BRIN merekomendasikan agar pengembangan industri daur ulang tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga diperluas ke provinsi lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Pembangunan fasilitas Material Recovery Facility (MRF) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di luar Jawa dinilai dapat mengurangi kebocoran plastik ke laut hingga 230.000 ton per tahun.
“Kita tidak bisa hanya berfokus di Jawa. Penguatan fasilitas daur ulang di semua provinsi penting untuk menekan kebocoran plastik dan menciptakan ekonomi sirkular yang adil,” tutur Reza.
Plastic Journey
Reza menegaskan bahwa pengelolaan sampah plastik bukan hanya isu teknis, melainkan juga isu tata kelola lintas sektor.
Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi keharusan untuk mencegah kebocoran plastik dari sumbernya.
Baca juga: Kurangi Sampah Laut di Minahasa Selatan, Elnusa Petrofin Luncurkan Asiap
“Data ilmiah harus menjadi dasar kebijakan. Tapi lebih dari itu, kemitraan antar-pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kerja sama antara The Habibie Center (THC) dan Ocean Affairs Council (OAC) Taiwan, yang melalui proyek bersama dengan BRIN berupaya memperkuat tata kelola sampah laut di Indonesia.
“Kita semua bertanggung jawab atas laut yang sama. Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian,” kata Reza.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya