Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rian Pebriansyah
ASN di Kemendesa PDT dan Mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota UGM

Seorang Aparatur Sipil Negara di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang saat ini sedang menempuh studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Gadjah Mada

Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang

Kompas.com - 03/11/2025, 07:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Wisnubrata

Pelajaran untuk Kebijakan Nasional

Kisah Desa Perlang harus dibaca bukan sebagai cerita lokal yang unik, tetapi sebagai pelajaran kebijakan nasional. Model pemulihan lingkungan yang efektif bukanlah yang berbasis proyek top-down, melainkan kolaborasi horizontal di tingkat komunitas. Selama ini, pendekatan reklamasi lahan pascatambang terlalu birokratis. Proyek dilakukan oleh kontraktor besar, jauh dari masyarakat setempat. Ketika proyek selesai, masyarakat tidak merasa memiliki. Hasilnya dapat ditebak: fasilitas mangkrak, pohon mati, dan lahan kembali rusak.

Desa Perlang membalikkan paradigma ini. Mereka membuktikan bahwa pemulihan ekologis dan ekonomi dapat berjalan beriringan ketika masyarakat diberi ruang memimpin. Pemerintah seharusnya tidak lagi sekadar mengukur keberhasilan dengan jumlah hektar yang direklamasi, tetapi dengan sejauh mana komunitas terlibat dan mendapatkan manfaat langsung dari proses tersebut.

Untuk itu, diperlukan sinergi kebijakan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai regulator utama reklamasi, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai penentu standar lingkungan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai pembina instrumen pembangunan (seperti BUM Desa dan Dana Desa), perlu berkolaborasi meninjau ulang pendekatan reklamasi yang kaku dan berbasis proyek.

Pendekatan berbasis komunitas yang terbukti berhasil di Perlang dapat menjadi model replikasi untuk wilayah-wilayah pascatambang lain, seperti yang tersebar luas di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra.

Baca juga: Tanami Bekas Tambang di Rebo, Warga dan Polda Babel Bersatu Pulihkan Kawasan Pesisir Bangka

Memperkuat Mesin Desa

Pelajaran paling penting dari Perlang bukan hanya tentang wisata, tetapi tentang manajemen desa yang sehat. Pokdarwis, Pemdes, dan BUM Desa membentuk segitiga kekuatan yang saling menopang.

  • Pertama, Pokdarwis berfungsi sebagai penggerak ide dan mobilisasi masyarakat.
  • Kedua, Pemdes menjadi fasilitator kebijakan dan sumber pendanaan awal.
  • Ketiga, BUM Desa menjamin keberlanjutan ekonomi agar program tidak berhenti setelah euforia awal.

Sinergi tiga elemen ini jarang ditemukan di desa lain. Di banyak tempat, ide bagus sering mati karena kepala desa tidak percaya pada pemuda, atau karena BUM Desa hanya menjadi formalitas administratif. Di Perlang, kepercayaan menjadi fondasi utama. Ketika institusi desa bekerja dengan baik, perubahan lingkungan bukan lagi sekadar wacana. Desa menjadi laboratorium kecil bagi masa depan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Baca juga: 5 Tempat di Dunia Bekas Tambang Emas, Ada yang Jadi Tempat Wisata hingga Permukiman Tak Tertata

Membangun Desa dengan Cara Baru

Kisah Perlang menantang asumsi lama bahwa pembangunan harus selalu dimulai dari pusat kekuasaan. Dalam konteks lahan kritis pascatambang, kebijakan nasional seharusnya berfungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaksana tunggal. Pemerintah pusat perlu mengalihkan fokus dari proyek fisik menuju penguatan kapasitas sosial di tingkat desa.

Pendekatan ini tidak hanya lebih murah, tetapi juga lebih efektif. Satu rupiah yang diinvestasikan dalam kapasitas kelembagaan desa dapat menghasilkan manfaat ganda: membangun ekonomi dan memulihkan lingkungan sekaligus.

Program pelatihan bagi kepala desa, BUM Desa, dan kelompok pemuda perlu menjadi prioritas dalam kebijakan nasional. Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi desa yang berhasil memulihkan lahan kritis dengan pendekatan inovatif dan partisipatif. 

Kisah Desa Perlang adalah pengingat bahwa pemulihan lingkungan tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan sosial. Lahan kritis pascatambang tidak akan pulih hanya dengan menanam pohon, tetapi dengan menanam kepercayaan. Desa yang diberi ruang untuk berinisiatif akan menemukan caranya sendiri untuk bangkit.

Pemerintah perlu belajar dari Perlang: jangan mendikte, tetapi dengarkan. Jangan hanya menghitung hektar yang ditanami, tetapi hitung jumlah warga yang hidupnya berubah. Jangan hanya berbicara tentang reklamasi, tetapi bicara tentang revitalisasi sosial.

Di tangan komunitas yang solid, lubang tambang bisa berubah menjadi danau kehidupan. Di tangan pemuda yang berani, desa bisa menjadi pionir keberlanjutan. Dan di tangan kebijakan yang bijak, Indonesia bisa membalik kutukan sumber daya menjadi berkah ekologis.

Masa depan lahan pascatambang Indonesia bukan milik kontraktor besar, tetapi milik desa yang berani bermimpi dan bekerja. Seperti Desa Perlang yang membuktikan, pemulihan sejati dimulai bukan dari proyek, melainkan dari tekad bersama untuk hidup berdampingan dengan alam.

Baca juga: Menghijaukan Kawasan Bekas Tambang Timah Usai Habis Dikuras...

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perubahan Iklim Bisa Ganggu Kualitas Tidur, Kok Bisa?
Perubahan Iklim Bisa Ganggu Kualitas Tidur, Kok Bisa?
Pemerintah
Koalisi Manajer Aset Net Zero Kembali, Tapi Tanpa Komitmen Iklim 2050
Koalisi Manajer Aset Net Zero Kembali, Tapi Tanpa Komitmen Iklim 2050
Pemerintah
7.500 Peserta Ikuti PLN Electric Run 2025, Ajang Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia
7.500 Peserta Ikuti PLN Electric Run 2025, Ajang Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia
BUMN
Jangkar Kapal Merusak Terumbu Karang di TN Komodo, Potret Gagalnya Tata Kelola Pariwisata
Jangkar Kapal Merusak Terumbu Karang di TN Komodo, Potret Gagalnya Tata Kelola Pariwisata
LSM/Figur
Studi Ungkap Emisi Penerbangan Nyata Bisa Tiga Kali Lipat Lebih Tinggi dari Kalkulator Karbon
Studi Ungkap Emisi Penerbangan Nyata Bisa Tiga Kali Lipat Lebih Tinggi dari Kalkulator Karbon
Pemerintah
Sektor Pertanian Harus Tumbuh 4,7 Persen Per Tahun Jika Pertumbuhan PDB RI Ingin Capai 8 Persen
Sektor Pertanian Harus Tumbuh 4,7 Persen Per Tahun Jika Pertumbuhan PDB RI Ingin Capai 8 Persen
LSM/Figur
Kemenaker: 104 Kecelakaan Kerja Terjadi di 'Smelter' Nikel, SOP hingga K3 Masih Diabaikan
Kemenaker: 104 Kecelakaan Kerja Terjadi di "Smelter" Nikel, SOP hingga K3 Masih Diabaikan
Pemerintah
Emisi Tak Terlihat dari Colokan Listrik
Emisi Tak Terlihat dari Colokan Listrik
Pemerintah
Pertamina dan KLHK Tanam Ratusan Pohon Produktif di Hulu DAS di Bogor
Pertamina dan KLHK Tanam Ratusan Pohon Produktif di Hulu DAS di Bogor
BUMN
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
LSM/Figur
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
Pemerintah
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Pemerintah
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Pemerintah
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Pemerintah
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau