimbulkan tantangan sosial karena tidak serta-merta mengurangi ketimpangan sosial.

Upaya mitigasi sebenarnya sudah dijalankan melalui instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), hingga program Corporate Social Responsibility (CSR) di sekitar kawasan industri.

Di sisi lain, inovasi teknologi juga diadopsi, mulai dari pengurangan emisi, efisiensi energi dan produksi dalam teknologi piro dan hidrometalurgi, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), penghematan energi, hingga perhitungan jejak karbon dari smelter berbasis batu bara.

Namun, tata kelola lingkungan masih membutuhkan roadmap industri yang lebih kuat dan kepemimpinan yang visioner agar dampak negatif dapat diminimalkan.

Hilirisasi sejatinya bukan tanpa risiko, tetapi tanpa hilirisasi, mimpi untuk menciptakan nilai tambah, peluang kerja, dan lompatan pembangunan akan hilang begitu saja.

Hilirisasi pada akhirnya bukan hanya soal cadangan mineral, investasi, atau teknologi, melainkan tentang manusia yang berada di pusatnya - pekerja, keluarga, dan masyarakat yang ingin hidup lebih baik di tanah sendiri.

Selama manusia tetap menjadi tujuan utama, hilirisasi nikel dapat menjadi jalan menuju pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan bermakna.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
7 Resolusi Tahun Baru 2026 agar Hidup Lebih Ramah Lingkungan
7 Resolusi Tahun Baru 2026 agar Hidup Lebih Ramah Lingkungan
LSM/Figur
Limbah Residu Sulit Diolah di Indonesia, Ada Tisu Bekas hingga Puntung Rokok
Limbah Residu Sulit Diolah di Indonesia, Ada Tisu Bekas hingga Puntung Rokok
Pemerintah
Potensi Tsunami Danau Maninjau, BMKG Jelaskan Peran Segmen Kajai-Talamau
Potensi Tsunami Danau Maninjau, BMKG Jelaskan Peran Segmen Kajai-Talamau
Pemerintah
Hujan Lebat Diprediksi Terjadi Awal Tahun 2026, BMKG Rilis Daftar Daerah Terdampak
Hujan Lebat Diprediksi Terjadi Awal Tahun 2026, BMKG Rilis Daftar Daerah Terdampak
Pemerintah
Dari Tanah “Sakit” ke Lumbung Harapan, Ini Kisah Pengawalan Pertanian Jaga Ketahanan Pangan Desa
Dari Tanah “Sakit” ke Lumbung Harapan, Ini Kisah Pengawalan Pertanian Jaga Ketahanan Pangan Desa
BUMN
Kebijakan Pelarangan Sawit di Jabar Disebut Tak Berdasar Bukti Ilmiah
Kebijakan Pelarangan Sawit di Jabar Disebut Tak Berdasar Bukti Ilmiah
LSM/Figur
Sampah Campur Aduk, Biaya Operasional 'Waste to Energy' Membengkak
Sampah Campur Aduk, Biaya Operasional "Waste to Energy" Membengkak
LSM/Figur
Biaya Kelola Limbah Setara Beli Popok Baru, Padahal Fibernya Punya Banyak Potensi
Biaya Kelola Limbah Setara Beli Popok Baru, Padahal Fibernya Punya Banyak Potensi
LSM/Figur
Inovasi Jaring Bertenaga Surya, Kurangi Penyu yang Terjaring Tak Sengaja
Inovasi Jaring Bertenaga Surya, Kurangi Penyu yang Terjaring Tak Sengaja
Pemerintah
Kebijakan Iklim yang Sasar Gaya Hidup Bisa Kikis Kepedulian pada Lingkungan
Kebijakan Iklim yang Sasar Gaya Hidup Bisa Kikis Kepedulian pada Lingkungan
Pemerintah
 RI Belum Maksimalkan  Pemanfaatan Potensi Laut untuk Atasi Stunting
RI Belum Maksimalkan Pemanfaatan Potensi Laut untuk Atasi Stunting
LSM/Figur
Langkah Membumi Ecoground 2025, Gaya Hidup Sadar Lingkungan Bisa Dimulai dari Ruang Publik
Langkah Membumi Ecoground 2025, Gaya Hidup Sadar Lingkungan Bisa Dimulai dari Ruang Publik
Swasta
Target Swasembada Garam 2027, KKP Tetap Impor jika Produksi Tak Cukup
Target Swasembada Garam 2027, KKP Tetap Impor jika Produksi Tak Cukup
Pemerintah
Kebijakan Mitigasi Iklim di Indonesia DInilai Pinggirkan Peran Perempuan Akar Rumput
Kebijakan Mitigasi Iklim di Indonesia DInilai Pinggirkan Peran Perempuan Akar Rumput
LSM/Figur
KKP: 20 Juta Ton Sampah Masuk ke Laut, Sumber Utamanya dari Pesisir
KKP: 20 Juta Ton Sampah Masuk ke Laut, Sumber Utamanya dari Pesisir
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau