Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Potensi dan Permintaan Energi Kaltim Belum Nyambung, PLN Siapkan Super Grid

Kompas.com, 15 Oktober 2025, 09:37 WIB
Manda Firmansyah,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Manager PLN UP3 Samarinda, Hendra Irawan, mengatakan terdapat ketidaksesuaian (mismatch) antara lokasi potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) di Kalimantan Timur dan pusat permintaan listrik (epicenter demand) yang berada di Kota Samarinda, Balikpapan, serta kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

"Tantangannya terjadi mismatch. Artinya adalah potensi pembangkitnya ada di lokasi terpencil, sedangkan pusat bebannya ada di sini (jauh dari lokasi). Bagaimana cara menyalurkan dari pembangkit-pembangkit itu ke pusat beban? Itu yang menjadi tantangan kita," ujar Hendra dalam webinar, Rabu (15/10/2025).

Untuk mengatasi hal itu, PLN berencana membangun “super grid” yang akan menghubungkan lima pulau besar di Indonesia. Jika saat ini baru mencakup Jawa dan Bali, ke depan jaringan tersebut juga akan terkoneksi ke Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Jalur super grid akan menggunakan kabel laut untuk menyalurkan energi dari pembangkit ke pusat beban.

Kalimantan Timur sendiri memiliki potensi besar untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yakni mencapai 546 megawatt (MW). Berdasarkan posisi pemasangannya, PLTS terbagi menjadi tiga jenis: rooftop, ground mounted, dan terapung.

PLTS rooftop dipasang di atap rumah, kantor, gedung, fasilitas industri, atau bangunan lain. Jenis ini efisien ruang dan dekat dengan beban listrik, tetapi kapasitasnya terbatas oleh luas atap. Sementara PLTS ground mounted dibangun di atas lahan terbuka menggunakan struktur penyangga. Keunggulannya, kapasitas besar dan perawatan mudah, namun membutuhkan lahan luas sehingga berisiko menimbulkan konflik penggunaan lahan.

Menurut Hendra, lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi PLTS ground mounted. Namun, regulasi pemanfaatan lahan tambang untuk PLTS jenis ini masih digodok pemerintah, terutama soal perizinan.

"Nanti, ini bisa ke depannya disinkronkan dengan sistem 'super grid' dari PLN," tutur Hendra.

Adapun PLTS terapung direncanakan dibangun di atas struktur apung yang diletakkan di permukaan air, seperti waduk, danau, atau kolam bekas tambang. Keunggulannya, efisien lahan, memiliki efek pendingin alami, dan mampu mengurangi penguapan air. Namun, biaya pemasangan awal tinggi, risiko kerusakan lebih besar, serta membutuhkan pemeliharaan ekstra.

Baca juga: PLN Bangun PLTS Terapung di Waduk Saguling, 24.000 Rumah Tangga Bakal Terlistriki

Ada tujuh bendungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kalimantan Timur yang berpotensi dikembangkan untuk PLTS terapung, yaitu Bendungan Marancang (117,46 MW), Bendungan Samboja (40,37 MW), Bendungan Lempake (27,08 MW), Bendungan Manggar (80,6 MW), Bendungan Beriwit (66,07 MW), Bendungan Sepaku Semoi (66,93 MW), Bendungan Marangkayu (51,63 MW).

"Ini ada potensi lainnya yang kami yakin, terutama dari bekas tambang ya, yang bisa dibuat PLTS terapung. Dan ini sekali lagi tantangannya bagaimana mengoneksikan nantinya PLTS-PLTS ini dalam grid yang ada di PLN, karena antara pusat beban dengan pembangkit itu kejauhan, sehingga perlu dibangun akses yang namanya transmisi," ucapnya.

Di sisi lain, PLN mulai mengembangkan PLTS berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS). Teknologi ini sudah terpasang dan beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan kapasitas 20 MW. Proyek tersebut menjadi pilot project yang akan dikembangkan hingga ke pulau-pulau terluar.

"Pulau Maratua yang berbatasan dengan Filipina itu juga sudah kita bangun dan saat ini sedang tahap uji coba untuk BESS-nya. Mudah-mudahan kalau berhasil ini bisa kita implementasikan ke lokasi-lokasi lainnya yang ada di Kalimantan Timur," tutur Hendra.

Saat ini, bauran energi listrik PLN di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara) masih didominasi oleh batu bara sebesar 62,30 persen, disusul LNG sekitar 24,59 persen, dan EBT (dari PLTS) baru 0,85 persen.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, porsi EBT di Kaltim akan meningkat signifikan dari 3,36 persen menjadi 47,42 persen. Sementara porsi LNG naik dari 27,13 persen menjadi 29,08 persen, dan batu bara ditekan dari 49 persen menjadi 20,63 persen.

"BBM yang masih menggunakan fosil itu akan kami pensiunkan, akan kami off-kan dan ditekan sedemikian rupa, sehingga terjadi penurunan dari 20,51 persen menjadi 2,87 persen," ujar Hendra.

Baca juga: Adopsi Energi Hijau, PLN Malang Ajak Pegawai hingga Pelanggan Pasang Panel Surya

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Mengapa Bencana Meningkat, tapi Angka Kematian Tak Selalu Bertambah?
Mengapa Bencana Meningkat, tapi Angka Kematian Tak Selalu Bertambah?
LSM/Figur
Dorongan Pajak Daging Menguat di Eropa, Konsumsi Tinggi Karbon Dinilai Ancam Iklim
Dorongan Pajak Daging Menguat di Eropa, Konsumsi Tinggi Karbon Dinilai Ancam Iklim
LSM/Figur
KLH Akan Bicara ke Kemnaker Soal Nasib Karyawan 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya
KLH Akan Bicara ke Kemnaker Soal Nasib Karyawan 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya
Pemerintah
Tekan Kerusakan Terumbu Karang, Raja Ampat Perluas Mooring dan Wajibkan Retribusi
Tekan Kerusakan Terumbu Karang, Raja Ampat Perluas Mooring dan Wajibkan Retribusi
LSM/Figur
Dampak Kebakaran Hutan Tak Hilang Meski Api Padam, Erosi Tanah Terus Terjadi
Dampak Kebakaran Hutan Tak Hilang Meski Api Padam, Erosi Tanah Terus Terjadi
LSM/Figur
Dukung Transisi Energi, KG Media Beli Sertifikat Energi Terbarukan PLN
Dukung Transisi Energi, KG Media Beli Sertifikat Energi Terbarukan PLN
Swasta
KLH Sebut 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya oleh Prabowo Terbukti Langgar Aturan
KLH Sebut 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya oleh Prabowo Terbukti Langgar Aturan
Pemerintah
Laut Serap Panas Terbesar Sepanjang Sejarah pada 2025
Laut Serap Panas Terbesar Sepanjang Sejarah pada 2025
LSM/Figur
PBB Sebut Dunia Terancam Kebangkrutan Air, Apa Itu?
PBB Sebut Dunia Terancam Kebangkrutan Air, Apa Itu?
Pemerintah
PT TPL Tanggapi Pencabutan Izin PBPH oleh Presiden Prabowo
PT TPL Tanggapi Pencabutan Izin PBPH oleh Presiden Prabowo
Swasta
Perkuat Aksi Iklim, Indonesia Gabung The Coalition to Grow Carbon Markets
Perkuat Aksi Iklim, Indonesia Gabung The Coalition to Grow Carbon Markets
BrandzView
Agincourt Hormati Keputusan Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Agincourt Hormati Keputusan Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Swasta
RI Gabung 'The Coalition to Grow Carbon Markets' untuk Perkuat pembiayaan Iklim
RI Gabung "The Coalition to Grow Carbon Markets" untuk Perkuat pembiayaan Iklim
Swasta
OpenAI Siapkan Rencana Stargate agar Pusat Data AI Tak Bebani Warga
OpenAI Siapkan Rencana Stargate agar Pusat Data AI Tak Bebani Warga
Swasta
Emisi Karbon dari Lempeng Teknonik Picu Perubahan Iklim pada Zaman Purba
Emisi Karbon dari Lempeng Teknonik Picu Perubahan Iklim pada Zaman Purba
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau