Solusi Krisis Iklim Ada di Akar Rumput, Pemerintah Jangan Bikin Program Sepihak

KOMPAS.com - Penanganan krisis iklim di Indonesia dinilai perlu menggunakan pendekatan berbasis komunitas. Hal ini penting karena dampak krisis iklim terbukti membebani kelompok rentan secara tidak proporsional.

"Karena dampak krisis iklim itu dirasakan secara lokal, maka komunitas di tingkat lokal yang sebetulnya paling tahu (solusi) apa yang paling tepat untuk kehidupan mereka," ujar Koordinator Sekretariat Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Torry Kuswardono, dalam webinar, Selasa (14/10/2025).

Torry menekankan pentingnya pendanaan langsung bagi komunitas lokal, seperti masyarakat adat, petani, dan nelayan yang menjadi kelompok paling terdampak. Menurutnya, pendanaan semacam ini dapat memberdayakan masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi wilayah mereka, sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi terhadap krisis iklim tanpa bergantung pada struktur yang jauh dari jangkauan.

Baca juga: Nasib Masyarakat Adat di Indonesia dan Amerika Latin Punya Banyak Kesamaan

Ia mendorong pemerintah untuk beralih dari proyek-proyek besar ke inisiatif kecil yang dikelola komunitas lokal. Sebab, proyek skala besar sering kali justru bertentangan dengan komitmen iklim nasional.

Torry mencontohkan, penebangan hutan atas nama ketahanan pangan justru meningkatkan risiko iklim karena hilangnya tutupan hutan dan munculnya pertanian monokultur.

"Sementara yang dibutuhkan sebetulnya adalah diversifikasi pangan agar di setiap tempat kita punya cadangan pangan, (Itu lebih baik) ketimbang kita membuka lahan-lahan yang luas serta dikontrol oleh pusat dan menyengsarakan orang-orang yang berada di sekitarnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Torry menilai hak atas tanah adalah elemen paling penting dalam menghadapi krisis iklim. Ia menegaskan, komitmen Indonesia dalam Second NDC (upaya mengurangi emisi gas rumah kaca/GRK) harus memprioritaskan penyelesaian konflik agraria dan pengakuan hak atas tanah adat sebagai fondasi aksi iklim yang adil.

"Gimana caranya orang bisa berhadapan dengan krisis iklim dan beradaptasi kalau misalnya hak atas tanahnya terancam," tutur Torry.

Baca juga: Masyarakat Adat Jadi Penopang Ekonomi, Revisi UU Mendesak Disahkan