Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas: Ekosistem di Indonesia Belum Dukung Warga Bekerja Lebih Produktif

Kompas.com, 7 Oktober 2025, 20:55 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menganggap Indonesia belum mengembangkan keberpihakan terhadap 'ekosistem' yang mendukung produktivitas.

"Kenapa kalau orang Indonesia (warga negara Indonesia/WNI) di negara lain lebih rajin, lebih tertib? Saya jadi berpikir lagi, tidak hanya praktik saja, tapi ekosistem. Jadi bukan kita tidak produktif, kita tidak ada keberpihakan untuk produktif. Tidak ada atau belum ada kemauan untuk produktif. Kalau tidak ada, enggak enak, (jadi) belum (saja). Belum ketemu rumusnya," ujar Rachmat dalam webinar, Selasa (7/10/2025).

Untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, kata dia, perlu dimulai dari perbaikan produktivitas.

Baca juga: Menteri LH Keluhkan Minimnya SDM untuk Awasi Dampak Lingkungan, Cuma 1.100 se-Indonesia

Sementara itu untuk memperbaiki produktivitas, perlu dimulai dari menciptakan ekosistem yang mendukung orang untuk mau produktif.

Rachmat mengeklaim, Indonesia pada 1970-1990-an (era Orde Baru) sangat produktif karena ekosistemnya telah terbentuk. Itu tecermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta inflasi yang rendah dan terjaga.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1980-1990-an sekitar 9,88 persen, yang disebabkan diversifikasi ekspor, swasembada pangan, serta deregulasi sektor perbankan, keuangan, dan perdagangan untuk memudahkan investasi.

"Kenapa periode tahun 70 sampai tahun 80, sampai tahun 90 kita sangat produktif? Karena ekosistem kita mendorong kita berbuat produktif," tutur Rachmat.

Angka total factor productivity (TFP) Indonesia terus menurun selama tiga dekade terakhir, dari 1,40 pada 1993, menjadi 1,05 di tahun 2022. Bahkan, angka TFP Indonesia pada 1993-1999 menurun 0,35 di saat Korea Selatan justru naik sebesar 0,19.

Menurut Rachmat, tenaga kerja di Indonesia saat ini sebenarnya memiliki kemauan untuk lebih produktif. Namun, ekosistem di Indonesia tidak mendukung tenaga kerja untuk lebih produktif. Misalnya, insentif untuk petani di Indonesia tergolong rendah, padahal semestinya dapat bekerja lebih produktif.

Baca juga: Penguatan PAUD Jadi Fondasi Wujudkan SDM Unggul Berdaya Saing

Negara-negara seperti Vietnam, India, dan Korea Selatan menjadi contoh bagaimana peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui perubahan dalam cara kerja, penggunaan teknologi, dan ekosistem yang mendukung.

"Karena itu mengapa produktivitas Vietnam lebih tingginya, sederhana saja. Petani Vietnam itu lebih cepat bekerja, lebih banyak hasilnya. Petani India kenapa maju? Karena mereka menggunakan peralatan. Dulu menyemprot pakai tenaga kerja, sekarang pakai drone. Dengan lahan 1 hektar dibutuhkan 3-4 orang. Sekarang dengan drone lebih cepat lagi itu dua kali dan tiga kali lipat," ucapnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menanti 100 Tahun Pulihnya Populasi Hiu Paus, Ikan Terbesar Penghuni Nusantara
Menanti 100 Tahun Pulihnya Populasi Hiu Paus, Ikan Terbesar Penghuni Nusantara
Swasta
Belajar Mendengar Tanpa Telinga dari Segelas Kopi
Belajar Mendengar Tanpa Telinga dari Segelas Kopi
Swasta
Respons Laporan ESDM soal Capaian Bauran EBT, IESR: Hanya Bertambah 1,3 GW
Respons Laporan ESDM soal Capaian Bauran EBT, IESR: Hanya Bertambah 1,3 GW
LSM/Figur
Studi: Mayoritas Percaya Perubahan Iklim Hanya Berdampak pada Orang Lain
Studi: Mayoritas Percaya Perubahan Iklim Hanya Berdampak pada Orang Lain
Pemerintah
Studi Temukan Posisi Knalpot Pengaruhi Jumlah Polusi Udara yang Kita Hirup
Studi Temukan Posisi Knalpot Pengaruhi Jumlah Polusi Udara yang Kita Hirup
Pemerintah
Bauran EBT Sektor Listrik Lampaui Target, Kapasitasnya Bertambah 15.630 MW
Bauran EBT Sektor Listrik Lampaui Target, Kapasitasnya Bertambah 15.630 MW
Pemerintah
Kemenhut Bersihkan 1.272 Meter Gelondongan Kayu Pasca Banjir Sumatera
Kemenhut Bersihkan 1.272 Meter Gelondongan Kayu Pasca Banjir Sumatera
Pemerintah
AS Bidik Minyak Venezuela, Importir Terbesar Justru Fokus Transisi Energi
AS Bidik Minyak Venezuela, Importir Terbesar Justru Fokus Transisi Energi
Pemerintah
Kawasan Keanekaragaman Hayati Dunia Terancam, 85 Persen Vegetasi Asli Hilang
Kawasan Keanekaragaman Hayati Dunia Terancam, 85 Persen Vegetasi Asli Hilang
LSM/Figur
Hiper-Regulasi dan Lemahnya Riset Hambat Pengembangan Energi di Indonesia
Hiper-Regulasi dan Lemahnya Riset Hambat Pengembangan Energi di Indonesia
Pemerintah
B50 Dinilai Punya Risiko Ekonomi, IESR Soroti Beban Subsidi
B50 Dinilai Punya Risiko Ekonomi, IESR Soroti Beban Subsidi
LSM/Figur
Studi Ungkap Dampak Pemanasan Global pada Pohon, Tumbuh Lebih Lambat
Studi Ungkap Dampak Pemanasan Global pada Pohon, Tumbuh Lebih Lambat
LSM/Figur
AS Keluar dari UNFCCC, RI Perlu Cari Alternatif Pembiayaan Transisi Energi
AS Keluar dari UNFCCC, RI Perlu Cari Alternatif Pembiayaan Transisi Energi
LSM/Figur
BMKG Prediksi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Sepekan ke Depan
BMKG Prediksi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Sepekan ke Depan
Pemerintah
AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Pakar Sebut Indonesia Cari Alternatif Dana Transisi Energi
AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Pakar Sebut Indonesia Cari Alternatif Dana Transisi Energi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau